SulawesiPos.com — Pakar kajian Yahudi, Dr. Leonard Chrysostomos Epafras, menilai kebuntuan pembentukan mayoritas dalam pemilu Israel pada Selasa, 27 Oktober 2026, dapat mendorong kompromi pemerintahan persatuan dan kemunculan figur alternatif, karena kubu Benjamin Netanyahu maupun oposisi menghadapi hambatan ideologis untuk menggandeng partai Arab demi mengamankan dukungan di Knesset.
Leonard, peneliti dan dosen Universitas Gadjah Mada (UGM), menyampaikan analisis tersebut ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Senin, 26 Oktober 2026, dengan menekankan bahwa pergantian pemerintahan belum menjamin kejelasan masa depan Palestina.
“Partai Arab di Knesset, seperti Ra’am seharusnya menjadi penentu karena sulitnya mencapai angka magis 61 kursi dari total 120 kursi, namun partai-partai tersebut dijauhi baik oleh Likud maupun kubu oposisi karena alasan ideologis,” ujar Leonard.
Menurutnya, apabila kedua kubu gagal membangun dukungan yang memadai, tekanan untuk mengakhiri kebuntuan dapat membuka jalan bagi pemerintahan persatuan darurat melalui kompromi politik, termasuk kemungkinan munculnya figur yang dapat diterima pihak-pihak yang bersaing.
“Ini pola berulang dalam sejarah Israel modern,” kata peneliti Schusterman Center of Israel Studies di Brandeis University tahun 2018.
Analisis Leonard menyoroti persoalan mendasar dalam pemilu Israel, yakni bahwa perolehan kursi terbesar belum tentu mengantarkan sebuah partai memimpin pemerintahan apabila tidak mampu merangkai dukungan parlemen.
Laporan CNN karya Tal Shalev pada 25 Oktober 2026 menempatkan Yashar pimpinan Gadi Eisenkot dengan proyeksi 23 kursi, melampaui Likud pimpinan Netanyahu yang memperoleh 21 kursi, meskipun hasil lembaga survei lain berbeda.
The Times of Israel pada 23 Oktober 2026 juga melaporkan jajak pendapat terakhir masih memperlihatkan kedua blok belum mencapai mayoritas, sehingga perundingan setelah pemungutan suara berpotensi sama menentukan dengan persaingan selama kampanye.
Partai Arab: Dibutuhkan, tetapi Dibatasi
Penilaian Leonard mengenai posisi partai Arab memperlihatkan paradoks representasi, ketika suara mereka dapat menentukan kelangsungan pemerintahan, tetapi keterlibatannya dibatasi penolakan politik dari calon mitra koalisi.
Meski demikian, penolakan tersebut bukan berarti kerja sama lintas kelompok mustahil dilakukan, sebab Ra’am pernah menjadi bagian koalisi pendukung pemerintahan Naftali Bennett–Yair Lapid pada 2021, sebagaimana dicatat Israel Democracy Institute.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa hambatan pembentukan koalisi bukan semata persoalan hitungan kursi, melainkan juga kesediaan pemimpin mengubah batas kompromi yang mereka tetapkan.
Dalam sistem perwakilan proporsional Israel, daftar partai harus memperoleh sedikitnya 3,25 persen suara sah untuk masuk parlemen, sehingga kegagalan peserta kecil melewati ambang batas dapat mengubah keseimbangan kekuatan antarkubu.
Dengan demikian, pemerintahan persatuan yang dikemukakan Leonard merupakan salah satu kemungkinan apabila kebuntuan berlanjut, sementara hasil akhirnya tetap bergantung pada perolehan suara dan kesepakatan setelah pemilu.
Faktor Mizrahi Menguji Basis Netanyahu
Di luar aritmetika koalisi, Leonard mengingatkan adanya dimensi kultural yang dapat memengaruhi perebutan suara, terutama latar belakang Eisenkot sebagai keturunan Yahudi Maroko.
Leonard menjelaskan bahwa komunitas Mizrahi, yakni kelompok Yahudi yang berakar di Timur Tengah dan Afrika Utara, memiliki pengalaman marginalisasi dalam sejarah Israel yang institusi awalnya banyak dibentuk elite Ashkenazi asal Eropa.
“Jika Eisenkot mampu memenangkan hati komunitas Mizrahi ada peluang menggerogoti elektoral Netanyahu,” ujarnya.
Reuters pada 23 Oktober 2026 mengonfirmasi bahwa Eisenkot merupakan putra imigran Maroko dan berpotensi menjadi perdana menteri pertama Israel dari komunitas Mizrahi apabila berhasil membentuk pemerintahan.
Dalam pembacaan Leonard, latar belakang tersebut dapat menjadi sumber kedekatan sosial dengan pemilih yang merasa kurang terwakili, meskipun pengaruhnya terhadap hasil pemilu tetap bergantung pada kemampuan Eisenkot membangun kepercayaan politik.
Peluang itu menjadi relevan karena Reuters pada 25 Oktober 2026 melaporkan bahwa pemilih yang kecewa terhadap Netanyahu menjadi sasaran penting perebutan dukungan, sementara persaingan semakin ketat menjelang pemungutan suara.
Namun, identitas Mizrahi tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh komunitas tersebut satu kesatuan pilihan politik, sehingga daya tarik Eisenkot tetap harus diuji melalui suara yang benar-benar diperolehnya.
Beban Militer Melampaui Pergantian Pemimpin
Leonard juga menempatkan ketimpangan beban dinas militer sebagai persoalan struktural yang akan diwarisi siapa pun pemenang pemilu.
“Kondisi kekurangan tentara aktif akibat wajib militer yang tidak dikenakan pada komunitas Ultra-Ortodoks (Haredim) menyebabkan tekanan psikologis dan kelelahan jangka panjang di kalangan militer, yang kemungkinan memengaruhi performa mereka siapa pun yang memenangkan pemilu,” katanya.
Persoalan tersebut perlu dibedakan antara status hukum dan pelaksanaannya, karena Mahkamah Agung Israel pada 25 Juni 2024 telah memutuskan bahwa negara harus mulai memberlakukan wajib militer terhadap laki-laki ultra-Ortodoks yang belajar di seminari keagamaan setelah dasar hukum pengecualiannya berakhir.
Dalam evaluasi pada 25 Juni 2025, Israel Democracy Institute menyebut pelaksanaan perekrutan masih sangat terbatas, sementara kebutuhan tambahan sekitar 12.000 personel tempur dan pendukung telah disampaikan pejabat militer.
Kesenjangan antara kewajiban hukum dan pelaksanaan tersebut memperkuat konteks analisis Leonard tentang ketidakmerataan pengorbanan, terutama ketika kelompok yang sudah bertugas harus menanggung pengerahan berulang.
Pandangan itu diperkuat Dra. Harmiyati, M.Si., dosen tetap dan akademisi senior Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, yang juga dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Senin, 26 Oktober 2026.
“Belum lagi keterbelahan di kalangan masyarakat Israel, di mana tidak semua warga negara harus menjalani wajib militer, misalnya mereka yang sedang belajar ilmu agama,” ujar Harmiyati.
Menurut Harmiyati, perang berkepanjangan menimbulkan keresahan melalui korban militer, gangguan kesehatan mental, serta terputusnya rutinitas pekerjaan warga yang harus menjalani penugasan.
Ia menilai akumulasi tekanan keamanan dan sosial tersebut memperberat perjuangan Netanyahu mempertahankan pemerintahan, meskipun penilaian itu belum dapat diperlakukan sebagai kepastian hasil pemilu.
Tekanan Ekonomi Mempersempit Ruang Politik
Harmiyati melihat beban perang juga bekerja melalui anggaran negara dan kehidupan sehari-hari, ketika kebutuhan pembiayaan militer meningkat bersamaan dengan keresahan masyarakat.
Menurutnya, persoalan tersebut bertambah rumit akibat tekanan internasional dan perkara korupsi Netanyahu yang belum selesai, sehingga kepemimpinannya menghadapi ujian dari beberapa arah sekaligus.
Kekhawatiran mengenai kehidupan ekonomi memiliki dasar sebagaimana laporan CNN pada 25 Oktober 2026, dengan 21 persen responden menempatkan ekonomi dan biaya hidup sebagai prioritas, diikuti wajib militer ultra-Ortodoks sebesar 17 persen, kegagalan keamanan 7 Oktober sebesar 14 persen, dan perang dengan Iran sebesar 10 persen.
Namun, tekanan terhadap rumah tangga perlu dibedakan dari kinerja pasar keuangan, sebab Reuters pada 26 Oktober 2026 melaporkan saham dan mata uang Israel tetap menunjukkan ketahanan di tengah biaya perang, kenaikan utang publik, dan ketidakpastian politik.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa penguatan indikator pasar belum tentu mencerminkan pengalaman seluruh warga, terutama mereka yang menghadapi beban biaya hidup dan kehilangan waktu kerja akibat mobilisasi militer.
Karena itu, analisis Harmiyati tentang kesulitan Netanyahu lebih tepat dibaca sebagai penilaian atas akumulasi tekanan politik, sosial, dan ekonomi, sementara kemampuan membentuk koalisi tetap menjadi ujian akhirnya.
Palestina Belum Memperoleh Jaminan
Bagi Leonard, kompromi untuk menyelamatkan pemerintahan Israel belum tentu menghasilkan penyelesaian bagi Palestina.
“Dengan kondisi pemaksaan tersebut nasib Palestina tetap tidak jelas dan kemungkinan hanya terjadi penundaan penguasaan total Gaza,” ujarnya.
Pernyataan tersebut merupakan peringatan mengenai kemungkinan arah kebijakan, bukan kepastian bahwa pemerintahan berikutnya akan menjalankan skenario tertentu.
Kekhawatiran Leonard mendapatkan konteks dari laporan Associated Press pada 26 Oktober 2026 yang menyebut pergantian Netanyahu dapat mengurangi kekerasan pemukim atau memperlambat perluasan permukiman, tetapi belum tentu mengubah kebijakan mendasar terhadap Palestina karena Eisenkot juga menolak pembentukan negara Palestina.
Dengan demikian, berkurangnya pengaruh tokoh kanan ekstrem dalam kabinet, apabila terjadi, belum cukup menjadi ukuran perubahan tanpa melihat kebijakan nyata mengenai permukiman, perlindungan warga sipil, dan masa depan politik Palestina.
Analisis Leonard dan Harmiyati memperlihatkan bahwa pemilu ini menghadapkan Israel pada persoalan yang saling terkait, mulai dari kebuntuan koalisi dan keterwakilan kelompok sosial hingga pembagian beban perang serta tekanan ekonomi.
Bagi rakyat Palestina, arti pergantian pemerintahan pada akhirnya akan ditentukan oleh perubahan kebijakan yang mereka alami, termasuk perlindungan kehidupan, pemulihan Gaza, dan penghormatan terhadap hak menentukan masa depan.
