SulawesiPos.com – Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengecam sanksi terbaru Amerika Serikat terhadap Kuba sebagai “manifestasi ketidakberdayaan” Washington yang tidak akan mampu mematahkan kehendak rakyat Kuba, saat berbicara dalam peringatan 100 tahun kelahiran pemimpin Revolusi Kuba Fidel Castro di Moskow, Rusia, Kamis (13/8/2026), menyusul penambahan sejumlah pejabat dan perusahaan Kuba ke dalam daftar pembatasan AS. Demikian laporan kantor berita Rusia TASS pada 13 Agustus 2026.
Ryabkov menilai kepemimpinan Kuba tetap memperlihatkan keteguhan dan keberanian dalam mempertahankan kedaulatan serta menjalankan kebijakan luar negeri independen di tengah pengetatan sanksi dan tekanan terhadap pasokan energi negara kepulauan tersebut.
“Pemberlakuan langkah-langkah pembatasan yang terus diperbarui merupakan manifestasi ketidakberdayaan Amerika Serikat, dan mereka tidak akan berhasil mematahkan kehendak rakyat Kuba,” kata Ryabkov sebagaimana dikutip TASS.
Menurut diplomat senior itu, daya tahan, keteguhan, kepercayaan diri, dan identitas nasional yang memungkinkan rakyat Kuba menghadapi tekanan selama hampir tujuh dekade patut memperoleh penghormatan luas.
Namun, penggunaan istilah “ketidakberdayaan” merupakan penilaian politik Pemerintah Rusia, bukan kesimpulan hukum ataupun fakta independen mengenai efektivitas kebijakan sanksi Amerika Serikat.
Lima Perusahaan dan Delapan Individu Jadi Sasaran
Amerika Serikat pada pekan sebelumnya memasukkan lima badan hukum dan delapan individu Kuba ke dalam daftar sanksi dengan alasan keterlibatan dalam impor persenjataan serta kerja sama militer luar negeri, sebagaimana tercantum dalam arsip resmi Departemen Luar Negeri AS.
Kelima entitas tersebut adalah Perusahaan Industri Militer Yuri Gagarin, Tecnotex, Tecnoimport, Duna, dan UIM, yang menurut Washington berkaitan dengan jaringan perdagangan atau industri pertahanan Kuba.
Pembatasan juga dikenakan terhadap Menteri Angkatan Bersenjata Revolusioner Kuba Álvaro López Miera, wakil pertamanya, serta sejumlah atase militer, meskipun pemberitaan sumber Rusia tidak merinci identitas seluruh individu yang menjadi sasaran.
Dalam praktiknya, pencantuman pada daftar sanksi dapat membekukan aset yang berada di bawah yurisdiksi Amerika Serikat, membatasi transaksi dengan warga atau lembaga AS, dan meningkatkan risiko kepatuhan bagi bank serta perusahaan internasional.
Efek tidak langsung tersebut sering disebut sebagai over-compliance, yaitu keadaan ketika lembaga keuangan menghindari transaksi yang sebenarnya tidak dilarang karena takut terkena hukuman, sehingga perdagangan pangan, energi, obat-obatan, dan kebutuhan kemanusiaan ikut menghadapi hambatan.
Ryabkov menyatakan Moskow menolak tekanan politik terhadap Havana dan akan terus memperkuat kemitraan strategis Rusia–Kuba meskipun terdapat upaya yang menurutnya bertujuan memperlambat hubungan kedua negara melalui intimidasi dan pemerasan politik.
“Rusia selalu dan akan tetap berada di sisi Kuba, serta siap memberikan bahu persahabatan,” katanya untuk menegaskan kesinambungan hubungan yang telah berkembang sejak era Uni Soviet.
Embargo Panjang dan Dampak Kemanusiaan
Presiden Kuba Miguel Díaz-Canel pada 9 Agustus 2026 menyatakan sanksi dan pembatasan pasokan energi telah memperburuk krisis listrik serta pelayanan kesehatan, seraya menyebut kebijakan Washington sebagai bentuk “hukuman kolektif” yang diarahkan untuk melemahkan sistem sosialis Kuba.
Klaim Havana tersebut perlu ditempatkan bersama posisi Washington yang menyatakan pembatasan ditujukan kepada aparatur negara, jaringan militer, dan entitas yang dianggap menopang tindakan represif, bukan kepada rakyat Kuba secara langsung.
Konfrontasi ekonomi kedua negara berakar panjang sejak Washington memberlakukan embargo perdagangan menyeluruh pada awal 1960-an setelah Revolusi Kuba 1959, meskipun bentuk, dasar hukum, dan sasaran pembatasannya terus berkembang dari satu pemerintahan AS ke pemerintahan berikutnya.
Tekanan ekonomi itu berinteraksi dengan berbagai persoalan domestik Kuba, termasuk rendahnya produktivitas, keterbatasan devisa, ketergantungan impor bahan bakar, infrastruktur listrik yang menua, serta dampak pandemi dan berkurangnya pendapatan pariwisata, sehingga krisis negara tersebut tidak dapat diterangkan oleh satu penyebab saja.
Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 29 Oktober 2025 kembali menyerukan pengakhiran embargo ekonomi, komersial, dan keuangan AS terhadap Kuba melalui resolusi yang didukung 165 negara, ditolak tujuh negara, dan direspons abstain oleh 12 negara, sebagaimana dicatat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
