Sitti Husniah Talenrang

Gubernur Sulsel terima SK Mendagri terkait pemberhentian Sitti Husniah Talenrang sebagai Bupati Gowa pascaputusan MA, serta menunjuk Plt Bupati untuk atasi kekosongan.

Surat MA untuk Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang ternyata ditahan oknum kurir, bukan salah alamat seperti informasi sebelumnya.

Pimpinan DPRD Gowa segera kirim surat usulan pemberhentian Bupati ke Mendagri usai MA kabulkan pemakzulan. Surat 4 pimpinan dibawa langsung ke Jakarta.

Bupati Gowa Sitti Husniah tegaskan masih menjabat dan pelayanan tak terputus. Mutasi 7 pejabat aman, kini masih berproses di BKN.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dicegah ke luar negeri usai jadi tersangka kasus korupsi PBG dan TPPU.

upati Gowa Sitti Husniah Talenrang berstatus tersangka namun belum ditahan. Gubernur Sulsel memastikan pemerintahan tetap berjalan.

Bupati Gowa Sitti Husniah diduga meminta dana CSR Rp850 juta dari pengelola minimarket, sebagian dipakai beli rumah dan mobil.

Kuasa hukum Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang melaporkan penyidik ke Propam Polda Sulsel atas dugaan pelanggaran prosedur dan meminta pengawasan khusus Mabes Polri.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tak berada di lokasi saat penggeledahan. Kuasa hukum ungkap alasannya dan minta kasus dilihat menyeluruh

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang akhirnya memenuhi panggilan penyidik Tipidkor Polresta Gowa pada Selasa, 11 Agustus 2026 sore. Kehadirannya menjadi sorotan karena datang setelah dua agenda pemeriksaan sebelumnya tidak dipenuhi dalam pengembangan kasus dugaan pungli dan gratifikasi perizinan PBG-SLF di lingkup Pemkab Gowa.

Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, secara resmi meminta penundaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Gowa yang diagendakan membahas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Permohonan ini diajukan karena dokumen masih dalam proses administrasi internal dan agenda dinilai tanpa koordinasi.

Rapat Pansus Hak Angket DPRD Kabupaten Gowa pada Selasa, 14 Juli 2026, sempat diskors karena Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang belum hadir pada jadwal pemanggilan pukul 09.00 Wita. Sidang kemudian dibuka kembali setelah Husniah datang, namun pemeriksaan tidak tuntas setelah ia memilih meninggalkan forum.

Bareskrim Polri melimpahkan laporan Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang terkait dugaan keterangan palsu di bawah sumpah dan pencemaran nama baik ke Polda Sulsel. Pelimpahan itu dilakukan dengan pertimbangan lokasi perkara serta domisili korban dan para saksi berada di wilayah hukum Sulawesi Selatan.

Politisi PAN Sulsel Jabal Nur menilai sidang Hak Angket DPRD Gowa terhadap Bupati Gowa terlalu berlebihan. Ia meminta pembahasan difokuskan pada kebijakan pemerintahan, bukan ranah pribadi.

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang meminta Pansus Hak Angket DPRD Gowa berfokus pada pembahasan kebijakan pemerintahan. Pernyataan itu disampaikan di tengah polemik sidang yang turut menyinggung kehidupan pribadinya.

Rizkila Amran mengaku beasiswa S3 miliknya dicabut karena diduga dipengaruhi faktor pribadi. Pansus DPRD Gowa kini mendalami dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses pembatalan beasiswa tersebut.

Kesaksian dalam sidang Pansus Hak Angket DPRD Gowa menyebut Basri Kajang pernah mengaku sebagai kekasih Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang. Husniah menilai pembahasan tersebut telah masuk ke ranah privasi.

Sitti Husniah Talenrang mendorong transformasi layanan ketenagakerjaan di Kabupaten Gowa dengan menghadirkan pelayanan langsung hingga tingkat kecamatan untuk mempermudah akses pekerja dan buruh.

Pemkab Gowa mengajak ASN bersepeda melalui Gerakan Ayo Bersepeda untuk hemat energi, kurangi kemacetan, dan mendorong gaya hidup sehat di lingkungan pemerintah.

Pemkab Gowa memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi lintas sektor. KUA dan majelis taklim dilibatkan untuk tekan risiko stunting.

Pemkab Gowa melakukan sidak pasar jelang Idul Fitri 2026. Harga pangan terpantau stabil, hanya cabai dan ayam naik namun masih terkendali.

Pemerintah Kabupaten Gowa bersama ATR/BPN menyerahkan 3.608 sertifikat tanah melalui program PTSL dan redistribusi tanah untuk memperkuat kepastian hukum dan mendorong kesejahteraan masyarakat.