Komisi X Dorong Revitalisasi Sekolah Pascabencana Berbasis Sekolah Tangguh

SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2,9 triliun untuk revitalisasi sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki 3.084 bangunan sekolah di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menurut Kurniasih, percepatan revitalisasi sekolah dan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama di daerah yang menghadapi dampak pascabencana.

“Langkah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana. Pendidikan harus tetap berjalan agar proses belajar siswa tidak mengalami hambatan berkepanjangan,” ujarnya dikutip dari Parlementaria, Jumat (22/5/2026).

Kurniasih menilai proses pemulihan pendidikan tidak cukup hanya fokus pada pembangunan kembali fasilitas sekolah yang rusak.

Menurutnya, momentum revitalisasi dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

BACA JUGA: 
Lestari Moerdijat Soroti Darurat Kesehatan Mental Anak, Usul Masuk Kurikulum Nasional

Ia mengusulkan konsep sekolah tangguh bencana diterapkan melalui pembangunan sarana pendidikan yang memperhatikan aspek keamanan konstruksi, kesiapsiagaan, serta model pembelajaran yang tetap dapat berjalan dalam situasi darurat.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga didorong memperkuat pemetaan risiko bencana di lingkungan sekolah sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan.

Guru dan Dukungan Psikososial Dinilai Penting

Kurniasih menilai setiap sekolah di wilayah rawan bencana perlu memiliki standar kesiapsiagaan, termasuk simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala.

Di sisi lain, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial bagi siswa juga dianggap penting agar pemulihan pendidikan berjalan menyeluruh.

“Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang. Selain pembangunan fisik, penguatan kapasitas guru, dukungan psikososial bagi peserta didik, dan model pembelajaran darurat perlu terus dikembangkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Politisi Fraksi PKS itu.

Kurniasih juga mendorong pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis teknologi agar proses belajar tetap berjalan ketika pembelajaran tatap muka terganggu akibat situasi darurat.

BACA JUGA: 
Wakil Ketua Komisi X Soroti Kasus Kecurangan UTBK di Undip, Peserta Diminta Didiskualifikasi

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan pendidikan secara menyeluruh.

“Anak-anak di wilayah terdampak perlu mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan yang baik. Dengan sinergi yang kuat, proses pemulihan ini diharapkan bukan hanya memulihkan kondisi sekolah, tetapi juga menghadirkan sistem pendidikan yang semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tutup Kurniasih.

SulawesiPos.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp2,9 triliun untuk revitalisasi sekolah terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki 3.084 bangunan sekolah di sejumlah wilayah, termasuk Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Menurut Kurniasih, percepatan revitalisasi sekolah dan penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan menjadi bagian penting untuk menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama di daerah yang menghadapi dampak pascabencana.

“Langkah yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merupakan upaya yang sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana. Pendidikan harus tetap berjalan agar proses belajar siswa tidak mengalami hambatan berkepanjangan,” ujarnya dikutip dari Parlementaria, Jumat (22/5/2026).

Kurniasih menilai proses pemulihan pendidikan tidak cukup hanya fokus pada pembangunan kembali fasilitas sekolah yang rusak.

Menurutnya, momentum revitalisasi dapat dimanfaatkan untuk membangun sistem pendidikan yang lebih siap menghadapi ancaman bencana di masa mendatang.

BACA JUGA: 
Wakil Ketua Komisi X Soroti Kasus Kecurangan UTBK di Undip, Peserta Diminta Didiskualifikasi

Ia mengusulkan konsep sekolah tangguh bencana diterapkan melalui pembangunan sarana pendidikan yang memperhatikan aspek keamanan konstruksi, kesiapsiagaan, serta model pembelajaran yang tetap dapat berjalan dalam situasi darurat.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga didorong memperkuat pemetaan risiko bencana di lingkungan sekolah sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan.

Guru dan Dukungan Psikososial Dinilai Penting

Kurniasih menilai setiap sekolah di wilayah rawan bencana perlu memiliki standar kesiapsiagaan, termasuk simulasi kebencanaan yang dilakukan secara berkala.

Di sisi lain, penguatan kapasitas guru melalui pelatihan pembelajaran darurat dan dukungan psikososial bagi siswa juga dianggap penting agar pemulihan pendidikan berjalan menyeluruh.

“Momentum revitalisasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kualitas pendidikan jangka panjang. Selain pembangunan fisik, penguatan kapasitas guru, dukungan psikososial bagi peserta didik, dan model pembelajaran darurat perlu terus dikembangkan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara berkelanjutan,” kata Politisi Fraksi PKS itu.

Kurniasih juga mendorong pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis teknologi agar proses belajar tetap berjalan ketika pembelajaran tatap muka terganggu akibat situasi darurat.

BACA JUGA: 
Lestari Moerdijat Soroti Darurat Kesehatan Mental Anak, Usul Masuk Kurikulum Nasional

Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam mempercepat pemulihan pendidikan secara menyeluruh.

“Anak-anak di wilayah terdampak perlu mendapatkan jaminan keberlanjutan pendidikan yang baik. Dengan sinergi yang kuat, proses pemulihan ini diharapkan bukan hanya memulihkan kondisi sekolah, tetapi juga menghadirkan sistem pendidikan yang semakin kuat dan siap menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tutup Kurniasih.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru