SulawesiPos.com – Pemerintah secara resmi mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di sektor minyak dan gas. Perusahaan yang lamban mengeksekusi rencana pengembangan di wilayah kerja masing-masing didesak segera mengembalikan konsesinya kepada pihak negara.
Ultimatum ini diumumkan secara langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Pernyataan penting tersebut disampaikan saat beliau membuka agenda FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta pada Rabu (28/10).
Langkah pengambilalihan paksa dinilai pemerintah sebagai jalan keluar terbaik untuk mengatasi status wilayah kerja yang dibiarkan telantar. “Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara, nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” tegas Bahlil.
Arahan berani ini dikeluarkan menyusul tingginya tingkat ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak yang menembus angka 750 ribu barel per hari. Sementara itu, indikator produksi domestik terus mengalami stagnasi pada angka maksimal 650 ribu barel dalam siklus harian.
Peringatan ini dipastikan tidak pandang bulu dan turut diberlakukan secara ketat bagi entitas badan usaha milik negara seperti Pertamina. Perusahaan pelat merah tersebut diwajibkan untuk membagi pengelolaan ladang minyaknya kepada pihak profesional lain jika merasa kewalahan.
Manajemen perusahaan pelat merah tersebut dituntut untuk beroperasi seefisien mungkin layaknya standar perusahaan swasta multinasional. “Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat, harus cepat,” ujarnya memperingatkan secara lugas.
Upaya krusial dalam mendongkrak produksi dalam negeri saat ini dihadapkan pada masalah klasik berupa banyaknya sumur minyak yang sudah menua. Kondisi geologis tersebut menyebabkan pencapaian target produksi atau lifting nasional terus menerus mengalami tren penurunan selama sepuluh tahun ke belakang.
Proses teknis untuk mendongkrak angka produksi harian menjadi tantangan utama yang diakui secara jujur oleh pemerintah. “Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil di hadapan para investor migas.
Untuk mengatasi masalah kelelahan sumur tua, pemerintah menginstruksikan seluruh kontraktor agar proaktif mengadopsi rekayasa teknologi canggih di wilayah operasionalnya. Keberhasilan optimasi ladang minyak yang dilakukan oleh raksasa energi Exxon di Blok Cepu dipatok menjadi standar minimal bagi pengelola lainnya.
Ketegasan sikap pemerintah kali ini didorong oleh situasi pasar minyak global yang sangat rentan akibat berbagai spekulasi konflik geopolitik internasional. Langkah penertiban konsesi mangkrak ini diyakini akan menjadi pilar strategi utama negara untuk mencapai kedaulatan swasembada energi pada tahun 2030 mendatang. (*)
