Komisi X

Komisi X DPR akan meminta penjelasan Kemendikdasmen terkait instruksi Presiden Prabowo mengenai pengajaran bahasa Prancis di sekolah. DPR menilai kebijakan tersebut harus didukung kesiapan kurikulum, guru, dan roadmap yang jelas.

Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti rendahnya gaji dosen yang disebut hanya Rp3,36 juta per bulan dan mendukung judicial review UU Guru dan Dosen di MK.

Polisi menduga sopir mengantuk menjadi penyebab kecelakaan mobil Gus Hilman di Tol Pasuruan-Probolinggo. Sementara kondisi Gus Hilman dilaporkan telah melewati masa kritis.

Komisi X DPR mendorong revitalisasi sekolah terdampak bencana tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan sistem pendidikan tangguh bencana.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum membangun SDM unggul melalui pendidikan, literasi, dan inovasi di tengah tantangan era digital.

Komisi X DPR meminta pemerintah memberi kebijakan afirmatif bagi guru honorer dalam seleksi PPPK agar transisi penghapusan tenaga non-ASN tidak memperburuk krisis pendidikan.

Komisi X DPR RI meminta pemerintah segera memberikan kepastian status ASN bagi guru non-ASN dan menyoroti ketidakjelasan skema PPPK Paruh Waktu.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian meminta penghapusan guru non-ASN dilakukan bertahap agar tidak mengganggu layanan pendidikan di sekolah negeri.

Komisi X DPR mendesak pemerintah segera menyiapkan solusi penghapusan guru non-ASN agar tidak memicu kekurangan tenaga pendidik di berbagai daerah.

Komisi X DPR RI akan mewajibkan pendidikan karakter dan layanan kesehatan mental di sekolah melalui RUU Sisdiknas untuk menekan kasus perundungan dan krisis mental siswa.

DPR mendesak pemerintah menjamin akses pendidikan merata dan mengelola anggaran secara tepat sasaran agar tidak ada anak yang tertinggal, terutama di wilayah 3T.

Komisi X DPR mengusulkan guru diakui sebagai profesi resmi dalam RUU Sisdiknas, dengan dampak pada kesejahteraan, penyederhanaan status, dan arah kebijakan pendidikan jangka panjang.

DPR menyebut pengesahan UU PPRT sebagai tonggak sejarah perlindungan pekerja rumah tangga, namun menekankan tantangan implementasi di lapangan.

DPR meminta evaluasi dan penutupan prodi dilakukan hati-hati dan berbasis kajian akademik, bukan sekadar mengikuti tren industri.

DPR mendorong peningkatan minat baca Gen Z dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat literasi nasional melalui strategi berkelanjutan.

Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadriani menyoroti dugaan kecurangan UTBK di Undip dan meminta pengawasan diperketat serta pelaku didiskualifikasi.

Komisi X DPR menyerap aspirasi di Toba dengan fokus pada kesejahteraan guru, yang akan diakomodasi dalam revisi RUU Sisdiknas.

Komisi X DPR menyoroti kendala teknis TKA di berbagai daerah dan mendorong pemerintah menjadikannya sebagai bahan evaluasi pendidikan nasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR mendesak UI menjatuhkan sanksi tegas dan memproses hukum kasus dugaan pelecehan seksual mahasiswa FH, yang dinilai masuk kategori kekerasan seksual berbasis elektronik.

Kajian ATOM Visi Indonesia menyoroti adaptasi fiskal dan inovasi kebijakan kepala daerah di Sulsel selama tahun pertama, di tengah tekanan anggaran dari pemerintah pusat.

DPR mengevaluasi pelaksanaan SPMB di Makassar, menyoroti potensi kecurangan serta ketimpangan antara PTN dan PTS dalam penerimaan mahasiswa baru.

Anggota DPR, Lestari Moerdijat menilai kesehatan mental anak dan remaja di Indonesia dalam kondisi darurat dan mendesak dimasukkan ke dalam kurikulum nasional.

DPR menilai skema UKT bagi anak ASN tidak sesuai kondisi ekonomi riil. Komisi X mendorong kebijakan khusus agar akses pendidikan tetap terjangkau.

DPR menyebut gaji guru minimal Rp5 juta per bulan masih realistis secara anggaran. Komisi X bahkan mendorong peningkatan kesejahteraan hingga usulan Rp15 juta.

DPR menegaskan pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas meski ada wacana efisiensi energi, karena belajar dari rumah dinilai berisiko menurunkan kualitas pendidikan.

Wacana belajar daring demi hemat energi menuai pro-kontra di DPR. Lestari minta persiapan matang, sementara Esti menolak karena risiko learning loss.

DPR menolak wacana sekolah daring mulai April 2026 karena dinilai berpotensi memicu learning loss dan berdampak pada psikologis serta kualitas pendidikan siswa.

DPR meminta dunia pendidikan segera menyinkronkan kebijakan pembatasan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun dengan sistem pembelajaran agar literasi digital siswa semakin kuat.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengkritik mahalnya harga buku di Indonesia yang dinilai bertentangan dengan amanah UU Sistem Perbukuan serta berpotensi menurunkan tingkat literasi masyarakat.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah mengevaluasi skema pengabdian LPDP. Ia menekankan pentingnya penguatan ekosistem riset nasional dan konsep brain circulation agar diaspora tetap berkontribusi bagi Indonesia.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam dugaan kekerasan seksual di pelatnas panjat tebing dan mendorong pelaku dihukum berat serta dilarang seumur hidup di dunia olahraga.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan penerima LPDP memiliki tanggung jawab moral dan politik karena beasiswa dibiayai dana publik. Ia mendorong penguatan pembinaan dan pengawasan pascastudi.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam kekerasan Brimob terhadap pelajar MTs di Tual dan menegaskan tidak boleh ada impunitas. Ia mendesak proses hukum transparan dan tegas.

Anggota Komisi X DPR RI, Hilman Mufidi mengecam keras tindakan teror terhadap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) Yogyakarta, Tiyo Ardianto usai menyuarakan kasus anak SD yang bunuh diri di NTT.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengecam keras dugaan tindakan yang dilakukan seorang guru Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menelanjangi puluhan muridnya dengan alasan mencari uang yang hilang.

Komisi X DPR RI merespons keresahan kalangan guru honorer yang merasa diperlakukan tidak adil setelah pemerintah memutuskan pengangkatan langsung pegawai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komisi X DPR menyoroti rendahnya serapan anggaran Ditjen Sains dan Teknologi meski alokasinya melonjak di 2026, sekaligus menilai target peningkatan APK pendidikan tinggi sulit tercapai tanpa penguatan beasiswa KIP Kuliah.

Dalam Rapat Kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Senayan, Rabu (21/1/2026), Sofyan melaporkan bahwa ribuan siswa terpaksa belajar dalam situasi yang jauh dari layak.

Komisi X DPR RI menyoroti adanya jurang pemisah atau dikotomi yang selama ini masih terjadi antara Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru menyebut kasus pengeroyokan seorang guru SMK oleh sejumlah siswanya di Jambi sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.