Cek Desil dan Cek Bansos Kemensos Online 2026, Ini Cara Mengetahui Status Penerima

SulawesiPos.com – Masyarakat dapat melakukan cek desil dan cek bansos Kemensos secara online untuk mengetahui posisi kesejahteraan keluarga serta status penerimaan bantuan sosial. Pengecekan bisa dilakukan melalui HP dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.

Data desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial (bansos). Pengelompokan tersebut tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Semakin rendah angka desil seseorang, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan kelompoknya. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui posisi desil keluarganya untuk memahami peluang mendapatkan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Lantas, bagaimana cara cek desil dan cek bansos Kemensos melalui HP? Berikut panduan lengkapnya.

1. Cara Cek Desil Online Lewat HP

Masyarakat bisa mengecek data desil secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Tersedia dua laman yang dapat digunakan untuk memeriksa data tersebut, yakni situs Cek Bansos Kemensos dan laman DTSEN BPS.

Cek Desil Lewat cekbansos.kemensos.go.id

Salah satu cara cek desil online dapat dilakukan melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. Masyarakat tidak perlu membuat akun atau login untuk melakukan pengecekan.

Berikut langkah-langkahnya:

  • Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/.
  • Masukkan NIK sesuai KTP.
  • Isi kode captcha yang tersedia.
  • Klik tombol “Cek Data”.
  • Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.
  • Periksa informasi data diri dan status penerimaan bantuan sosial yang muncul.

Cek Desil Lewat dtsen-form.bps.go.id

Selain melalui laman Cek Bansos Kemensos, masyarakat juga dapat memeriksa data desil melalui laman DTSEN BPS.

Berikut cara cek desil melalui situs tersebut:

  • Buka laman https://dtsen-form.bps.go.id.
  • Masukkan NIK sesuai KTP.
  • Isi kode captcha yang tersedia.
  • Klik opsi “Cek Desil”.
  • Masukkan tanggal lahir sesuai data kependudukan.
  • Klik opsi “Cek Data”.
  • Tunggu hingga informasi desil keluarga ditampilkan.

Kedua layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat mengetahui informasi kesejahteraan dan status bantuan sosial yang tercatat dalam sistem pemerintah.

2. Arti Desil 1 sampai 10 dalam DTSEN

Setelah melakukan cek desil, masyarakat akan menemukan angka 1 hingga 10. Angka tersebut menunjukkan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga dibandingkan seluruh penduduk Indonesia.

Setiap kelompok desil mewakili sekitar 10 persen populasi. Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

BACA JUGA:  BSU Rp900 Ribu dan Diskon Iuran BPJS, Pekerja Sulsel Perlu Tahu

Berikut pembagian kategori desil 1-10:

  • Desil 1: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrem.
  • Desil 2: Kelompok masyarakat miskin.
  • Desil 3: Kelompok masyarakat hampir miskin atau berada di ambang kemiskinan.
  • Desil 4: Kelompok masyarakat rentan miskin.
  • Desil 5: Kelompok masyarakat yang berada dalam transisi menuju kelas menengah.
  • Desil 6-10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga paling tinggi.

Secara umum, masyarakat yang berada pada desil rendah lebih diprioritaskan dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Meski demikian, penetapan penerima setiap program tetap mengikuti kriteria dan ketentuan masing-masing bantuan.

3. Apakah Desil Menentukan Penerima Bansos Kemensos?

Data desil dalam DTSEN menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Pengelompokan ini membantu pemerintah mengidentifikasi keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Program bantuan sosial yang menggunakan data kesejahteraan tersebut di antaranya:

  • Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan yang memenuhi komponen serta ketentuan program.
  • Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan sosial untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat.
  • PBI Jaminan Kesehatan: Bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Namun, memiliki desil rendah tidak otomatis menjamin seseorang mendapatkan seluruh jenis bansos. Pemerintah tetap melakukan penetapan berdasarkan persyaratan, kuota, dan hasil pemutakhiran data.

4. Bagaimana Desil Ditentukan?

Pengelompokan desil tidak hanya ditentukan berdasarkan besaran penghasilan atau pengeluaran bulanan keluarga.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto memastikan bahwa tidak ada pengelompokan desil berdasarkan pendapatan warga.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan tingkat kesejahteraan menggunakan 39 variabel sosial ekonomi. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan meliputi:

  • Kondisi perumahan.
  • Kepemilikan aset.
  • Pengeluaran rumah tangga.
  • Akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa setiap desil mewakili 10 persen dari total penduduk Indonesia.

Artinya, apabila jumlah penduduk Indonesia sekitar 287 juta jiwa, setiap kelompok desil mencakup sekitar 28,7 juta orang.

Hasil pengelompokan tersebut kemudian dihimpun dalam DTSEN sebagai basis data pemerintah untuk perencanaan dan penyaluran berbagai program perlindungan sosial.

5. Cara Mengubah atau Memperbarui Data Desil

Masyarakat yang merasa angka desil keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan data.

BACA JUGA:  Waspada Modus Penipuan Jasa Turun Desil DTSEN, BPS Tegaskan Desil Tak Bisa Dipilih

Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, menyampaikan bahwa pengajuan pembaruan dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni secara online menggunakan aplikasi Cek Bansos atau secara langsung melalui pemerintah desa/kelurahan dan Dinas Sosial.

  • Melalui Aplikasi Cek Bansos
  • Berikut tahapan pengajuan pembaruan data secara online:
  • Buka aplikasi Cek Bansos resmi.
  • Masuk ke menu profil atau fitur Usulkan Pembaruan Data.
  • Isi informasi sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga yang sebenarnya.
  • Lengkapi dokumen pendukung apabila diminta.
  • Kirim permohonan dan tunggu proses verifikasi serta pemutakhiran data.
  • Melalui Kantor Desa atau Dinas Sosial
  • Masyarakat juga dapat mengajukan perubahan data secara langsung dengan tahapan berikut:
  • Datang ke kantor desa/kelurahan atau Dinas Sosial setempat.
  • Bawa KTP, Kartu Keluarga (KK), serta dokumen pendukung kondisi ekonomi.
  • Sampaikan permohonan pembaruan data desil.
  • Permohonan akan diteruskan untuk proses verifikasi dan survei lapangan.
  • Data yang diperbarui dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel).
  • Hasilnya diserahkan kepada BPS untuk proses perankingan ulang.
  • Pemutakhiran dan perankingan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali.

6. Apakah Cek Bansos Kemensos Bisa untuk Cek BSU 2026?

Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara bantuan sosial Kemensos dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Sebab, keduanya memiliki sasaran penerima dan basis data yang berbeda.

Laman cekbansos.kemensos.go.id tidak digunakan untuk memeriksa status penerima BSU 2026 senilai Rp900 ribu. Situs tersebut memuat informasi bantuan sosial di bawah Kementerian Sosial, seperti PKH dan BPNT.

Sementara itu, BSU merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menggunakan data pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hingga Kamis (19/11/2026), Kemnaker belum memastikan tanggal pencairan BSU 2026. Kepastian penyaluran akan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi kementerian.

“Hai Rekan, nanti kalau tanggal penyalurannya sudah pasti, Minaker akan info lewat media sosial Kemnaker ya. Terus pantau medsos Kemnaker ya,” tulis Kemnaker, Kamis (19/11/2026).

Jawaban tersebut disampaikan setelah sejumlah calon penerima mengeluhkan BSU yang belum masuk ke rekening mereka. Sebelumnya, BSU 2026 direncanakan cair sekaligus pada November hingga Desember 2026.

Perbedaan Penerima Bansos Kemensos dan BSU 2026

Bansos Kemensos dan BSU memiliki sasaran penerima yang berbeda. Bansos Kemensos menyasar keluarga miskin dan rentan berdasarkan data DTSEN, sedangkan BSU ditujukan kepada pekerja penerima upah yang memenuhi persyaratan.

Perbedaan keduanya juga terletak pada sumber data yang digunakan:

BACA JUGA:  Cara Cek Desil DTSEN Online Agustus 2026, Ini Arti Desil 1 sampai 10 dan Syarat Bansos

Bansos Kemensos: Menggunakan data DTSEN yang dikelola Kemensos dan BPS dengan mempertimbangkan peringkat kesejahteraan atau desil.

BSU 2026: Menggunakan data pekerja yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk data upah terakhir berupa gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Meski berbeda, kedua program tersebut memiliki keterkaitan dalam ketentuan penerima. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026 memprioritaskan BSU bagi pekerja yang tidak sedang menerima PKH.

Artinya, pekerja yang tercatat sebagai penerima PKH berpeluang tidak diprioritaskan untuk mendapatkan BSU.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya.

Ia juga meminta perusahaan memastikan data pekerja yang dilaporkan akurat dan sesuai persyaratan.

Syarat Penerima BSU 2026

BSU 2026 diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga totalnya mencapai Rp900 ribu.

Pemerintah menargetkan sebanyak 13,3 juta pekerja sebagai penerima dengan anggaran hampir Rp12 triliun.

Adapun syarat penerima BSU 2026 meliputi:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK.
  • Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
  • Memiliki gaji paling tinggi Rp3,5 juta per bulan atau setara upah minimum kabupaten/kota bagi daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta.
  • Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, atau anggota Polri.
  • Diutamakan tidak sedang menerima PKH.

Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri. Daftar penerima ditetapkan Kemnaker berdasarkan data yang dilaporkan perusahaan.

7. Waspada Situs Palsu Cek Desil dan Cek Bansos

Masyarakat perlu memastikan hanya menggunakan kanal resmi pemerintah ketika melakukan cek desil dan cek bansos Kemensos.

Pengecekan maupun pengajuan pembaruan data desil tidak dipungut biaya. Warga dapat memanfaatkan situs cekbansos.kemensos.go.id, aplikasi Cek Bansos resmi, dan laman DTSEN BPS.

Masyarakat juga dapat mendatangi kantor desa/kelurahan atau Dinas Sosial untuk mendapatkan informasi maupun mengajukan pembaruan data.

Hindari pihak yang menjanjikan perubahan desil atau kelulusan sebagai penerima bansos dengan imbalan uang. Sebab, perubahan data tetap harus melalui tahapan verifikasi dan pemutakhiran oleh pihak terkait.

Dengan melakukan pengecekan secara berkala, masyarakat dapat mengetahui status desil keluarga sekaligus memantau kelayakan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

SulawesiPos.com – Masyarakat dapat melakukan cek desil dan cek bansos Kemensos secara online untuk mengetahui posisi kesejahteraan keluarga serta status penerimaan bantuan sosial. Pengecekan bisa dilakukan melalui HP dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP.

Data desil menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran penerima bantuan sosial (bansos). Pengelompokan tersebut tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang memuat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.

Semakin rendah angka desil seseorang, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan kelompoknya. Karena itu, masyarakat perlu mengetahui posisi desil keluarganya untuk memahami peluang mendapatkan bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga bantuan iuran BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Lantas, bagaimana cara cek desil dan cek bansos Kemensos melalui HP? Berikut panduan lengkapnya.

1. Cara Cek Desil Online Lewat HP

Masyarakat bisa mengecek data desil secara online tanpa harus datang ke kantor pemerintahan. Tersedia dua laman yang dapat digunakan untuk memeriksa data tersebut, yakni situs Cek Bansos Kemensos dan laman DTSEN BPS.

Cek Desil Lewat cekbansos.kemensos.go.id

Salah satu cara cek desil online dapat dilakukan melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. Masyarakat tidak perlu membuat akun atau login untuk melakukan pengecekan.

Berikut langkah-langkahnya:

  • Buka laman https://cekbansos.kemensos.go.id/.
  • Masukkan NIK sesuai KTP.
  • Isi kode captcha yang tersedia.
  • Klik tombol “Cek Data”.
  • Tunggu hingga sistem menampilkan hasil pencarian.
  • Periksa informasi data diri dan status penerimaan bantuan sosial yang muncul.

Cek Desil Lewat dtsen-form.bps.go.id

Selain melalui laman Cek Bansos Kemensos, masyarakat juga dapat memeriksa data desil melalui laman DTSEN BPS.

Berikut cara cek desil melalui situs tersebut:

  • Buka laman https://dtsen-form.bps.go.id.
  • Masukkan NIK sesuai KTP.
  • Isi kode captcha yang tersedia.
  • Klik opsi “Cek Desil”.
  • Masukkan tanggal lahir sesuai data kependudukan.
  • Klik opsi “Cek Data”.
  • Tunggu hingga informasi desil keluarga ditampilkan.

Kedua layanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat mengetahui informasi kesejahteraan dan status bantuan sosial yang tercatat dalam sistem pemerintah.

2. Arti Desil 1 sampai 10 dalam DTSEN

Setelah melakukan cek desil, masyarakat akan menemukan angka 1 hingga 10. Angka tersebut menunjukkan posisi relatif tingkat kesejahteraan keluarga dibandingkan seluruh penduduk Indonesia.

Setiap kelompok desil mewakili sekitar 10 persen populasi. Dengan demikian, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

BACA JUGA:  Cara Mudah Cek Status Bansos Kemensos dan Desil DTSEN

Berikut pembagian kategori desil 1-10:

  • Desil 1: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrem.
  • Desil 2: Kelompok masyarakat miskin.
  • Desil 3: Kelompok masyarakat hampir miskin atau berada di ambang kemiskinan.
  • Desil 4: Kelompok masyarakat rentan miskin.
  • Desil 5: Kelompok masyarakat yang berada dalam transisi menuju kelas menengah.
  • Desil 6-10: Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga paling tinggi.

Secara umum, masyarakat yang berada pada desil rendah lebih diprioritaskan dalam berbagai program perlindungan sosial pemerintah. Meski demikian, penetapan penerima setiap program tetap mengikuti kriteria dan ketentuan masing-masing bantuan.

3. Apakah Desil Menentukan Penerima Bansos Kemensos?

Data desil dalam DTSEN menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menentukan sasaran penerima bantuan sosial. Pengelompokan ini membantu pemerintah mengidentifikasi keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya.

Program bantuan sosial yang menggunakan data kesejahteraan tersebut di antaranya:

  • Program Keluarga Harapan (PKH): Bantuan sosial bersyarat bagi keluarga miskin dan rentan yang memenuhi komponen serta ketentuan program.
  • Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Bantuan sosial untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan keluarga penerima manfaat.
  • PBI Jaminan Kesehatan: Bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Namun, memiliki desil rendah tidak otomatis menjamin seseorang mendapatkan seluruh jenis bansos. Pemerintah tetap melakukan penetapan berdasarkan persyaratan, kuota, dan hasil pemutakhiran data.

4. Bagaimana Desil Ditentukan?

Pengelompokan desil tidak hanya ditentukan berdasarkan besaran penghasilan atau pengeluaran bulanan keluarga.

Kepala Pusat Data dan Informasi Kemensos Joko Widiarto memastikan bahwa tidak ada pengelompokan desil berdasarkan pendapatan warga.

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan penghitungan tingkat kesejahteraan menggunakan 39 variabel sosial ekonomi. Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan meliputi:

  • Kondisi perumahan.
  • Kepemilikan aset.
  • Pengeluaran rumah tangga.
  • Akses terhadap pendidikan dan layanan dasar.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa setiap desil mewakili 10 persen dari total penduduk Indonesia.

Artinya, apabila jumlah penduduk Indonesia sekitar 287 juta jiwa, setiap kelompok desil mencakup sekitar 28,7 juta orang.

Hasil pengelompokan tersebut kemudian dihimpun dalam DTSEN sebagai basis data pemerintah untuk perencanaan dan penyaluran berbagai program perlindungan sosial.

5. Cara Mengubah atau Memperbarui Data Desil

Masyarakat yang merasa angka desil keluarganya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya dapat mengajukan pembaruan data.

BACA JUGA:  Cara Cek DTSEN Online Agustus 2026, Cek Desil BPS Pakai NIK

Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, menyampaikan bahwa pengajuan pembaruan dapat dilakukan melalui dua jalur, yakni secara online menggunakan aplikasi Cek Bansos atau secara langsung melalui pemerintah desa/kelurahan dan Dinas Sosial.

  • Melalui Aplikasi Cek Bansos
  • Berikut tahapan pengajuan pembaruan data secara online:
  • Buka aplikasi Cek Bansos resmi.
  • Masuk ke menu profil atau fitur Usulkan Pembaruan Data.
  • Isi informasi sesuai kondisi sosial ekonomi keluarga yang sebenarnya.
  • Lengkapi dokumen pendukung apabila diminta.
  • Kirim permohonan dan tunggu proses verifikasi serta pemutakhiran data.
  • Melalui Kantor Desa atau Dinas Sosial
  • Masyarakat juga dapat mengajukan perubahan data secara langsung dengan tahapan berikut:
  • Datang ke kantor desa/kelurahan atau Dinas Sosial setempat.
  • Bawa KTP, Kartu Keluarga (KK), serta dokumen pendukung kondisi ekonomi.
  • Sampaikan permohonan pembaruan data desil.
  • Permohonan akan diteruskan untuk proses verifikasi dan survei lapangan.
  • Data yang diperbarui dibahas melalui Musyawarah Desa (Musdes) atau Musyawarah Kelurahan (Muskel).
  • Hasilnya diserahkan kepada BPS untuk proses perankingan ulang.
  • Pemutakhiran dan perankingan data dilakukan secara berkala setiap tiga bulan sekali.

6. Apakah Cek Bansos Kemensos Bisa untuk Cek BSU 2026?

Masyarakat juga perlu memahami perbedaan antara bantuan sosial Kemensos dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Sebab, keduanya memiliki sasaran penerima dan basis data yang berbeda.

Laman cekbansos.kemensos.go.id tidak digunakan untuk memeriksa status penerima BSU 2026 senilai Rp900 ribu. Situs tersebut memuat informasi bantuan sosial di bawah Kementerian Sosial, seperti PKH dan BPNT.

Sementara itu, BSU merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang menggunakan data pekerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

Hingga Kamis (19/11/2026), Kemnaker belum memastikan tanggal pencairan BSU 2026. Kepastian penyaluran akan diumumkan melalui kanal komunikasi resmi kementerian.

“Hai Rekan, nanti kalau tanggal penyalurannya sudah pasti, Minaker akan info lewat media sosial Kemnaker ya. Terus pantau medsos Kemnaker ya,” tulis Kemnaker, Kamis (19/11/2026).

Jawaban tersebut disampaikan setelah sejumlah calon penerima mengeluhkan BSU yang belum masuk ke rekening mereka. Sebelumnya, BSU 2026 direncanakan cair sekaligus pada November hingga Desember 2026.

Perbedaan Penerima Bansos Kemensos dan BSU 2026

Bansos Kemensos dan BSU memiliki sasaran penerima yang berbeda. Bansos Kemensos menyasar keluarga miskin dan rentan berdasarkan data DTSEN, sedangkan BSU ditujukan kepada pekerja penerima upah yang memenuhi persyaratan.

Perbedaan keduanya juga terletak pada sumber data yang digunakan:

BACA JUGA:  Cara Cek Desil DTSEN Online Agustus 2026, Ini Arti Desil 1 sampai 10 dan Syarat Bansos

Bansos Kemensos: Menggunakan data DTSEN yang dikelola Kemensos dan BPS dengan mempertimbangkan peringkat kesejahteraan atau desil.

BSU 2026: Menggunakan data pekerja yang dilaporkan perusahaan kepada BPJS Ketenagakerjaan, termasuk data upah terakhir berupa gaji pokok ditambah tunjangan tetap.

Meski berbeda, kedua program tersebut memiliki keterkaitan dalam ketentuan penerima. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 28 Oktober 2026 memprioritaskan BSU bagi pekerja yang tidak sedang menerima PKH.

Artinya, pekerja yang tercatat sebagai penerima PKH berpeluang tidak diprioritaskan untuk mendapatkan BSU.

“BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam keterangan resminya.

Ia juga meminta perusahaan memastikan data pekerja yang dilaporkan akurat dan sesuai persyaratan.

Syarat Penerima BSU 2026

BSU 2026 diberikan sebesar Rp300 ribu per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan tersebut dibayarkan sekaligus sehingga totalnya mencapai Rp900 ribu.

Pemerintah menargetkan sebanyak 13,3 juta pekerja sebagai penerima dengan anggaran hampir Rp12 triliun.

Adapun syarat penerima BSU 2026 meliputi:

  • Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki NIK.
  • Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
  • Memiliki gaji paling tinggi Rp3,5 juta per bulan atau setara upah minimum kabupaten/kota bagi daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta.
  • Bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, atau anggota Polri.
  • Diutamakan tidak sedang menerima PKH.

Pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri. Daftar penerima ditetapkan Kemnaker berdasarkan data yang dilaporkan perusahaan.

7. Waspada Situs Palsu Cek Desil dan Cek Bansos

Masyarakat perlu memastikan hanya menggunakan kanal resmi pemerintah ketika melakukan cek desil dan cek bansos Kemensos.

Pengecekan maupun pengajuan pembaruan data desil tidak dipungut biaya. Warga dapat memanfaatkan situs cekbansos.kemensos.go.id, aplikasi Cek Bansos resmi, dan laman DTSEN BPS.

Masyarakat juga dapat mendatangi kantor desa/kelurahan atau Dinas Sosial untuk mendapatkan informasi maupun mengajukan pembaruan data.

Hindari pihak yang menjanjikan perubahan desil atau kelulusan sebagai penerima bansos dengan imbalan uang. Sebab, perubahan data tetap harus melalui tahapan verifikasi dan pemutakhiran oleh pihak terkait.

Dengan melakukan pengecekan secara berkala, masyarakat dapat mengetahui status desil keluarga sekaligus memantau kelayakan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru