SulawesiPos.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Bone dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel kembali ditegaskan Bupati Bone, H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M.
Didampingi Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Bone, Edy Saputra Syam, S.STP., M.Si., bersama Ketua DPRD Bone, Bupati Bone menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (5/11/2026).
Rapat koordinasi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Wiyagus, Pimpinan KPK Yohanis Tanak, Gubernur Sulawesi Selatan H. Andi Sudirman Sulaiman, S.T., serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan bersama jajaran pimpinan DPRD dan pejabat perangkat daerah.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah agenda strategis menjadi pembahasan, mulai dari penguatan tata kelola pemerintahan daerah, strategi pencegahan korupsi, penguatan pengawasan internal, hingga tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Bupati Bone menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kesamaan komitmen seluruh pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami di Kabupaten Bone berkomitmen penuh untuk menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Tata kelola yang baik adalah kunci agar program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan anggaran negara tidak disalahgunakan,” tegas Andi Asman.
Ia juga menegaskan, Pemerintah Kabupaten Bone akan terus memperkuat sistem pengawasan internal, membenahi tata kelola pengadaan barang dan jasa, serta mendorong seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar bekerja sesuai ketentuan dan menjunjung tinggi integritas.
Menurutnya, penguatan tata kelola pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program dan anggaran pembangunan tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui rakor ini, kami mendapatkan banyak masukan penting dari Kemendagri, KPK, BPKP, dan LKPP. Ini akan kami jadikan pedoman untuk terus membenahi tata kelola pemerintahan di Bone agar semakin baik dan bebas dari praktik korupsi,” tambahnya.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan diskusi, tanya jawab, serta penandatanganan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas korupsi. (kar)
