SulawesiPos.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana perampingan besar-besaran badan usaha milik negara dengan target menyisakan sekitar 250 perusahaan pada tahun ini. Kebijakan itu disampaikan sebagai bagian dari restrukturisasi untuk menekan biaya berlebih dan memperbaiki tata kelola perusahaan pelat merah.
Dalam pernyataannya pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di JCC, Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026), Prabowo mengatakan jumlah BUMN yang sangat besar selama ini menjadi beban serius bagi keuangan dan efisiensi operasional negara.
Dilansir dari JawaPos.com, Prabowo menyebut jumlah BUMN yang semula lebih dari 1.000 perusahaan kini sudah berkurang lebih dari 200. Ia lalu meminta proses perampingan dilanjutkan hingga pada akhirnya tersisa sekitar 250 perusahaan yang dinilai lebih rasional untuk dikelola.
Menurut dia, terlalu banyak entitas BUMN membuat negara harus menanggung biaya direksi, komisaris, dan struktur organisasi yang besar, sementara tidak semua perusahaan mampu mencetak laba. Karena itu, restrukturisasi dinilai perlu dipercepat agar perusahaan negara benar-benar bekerja efisien dan memberi manfaat nyata.
Prabowo soroti beban overhead BUMN
Prabowo menekankan bahwa masalah utama bukan hanya jumlah perusahaan, tetapi juga besarnya overhead yang harus ditanggung ketika banyak BUMN berjalan tanpa keuntungan memadai. Ia menilai kondisi itu tidak bisa dibiarkan jika pemerintah ingin memperbaiki kualitas pengelolaan aset negara.
Masih menurut laporan JawaPos.com, Prabowo menggambarkan bahwa bila ratusan BUMN ditutup, maka otomatis beban pembiayaan untuk direktur utama, direksi, hingga komisaris dalam jumlah besar juga ikut terpangkas. Ia mengingatkan agar anggaran perusahaan negara tidak habis hanya untuk menopang struktur yang tidak produktif.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan bahwa dana yang beredar di BUMN pada dasarnya berasal dari publik. Karena itu, ia meminta pengelolaan perusahaan negara tidak lagi bertumpu pada pemborosan, melainkan pada ukuran rasionalitas, efisiensi, dan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Detikcom juga melaporkan pernyataan Prabowo itu disampaikan di hadapan para guru besar dalam forum yang sama. Dalam laporan tersebut, penekanan utamanya tetap serupa, yakni evaluasi dan penutupan BUMN dilakukan sebagai bagian dari efisiensi uang negara dan penataan menyeluruh perusahaan milik pemerintah.
Target selesai pada 2026
Presiden meminta agar proses restrukturisasi itu tidak berjalan terlalu lama. Ia menegaskan keinginan pemerintah untuk menuntaskan langkah tersebut dalam tahun ini, sehingga penataan BUMN tidak berhenti pada wacana, melainkan berujung pada perubahan nyata dalam struktur dan kinerja perusahaan negara.
Arah kebijakan ini menunjukkan pemerintah ingin menyederhanakan portofolio BUMN agar lebih mudah dikendalikan, lebih sehat secara bisnis, dan tidak terus membebani anggaran lewat perusahaan yang lemah atau tidak lagi relevan. Fokus akhirnya bukan sekadar memangkas jumlah, tetapi memastikan entitas yang tersisa benar-benar produktif.
Jika target itu tercapai, pemerintah akan memiliki lanskap BUMN yang jauh lebih ramping dibanding kondisi sebelumnya. Pada saat yang sama, publik akan menunggu seperti apa kriteria perusahaan yang dipertahankan, digabung, atau ditutup dalam proses restrukturisasi besar yang kini dikebut pemerintah.
