SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah narasi yang menyebut tanah masyarakat di Papua dibeli kurang dari Rp100 ribu per hektare dalam program pengembangan pertanian, saat berdialog dengan kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada Sabtu, 18 Juli 2026.
Menurut Amran, informasi tersebut adalah fitnah dan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan karena lahan yang dibangun pemerintah tetap menjadi milik masyarakat.
Isu itu muncul ketika salah seorang peserta menyinggung informasi yang beredar soal pengambilalihan lahan dengan harga sangat rendah dan meminta penjelasan agar generasi muda tidak terjebak pada narasi yang keliru.
Amran menjawab tudingan tersebut secara langsung dan menegaskan program pertanian di Papua tidak berjalan dengan pola penguasaan tanah oleh negara.
“Fitnah itu bertebaran. Salah satunya harga tanah Rp100 ribu per hektare. Itu fitnah yang sangat kejam terhadap pemerintah, termasuk kepada kami yang menjalankan program. Padahal faktanya sama sekali tidak demikian,” tegas Mentan Amran.
Ia menjelaskan pemerintah membangun sawah, irigasi, dan dukungan alat mesin pertanian untuk masyarakat tanpa mengubah kepemilikan lahan.
Menurut dia, sekitar 137 ribu hektare lahan pertanian yang telah dibangun di Papua tetap menjadi milik warga setempat, sementara bantuan alat dan infrastruktur diberikan untuk meningkatkan produktivitas.
“Sawah itu milik rakyat. Tidak ada yang menjadi milik negara. Alat mesin pertanian kami berikan gratis. Irigasi kami bangun. Bahkan bantuan yang diberikan nilainya mencapai triliunan rupiah. Semua itu untuk masyarakat,” ujarnya.
Amran Klaim Warga Papua Minta Program Diperluas
Amran mengatakan berbagai narasi negatif yang beredar bertolak belakang dengan pengalaman yang ia temui di lapangan.
Ia mengklaim masyarakat justru meminta agar program cetak sawah diperluas ke wilayah mereka karena sudah melihat manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan secara mandiri.
Menurut dia, ada petani yang memperoleh lahan garapan 3 hingga 4 hektare dan bisa meraih pendapatan bersih belasan juta rupiah per bulan.
Kesaksian itu, kata Amran, menjadi alasan pemerintah terus mendorong pengembangan pertanian disertai Brigade Pangan, mekanisasi, dan dukungan komoditas yang sesuai dengan kearifan lokal seperti sagu dan kelapa.
“Petani di sana menyampaikan sendiri bahwa mereka mendapat lahan untuk dikelola dan penghasilannya meningkat hingga sekitar Rp15 juta sampai Rp20 juta per bulan. Traktor juga menjadi milik mereka. Ini fakta di lapangan,” katanya.
Amran menambahkan, saat hendak meninggalkan Papua, ia justru menerima permintaan langsung dari masyarakat agar program cetak sawah ditambah hingga ribuan hektare.
Ia juga mengajak generasi muda untuk memeriksa informasi secara rasional dan tidak langsung mempercayai narasi yang belum terverifikasi.
“Saya mengajak adik-adik semua untuk melihat fakta. Jangan langsung percaya pada narasi atau film yang belum tentu sesuai kenyataan. Mari kita cek langsung, dengarkan masyarakat yang menerima manfaatnya,” ujarnya.
