SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait instruksi Presiden Prabowo Subianto mengenai pengajaran bahasa Prancis di sekolah.
Menurut Lalu, penjelasan tersebut akan diminta dalam rapat kerja bersama Kemendikdasmen untuk mengetahui secara rinci arah kebijakan yang dimaksud pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa sebelumnya juga sempat muncul wacana pengajaran bahasa Portugis.
Namun hingga kini belum terlihat tindak lanjut yang jelas dari sisi regulasi, roadmap, maupun kesiapan pelaksanaannya.
“Kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” terang dia.
Lalu mengakui kemampuan bahasa asing menjadi salah satu kebutuhan penting bagi peserta didik dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompetitif.
Meski demikian, ia menegaskan kebijakan pendidikan harus dirancang secara matang dan tidak dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhitungkan kesiapan sistem pendidikan nasional.
Menurutnya, berbagai aspek mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, hingga manfaat yang akan diperoleh siswa perlu menjadi pertimbangan utama sebelum kebijakan dijalankan.
“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” jelasnya.
DPR Minta Implementasi Tidak Terburu-buru
Komisi X DPR juga mengingatkan agar rencana pengajaran bahasa Prancis tidak dipandang semata-mata sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional.
Lalu menilai kebijakan pendidikan harus memiliki landasan kebutuhan yang jelas dan disertai perencanaan yang matang agar mendapat dukungan publik.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” ucap dia.
Untuk itu, DPR akan memastikan terlebih dahulu posisi kebijakan tersebut dalam agenda pendidikan nasional sebelum diterapkan secara luas.
Usul Diterapkan Bertahap atau Menjadi Mata Pelajaran Pilihan
Apabila kesiapan implementasi belum merata di seluruh daerah, Lalu mengusulkan agar pengajaran bahasa Prancis dilakukan secara bertahap.
Skema yang dapat diterapkan, menurutnya, antara lain menjadikan bahasa Prancis sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus yang hanya diterapkan di sekolah-sekolah tertentu.
“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” pintanya.
