SulawesiPos.com – Operator seluler mulai menyusun langkah kepatuhan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Kamis (23/7/2026), mewajibkan penyelenggara jasa telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota pelanggan tetap aktif dan dapat digunakan. Sehari setelah putusan itu, industri menyatakan fokus utama mereka ialah menambah opsi produk perlindungan kuota, memperjelas informasi layanan, dan menyiapkan mekanisme pengawasan serta pengaduan yang lebih mudah diakses pelanggan.
Putusan MK tidak memerintahkan satu skema tunggal untuk semua operator. Mahkamah justru memberi ruang agar perlindungan sisa kuota diwujudkan lewat berbagai pilihan, seperti akumulasi kuota atau rollover, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund, atau bentuk perlindungan lain yang setara.
Bagi operator, titik tekan putusan itu bukan berarti seluruh paket internet otomatis menjadi paket anti-hangus. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menegaskan kata kunci putusan MK adalah kewajiban menyediakan pilihan produk bagi pelanggan.
Direktur Eksekutif ATSI Marwan O. Baasir menjelaskan operator pada dasarnya sudah memiliki produk dengan fitur rollover, tetapi sesudah putusan MK opsi itu berubah dari yang semula sukarela menjadi kewajiban.
“Yang menjadi kata kunci dalam putusan MK adalah kewajiban menyediakan pilihan produk. Jadi masyarakat memiliki pilihan antara produk yang berbatas waktu dan produk yang menggunakan mekanisme rollover,” ujar Marwan, Jumat (24/7/2026).
Langkah Awal yang Ditempuh Operator
Pernyataan itu sekaligus memberi gambaran langkah awal yang akan ditempuh operator.
Pertama, jajaran produk harus disesuaikan agar pelanggan bisa memilih paket reguler non-rollover atau paket dengan perlindungan sisa kuota.
Kedua, operator perlu mengevaluasi skema paket yang sudah berjalan agar selaras dengan formula tarif pemerintah dan tafsir baru MK.
Ketiga, pelaksanaan teknis diperkirakan akan menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Digital.
Telkomsel, yang sebelumnya ikut memberi keterangan dalam persidangan, juga menyatakan menghormati putusan MK.
Perusahaan ini menyebut telah memiliki sejumlah paket dengan mekanisme rollover dan akan terus mengevaluasi serta mengembangkan layanan agar perlindungan pelanggan lebih kuat.
Selain menambah pilihan paket, Telkomsel menekankan pembenahan di sisi informasi layanan.
Perusahaan itu menyatakan akan meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi lewat penjelasan produk yang lebih sederhana, jelas, dan mudah dipahami, serta memperkuat kanal digital agar pelanggan dapat memantau penggunaan dan sisa kuota secara real time.
MK memang meletakkan kewajiban kepatuhan operator tidak hanya pada produk, tetapi juga pada tata kelola layanan.
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan penyelenggara telekomunikasi harus menyampaikan informasi harga, volume kuota, masa berlaku, segmentasi penggunaan, kebijakan penggunaan wajar, hingga perlakuan atas sisa kuota secara sederhana dan mudah dipahami.
Operator juga diminta menyediakan kanal pemantauan sisa kuota, mekanisme pengaduan yang efektif, serta evaluasi berkala.
Empat Jalur Utama Kepatuhan Operator Seluler
Dengan demikian, langkah kepatuhan operator pascaputusan MK setidaknya bergerak di empat jalur utama:
- Menyediakan opsi perlindungan sisa kuota dalam portofolio produk,
- Menyesuaikan skema tarif dan layanan dengan arahan regulator,
- Memperkuat transparansi informasi kepada pelanggan, serta.
- Membenahi kanal pemantauan dan pengaduan. Arah itu menandai perubahan penting, karena isu kuota tak boleh hangus kini bukan lagi sekadar inovasi produk, melainkan kewajiban layanan yang harus tersedia bagi konsumen.
