Menkeu: Dirjen Bea Cukai Akan Dicopot Jika Terbukti Terima Suap Kasus Blueray Cargo

SulawesiPos.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, jika terbukti menerima suap dalam perkara Blueray Cargo milik terdakwa John Field.

Purbaya mengatakan keputusan pencopotan akan bergantung pada hasil proses hukum yang sedang berlangsung.

“Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti (bersalah), harusnya iya (dicopot),” kata Purbaya dikutip dari JawaPos, Jumat (22/5/2026).

Meski demikian, Purbaya menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri jalannya persidangan yang menyeret nama bawahannya tersebut.

Menurutnya, pemerintah akan menghormati proses hukum dan mengambil langkah sesuai hasil yang diputuskan pengadilan.

“Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur,” tutur Purbaya.

Ia menambahkan langkah tegas akan diambil apabila dugaan yang muncul dapat dibuktikan secara hukum, sejalan dengan arahan Presiden terkait perbaikan tata kelola lembaga negara.

Prabowo Minta Reformasi Bea Cukai Dipercepat

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diganti jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara cepat dan efektif.

BACA JUGA: 
Sempat Tertekan Rp17.000, Rupiah Kembali Menguat ke Rp16.892 per Dolar AS Hari Ini

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu (20/5/2026), Prabowo menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik yang menghambat perekonomian nasional.

“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti!” kata Prabowo di hadapan anggota DPR dan pejabat negara.

Presiden juga menilai reformasi birokrasi harus dijalankan lebih cepat agar pelayanan publik semakin efektif dan bersih dari praktik korupsi.

Menurutnya, keluhan pelaku usaha mengenai pungutan liar masih menjadi hambatan bagi iklim investasi dan pengembangan industri.

“Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” ujarnya.

“Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak,” ucapnya.

SulawesiPos.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, jika terbukti menerima suap dalam perkara Blueray Cargo milik terdakwa John Field.

Purbaya mengatakan keputusan pencopotan akan bergantung pada hasil proses hukum yang sedang berlangsung.

“Saya lihat saja seperti apa hasilnya. Kalau terbukti (bersalah), harusnya iya (dicopot),” kata Purbaya dikutip dari JawaPos, Jumat (22/5/2026).

Meski demikian, Purbaya menegaskan pihaknya tidak akan mencampuri jalannya persidangan yang menyeret nama bawahannya tersebut.

Menurutnya, pemerintah akan menghormati proses hukum dan mengambil langkah sesuai hasil yang diputuskan pengadilan.

“Kalau persidangan, saya nggak akan ikut campur,” tutur Purbaya.

Ia menambahkan langkah tegas akan diambil apabila dugaan yang muncul dapat dibuktikan secara hukum, sejalan dengan arahan Presiden terkait perbaikan tata kelola lembaga negara.

Prabowo Minta Reformasi Bea Cukai Dipercepat

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto, meminta pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diganti jika dinilai tidak mampu menjalankan tugas secara cepat dan efektif.

BACA JUGA: 
Purbaya Sebut Rencana Pembayaran Whoosh Pakai APBN Masih 50:50

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu (20/5/2026), Prabowo menegaskan pentingnya pemberantasan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan praktik yang menghambat perekonomian nasional.

“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti!” kata Prabowo di hadapan anggota DPR dan pejabat negara.

Presiden juga menilai reformasi birokrasi harus dijalankan lebih cepat agar pelayanan publik semakin efektif dan bersih dari praktik korupsi.

Menurutnya, keluhan pelaku usaha mengenai pungutan liar masih menjadi hambatan bagi iklim investasi dan pengembangan industri.

“Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” ujarnya.

“Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak,” ucapnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru