SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencatat hasil tinggi dalam dua pengukuran berbeda, yakni skor 91 dari Government Performance Assessment IndexPolitica September 2026 dan tingkat kepuasan publik 84,9 persen dalam survei Indikator Politik Indonesia.
Pada saat yang sama, Bidang Pangan disebut 6,8 persen responden Poltracking Indonesia sebagai salah satu bidang yang perlu mendapat perhatian dalam konteks reshuffle.
Direktur Profetik Institute, Asratillah, menilai tiga data tersebut tidak dapat dibaca sebagai ukuran yang sama karena memiliki objek dan pendekatan berbeda.
“Menurut saya, dua angka ini harus dibaca sebagai dua jenis legitimasi yang berbeda tetapi saling menguatkan. Skor 91 dari IndexPolitica bukan ukuran popularitas, melainkan evaluasi berbasis dokumen, statistik sektoral dan sejumlah dimensi kinerja kebijakan. Sementara angka 84,9 persen dari Indikator Politik Indonesia merupakan ukuran kepuasan publik,” ujar Asratillah kepada SulawesiPos.com, Selasa (22/9/2026).
IndexPolitica menggunakan pendekatan Evidence-Based Government Performance Evaluation dengan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA).
Penilaiannya mencakup policy output, policy outcome, efektivitas implementasi, dampak publik dan ekonomi, inovasi kebijakan, serta koordinasi antarpemerintah.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 20-27 Oktober 2025 terhadap responden yang mengetahui nama pejabat yang dinilai.
Dalam survei tersebut, Amran berada di posisi teratas dengan tingkat kepuasan 84,9 persen.
Asratillah menilai pertemuan dua hasil positif itu menunjukkan adanya kesesuaian antara penilaian berbasis data dan pengalaman sebagian publik yang bersentuhan langsung dengan kebijakan pertanian.
“Jadi ketika keduanya bertemu pada figur yang sama, ada indikasi bahwa Amran tidak hanya menghasilkan policy delivery yang dinilai positif secara berbasis data, tetapi juga mampu mengonversi sebagian hasil kebijakan itu menjadi pengalaman positif bagi publik,” katanya.
Kebijakan Pertanian Bersentuhan Langsung dengan Publik
Menurut Asratillah, sektor pertanian memiliki karakter yang membuat dampak kebijakannya relatif mudah dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu.
Harga pangan, produksi, pupuk, irigasi, ketersediaan komoditas, dan kesejahteraan petani berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari.
“Pertanian adalah sektor yang hasil kebijakannya relatif mudah bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Harga pangan, produksi, pupuk, irigasi, ketersediaan komoditas dan kesejahteraan petani merupakan isu yang tidak berhenti di ruang birokrasi,” jelasnya.
Ia mengingatkan, tingkat kepuasan 84,9 persen tidak berarti seluruh persoalan pertanian telah selesai.
Hal itu tercermin dari survei Poltracking Indonesia pada Agustus 2026 yang menempatkan Bidang Pangan dalam daftar bidang yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam konteks reshuffle.
“Angka tersebut tetap perlu dibaca secara hati-hati. Kepuasan publik tidak otomatis berarti seluruh persoalan pertanian telah selesai,” ujarnya.
“Artinya, prestasi dan problem bisa hidup bersamaan,” kata Asratillah.
Amran dan Makna Putra Daerah
Sebagai putra Bone, Sulawesi Selatan, capaian Amran juga memiliki makna simbolik bagi daerah asalnya. Namun, Asratillah menilai identitas kedaerahan tersebut tetap perlu dipisahkan dari ukuran keberhasilan kebijakan.
“Dari perspektif Sulawesi Selatan, khususnya karena Amran merupakan putra Bone, capaian ini mempunyai makna simbolik yang cukup kuat,” ujarnya.
“Yang menarik dari Amran adalah identitas kedaerahan tersebut bertemu dengan portofolio kebijakan yang bersifat nasional. Jadi kebanggaan sebagai putra daerah tidak berhenti pada simbol representasi, tetapi memperoleh ruang melalui posisi strategis dalam agenda ketahanan pangan nasional,” jelasnya.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan figur dari daerah dapat membangun legitimasi nasional ketika pengalaman dan kapasitas kebijakan diterjemahkan menjadi kinerja yang terukur.
“Namun, kita juga perlu memisahkan kebanggaan regional dari evaluasi kebijakan. Putra daerah boleh menjadi sumber kebanggaan, tetapi ukuran keberhasilan tetap harus diletakkan pada kepentingan publik nasional,” katanya.
Kinerja Tidak Selalu Berjalan Bersama Popularitas
Amran tidak masuk 10 besar menteri paling populer dalam temuan Indikator Politik Indonesia, tetapi tetap memperoleh tingkat kepuasan tertinggi dalam daftar pejabat yang dinilai.
Asratillah melihat kondisi itu sebagai perbedaan antara keterkenalan pejabat dan hasil kerja pemerintah.
“Pertanyaan mengapa nama Amran terus muncul di atas meskipun tidak selalu menjadi figur paling populer justru memperlihatkan perbedaan antara politics of visibility dan politics of delivery,” katanya.
“Popularitas bekerja melalui seberapa sering seorang pejabat dikenal, diberitakan atau muncul dalam ruang publik. Sementara kinerja bekerja melalui apa yang benar-benar dihasilkan pemerintah,” ujarnya.
Menurut Asratillah, pendekatan IndexPolitica memang membedakan kinerja dari popularitas karena fokusnya berada pada delivery kebijakan.
“Jadi Amran bisa tidak menjadi menteri yang paling ramai dibicarakan, tetapi tetap mendapatkan penilaian tinggi karena objek evaluasinya adalah delivery. Dalam bahasa sederhana, tidak semua yang ramai diberitakan berarti bekerja paling banyak, dan tidak semua yang bekerja paling banyak harus menjadi yang paling ramai diberitakan,” kata Asratillah.
Ia menegaskan dua hasil pengukuran tersebut tidak boleh dicampur secara metodologis, meski pertemuannya dapat dibaca sebagai penguatan legitimasi dari dua arah.
“Dua pengukuran tersebut memang tidak boleh dicampur secara metodologis, tetapi pertemuannya menarik secara substantif. IndexPolitica memberikan angka 91 dari pendekatan evaluasi kinerja, sedangkan Indikator memberikan 84,9 persen dari persepsi kepuasan publik,” jelasnya.
Tantangan di Tengah Isu Reshuffle
Asratillah menilai tantangan Amran berikutnya bukan sekadar mempertahankan angka penilaian, melainkan memastikan kinerja tetap terlihat ketika persoalan pangan berubah dan semakin kompleks.
“Saya kira tantangan berikutnya justru lebih berat, yaitu bagaimana mempertahankan capaian tersebut ketika persoalan pangan semakin kompleks,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa angka 6,8 persen dalam survei Poltracking berkaitan dengan persepsi responden terhadap bidang yang perlu mendapat perhatian, bukan penilaian langsung terhadap kinerja pribadi Amran.
“Saya lebih fokus ke size atau skala kategorinya. Bidang Pangan itu kan besar dan luas. Di dalamnya ada pertanian dan agraria, ada juga teknologi pangan, ada juga soal ketahanan pangan,” jelasnya.
“Kelemahan survei Poltracking adalah tidak membreakdown bidang-bidang itu. Jadinya bias ke mana-mana, apalagi isunya reshuffle, tentu kurang valid jatuhnya,” katanya.
Menurut Asratillah, hasil survei dapat menjadi bahan untuk membaca persepsi publik, tetapi bukan penentu perubahan susunan kabinet.
“Yang paling penting adalah, reshuffle kabinet itu adalah hak prerogatif Presiden, sebagai atasan langsung para menteri. Tidak serta-merta kemudian disandarkan oleh hasil survei sebuah lembaga manapun,” tegasnya.
Ia menilai reputasi seorang pejabat pada akhirnya diuji oleh kemampuan mempertahankan hasil kerja ketika persoalan publik berubah.
“Sebab dalam politik pemerintahan, reputasi tidak dibangun hanya oleh satu angka, melainkan oleh kemampuan mempertahankan hasil ketika problem berubah. Di situlah politik yang dikerjakan diuji menjadi politik yang bekerja,” pungkas Asratillah.
