SulawesiPos.com – Perubahan politik di Suriah memperbesar posisi tawar Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dalam hubungan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelang kemungkinan pertemuan mereka di sela Sidang Majelis Umum PBB pada September 2026.
Hal ini karena Washington membutuhkan kerja sama Ankara untuk menjaga stabilitas kawasan, sementara Turki menuntut kepastian keamanan di perbatasan Suriah dan penyelesaian sengketa pertahanan dengan Amerika Serikat.
Analisis mengenai peluang dan ketidakpercayaan dalam hubungan kedua negara dimuat Türkiye Today pada Senin (21/9/2026).
Jurnalis SulawesiPos.com menghubungi Ismawan Amir, M.Sc., Koordinator Turkey–Indonesia Scholars Network sekaligus alumnus İstanbul Ticaret Üniversitesi di Turki, pada Rabu (23/9/2026) untuk meminta pandangannya tentang arah hubungan Ankara–Washington.
“Perkembangan terbaru di Suriah menunjukkan semakin kuatnya posisi Turki sebagai aktor kunci dalam dinamika Timur Tengah,” kata Ismawan.
Menurutnya, hubungan Erdoğan dan Trump kini tidak dapat dibaca hanya sebagai urusan dua negara karena keputusan mereka juga akan memengaruhi masa depan Suriah setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.
Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barrack, sebelumnya mengatakan kedua presiden akan bertemu di sela sidang PBB, tetapi pengumuman rencana pertemuan belum menunjukkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan.
Kedekatan pribadi kedua pemimpin telah membuka ruang pembicaraan mengenai sanksi Amerika, pesawat tempur F-35, dan kebutuhan pertahanan Turki ketika mereka bertemu di Ankara pada Juli 2026.
Suriah Memperbesar Posisi Tawar Turki
Ismawan menilai Ankara memiliki pengaruh besar dalam proses transisi Suriah karena stabilitas negara tetangganya itu berkaitan langsung dengan keamanan nasional Turki.
“Bagi Turki, stabilitas Suriah berkaitan langsung dengan keamanan nasionalnya, sementara bagi Amerika Serikat, kerja sama dengan Turki tetap memiliki nilai strategis dalam menjaga keseimbangan kawasan,” ujarnya.
Pandangan itu memperoleh konteks baru dari kesepakatan antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah atau SDF mengenai integrasi wilayah serta lembaga di timur laut Suriah, yang disambut Dewan Keamanan PBB pada Februari 2026.
Pelaksanaan integrasi tersebut tetap menjadi persoalan sensitif karena Ankara memandang YPG, unsur utama SDF, sebagai perpanjangan Partai Pekerja Kurdistan atau PKK, sedangkan Washington selama bertahun-tahun bekerja sama dengan SDF dalam operasi melawan ISIS.
Kemajuan di timur laut Suriah karena itu perlu dinilai dari keamanan di lapangan, kelanjutan upaya melawan ISIS, dan perlindungan hak masyarakat setempat, bukan hanya dari tercapainya kesepakatan politik.
Ismawan melihat kebijakan Amerika yang membuka hubungan dengan pemerintahan transisi Suriah dan mengurangi hambatan ekonomi sebagai perkembangan yang memperkuat arti penting diplomasi Turki, meskipun besarnya pengaruh Ankara terhadap setiap keputusan Washington tidak dapat dipastikan hanya dari perubahan kebijakan tersebut.
Pemerintah Amerika mencabut program sanksi luas terhadap Suriah mulai Juli 2025, mencabut penetapan Suriah sebagai negara sponsor terorisme pada Agustus 2026, dan tetap mempertahankan perangkat sanksi yang menargetkan Bashar al-Assad serta sejumlah pihak lain.
Senjata dan Kepercayaan Masih Mengganjal
Di luar Suriah, hubungan pertahanan kedua negara tetap dibayangi pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia oleh Turki, yang memicu sanksi Amerika berdasarkan CAATSA dan keluarnya Ankara dari program jet tempur F-35.
Trump pernah menyatakan, “Kami tidak ingin menjatuhkan sanksi kepada sahabat kami,” saat menjanjikan upaya pencabutan sanksi terhadap Turki, tetapi pernyataan itu belum sama dengan keputusan bahwa sanksi CAATSA telah berakhir.
Kerja sama melalui NATO, Pangkalan Udara İncirlik, radar Kürecik, dan rencana pengadaan F-16 tetap memberi kedua negara alasan untuk berunding sekalipun persoalan S-400 belum terselesaikan.
Bagi Ismawan, kekuatan Turki terletak pada kemampuannya berkomunikasi dengan beragam pihak dan memengaruhi pembahasan keamanan kawasan, melampaui perannya sebagai anggota NATO.
“Perkembangan di Suriah memperlihatkan bahwa Turki memiliki posisi tawar yang semakin besar dalam percaturan geopolitik Timur Tengah,” kata Ismawan.
Dengan posisi itu, Ankara berpeluang memperoleh hasil perundingan yang konkret, tetapi ukuran keberhasilannya tetap terletak pada pelaksanaan kesepakatan mengenai keamanan Suriah dan pertahanan Turki, bukan semata pada hangatnya hubungan Erdoğan dan Trump. (Ali)
