SulawesiPos.com – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi mengumumkan inisiatif peningkatan jaringan stasiun bumi satelit di Indonesia. Pengumuman penting yang berfokus pada efisiensi mitigasi bencana ini dipublikasikan kepada publik pada Rabu, 28 Oktober 2026.
Peningkatan kapasitas stasiun bumi ditujukan semata-mata untuk mengamankan penerimaan data penginderaan jauh secara langsung. Kebijakan darurat ini dieksekusi guna mempercepat respons negara terhadap rentetan ancaman bencana alam belakangan ini.
Hidayat Gunawan, Perekayasa Ahli Madya BRIN, menegaskan infrastruktur ini disiapkan guna melayani kebutuhan mendesak para pengambil keputusan darurat. Akses data satelit waktu nyata diklaim menjadi komponen krusial dalam memonitor eskalasi titik api maupun genangan banjir.
“Pengembangan ekosistem jaringan stasiun bumi nasional perlu dipandang tidak hanya sebagai penguatan infrastruktur penerimaan data satelit. Tetapi juga sebagai upaya membangun layanan yang mampu menjawab kebutuhan pengguna,” tutur Hidayat.
Sistem transmisi kilat dari satelit diyakini akan secara drastis memperbaiki kualitas tindakan aparat terkait di lapangan. Sebagai contoh, titik api pemicu kebakaran kini sudah bisa dipetakan hanya dalam hitungan menit setelah satelit melintas.
“Data hotspot dari penerimaan langsung memungkinkan kita memantau potensi kebakaran hutan dan lahan secara cepat setelah satelit melintas. Jaringan stasiun bumi yang tersebar membuat cakupan pemantauan lebih luas dan berkesinambungan,” kata Hidayat.
Robertus Heru Trihartjanto selaku figur sentral riset keantariksaan BRIN, menyerukan instruksi integrasi ke semua lini terkait. Ia menginstruksikan seluruh elemen operasional untuk segera merapatkan barisan demi membangun sistem peringatan dini yang tangguh.
“Penguatan ekosistem keantariksaan nasional perlu dilakukan secara terintegrasi. Mulai dari pengembangan teknologi, penyediaan infrastruktur, pengelolaan data, hingga pemanfaatannya oleh berbagai sektor,” urai Heru.
Rencana besar penguatan stasiun antariksa ini diproyeksikan akan segera melibatkan konsorsium dari lintas institusi nasional. Dukungan aktif dari kalangan pemerintah pusat, institusi pendidikan, dan entitas swasta kini tengah dalam tahap konsolidasi. (*)
