Gratifikasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli 2026. OTT ini diduga terkait benturan kepentingan dalam pengadaan proyek, suap, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status penanganan perkara Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ke tahap penyidikan setelah operasi tangkap tangan (OTT). Delapan orang, termasuk Bupati, masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap dan gratifikasi.

KPK masih mendalami jumlah uang dalam amplop yang disebut diberikan Bupati Kuantan Singingi nonaktif Suhardiman Amby kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pendalaman itu dilakukan lewat pemeriksaan saksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat kepala daerah tersebut.

KPK resmi menahan mantan Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono dalam kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa, dengan nilai perkara sekitar Rp17 miliar dan dugaan fee proyek 10 persen.

KPK menegaskan pengembalian amplop yang diakui Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak serta-merta menghapus unsur pidana. Penyidik masih mendalami alasan pemberian uang oleh Bupati Kuantan Singingi dan konteks pertemuan yang berkaitan dengan dugaan gratifikasi pelepasan kawasan hutan.

Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan mendesak dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar diusut menyeluruh dan objektif. Lembaga itu menilai proses pengangkatan kepala sekolah harus transparan, berbasis sistem merit, dan bebas dari praktik transaksional.

KPK mengungkap dugaan skema pengumpulan dana THR yang diinisiasi Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dari perangkat daerah. Dana Rp610 juta yang terkumpul diduga juga ditujukan untuk jajaran Forkopimda.

KPK mendalami dugaan aliran uang hasil tambang dari PT Alamjaya Barapratama kepada Japto Soerjosoemarno. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari pengembangan kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

KPK membuka peluang meminta keterangan Oesman Sapta Odang terkait dugaan gratifikasi jet pribadi untuk Menag Nazaruddin Umar. Laporan Menag kini tengah diverifikasi dan dianalisis.

Menag Nasaruddin Umar melaporkan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi ke KPK. Langkah ini disebut sebagai bentuk komitmen integritas dan contoh bagi ASN.

Perjalanan Nasaruddin Umar ke Takalar menggunakan jet pribadi memicu polemik dugaan gratifikasi. Pakar hukum jelaskan unsur Pasal 12B UU Tipikor, nilai penerbangan Rp566 juta, hingga aspek konflik kepentingan.

KPK buka ruang klarifikasi soal penggunaan jet pribadi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar saat ke Takalar. Isu gratifikasi jadi sorotan publik.

Menag Nasaruddin Umar membantah penggunaan jet pribadi ke Takalar sebagai gratifikasi. Ia menyebut fasilitas disiapkan keluarga pengundang, sementara KPK meminta klarifikasi segera disampaikan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar diterpa isu dugaan gratifikasi jet pribadi dari Ketua Umum Hanura. ICW mendesak KPK mengusut penggunaan fasilitas mewah tersebut yang nilainya ditaksir ratusan juta rupiah.

Kejati Sumsel menangkap anggota DPRD Muara Enim dan anaknya dalam OTT dugaan gratifikasi Rp1,6 miliar proyek irigasi. Alphard disita, 10 saksi diperiksa, Bupati berpotensi dipanggil.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan membuka peluang untuk memeriksa Bupati Muara Enim terkait dugaan gratifikasi pada proyek pengembangan jaringan irigasi di Kecamatan Tanjung Agung.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah memeriksa 10 saksi dalam kasus OTT yang menjerat seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan anaknya.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim dan anaknya, terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp1,6 miliar.

Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menangkap seorang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim terkait dugaan penerimaan gratifikasi senilai Rp1,6 miliar.

KPK mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi Rp2,5 miliar oleh Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan berdasarkan temuan PPATK dalam pengusutan perkara sengketa lahan.

KPK menaikkan batas nilai gratifikasi menjadi Rp1,5 juta sebagai penyesuaian inflasi. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan gratifikasi harus ditolak sejak awal dan tetap wajib dilaporkan sesuai aturan.