SulawesiPos.com – Dosen Ilmu Komunikasi UIN Datokarama Palu, Dr Attock Suharto, S.Sos.I., M.Si, menilai komunikasi publik Presiden Prabowo Subianto perlu dibenahi karena belum konsisten menyampaikan informasi berbasis data.
Ia menyoroti aspek logos dalam teori retorika Aristoteles yang menurutnya belum terpenuhi dalam komunikasi presiden.
Pandangan itu disampaikan Attock dalam diskusi publik SulawesiPos.com bertema Komunikasi Publik Presiden, Bagaimana Seharusnya? di Kedai Ayah UQ, Sabtu (31/10/2026).
Attock menjelaskan, teori retorika Aristoteles mengenal tiga unsur utama dalam komunikasi, yakni ethos, pathos, dan logos.
Ketiganya berkaitan dengan kredibilitas pembicara, kemampuan membangun emosi atau empati, serta kekuatan argumentasi yang didasarkan pada logika dan data.
Menurut Attock, Prabowo dinilai memiliki kekuatan pada aspek ethos dan pathos. Namun, aspek logos masih menjadi persoalan karena pernyataan presiden dinilainya kerap berkembang melalui improvisasi, meskipun data telah disiapkan sebelumnya.
“Dua itu bagus, pathos etosnya itu bagus, tapi logosnya yang tidak bagus karena tidak berbasis data. Mungkin ada data di depannya tapi dia selalu mengimprovisasi,” kata Attock.
Presiden Dituntut Akurat Saat Berbicara di Depan Publik
Attock menegaskan, komunikasi presiden tidak dapat disamakan dengan komunikasi seorang akademisi atau dosen.
Menurutnya, seorang kepala negara harus sangat berhati-hati ketika menyampaikan pernyataan di hadapan masyarakat, terutama dalam hal ketepatan data dan informasi.
Ia membandingkan tanggung jawab presiden dengan akademisi. Dosen, kata dia, dapat melakukan kekeliruan dalam menyampaikan pengetahuan, tetapi tidak boleh menyampaikan kebohongan karena integritas akademik harus dijaga.
“Meskipun dia harus membungkus kebohongan untuk membangun kepercayaan publik, jangan sampai dia salah. Itu bedanya dengan dosen, akademisi,” tuturnya.
Sementara itu, presiden sebagai figur politik yang berbicara di hadapan publik dituntut menjaga ketepatan setiap pernyataannya agar tidak menimbulkan kesalahan informasi.
“Presiden itu tidak bisa tidak bisa salah di depan publik,” tandasnya.
