SulawesiPos.com, Jakarta – Masyarakat perlu berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan jasa untuk mengubah atau “menurunkan desil” dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan imbalan tertentu.
Fenomena ini berpotensi dimanfaatkan sebagai modus penipuan seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap posisi desil setelah DTSEN digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penargetan berbagai program pemerintah.
Masyarakat yang merasa klasifikasi kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya memang dapat mengajukan pembaruan data.
Namun, proses tersebut tidak sama dengan memesan angka desil tertentu kepada pihak yang menawarkan jasa.
BPS: Desil Merupakan Pemeringkatan Relatif
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa desil dalam DTSEN merupakan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.
“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” jelas Amalia.
Artinya, seseorang tidak dapat menentukan sendiri ingin berada di desil tertentu hanya dengan membayar pihak lain.
BPS menjelaskan bahwa pemeringkatan mempertimbangkan berbagai karakteristik secara bersama-sama.
Faktor yang digunakan antara lain kondisi tempat tinggal, sumber air, energi untuk memasak, kepemilikan aset, konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.
Mengapa Tawaran “Turun Desil” Perlu Diwaspadai?
Tawaran jasa yang menjanjikan perubahan desil secara pasti patut dicurigai, terlebih jika pelaku meminta sejumlah uang sebagai imbalan.
Desil bukan angka yang dapat diedit secara bebas oleh masyarakat.
Perubahan posisi dapat terjadi apabila terdapat pembaruan informasi sosial ekonomi yang kemudian diproses dalam sistem pemeringkatan.
Karena itu, klaim seperti “bayar sekian juta, desil pasti turun” tidak sejalan dengan penjelasan resmi mengenai mekanisme pemeringkatan DTSEN.
Masyarakat juga perlu berhati-hati apabila pihak yang menawarkan jasa mengaku memiliki akses khusus ke BPS, pemerintah daerah, dinas sosial, atau instansi lain untuk menjamin perubahan status.
Bagaimana Jika Desil Tidak Sesuai Kondisi?
Jika kondisi ekonomi keluarga memang berubah atau terdapat informasi yang tidak sesuai, masyarakat dapat menggunakan jalur resmi untuk melakukan pembaruan.
BPS menyediakan kanal resmi DTSEN untuk memperbarui informasi kondisi sosial ekonomi masyarakat.Kanal tersebut secara khusus dikelola BPS sebagai sarana pembaruan data.
Selain itu, pembaruan dapat dilakukan melalui mekanisme pemerintah yang tersedia, termasuk melalui desa atau kelurahan maupun dinas sosial sesuai prosedur yang berlaku.Panduan pembaruan juga menyebutkan penggunaan aplikasi Cek Bansos dan kanal DTSEN BPS sebagai jalur yang dapat digunakan masyarakat.
Yang perlu dipahami, mengajukan pembaruan data tidak berarti seseorang otomatis mendapatkan desil yang diinginkan.
Hasil akhirnya tetap mengikuti data dan proses pemeringkatan yang berlaku.
Jangan Serahkan Data Pribadi kepada Calo
Maraknya pembahasan mengenai desil juga membuka peluang penyalahgunaan data pribadi.
Masyarakat sebaiknya tidak sembarangan memberikan NIK, nomor KK, foto KTP, foto kartu keluarga, kode OTP, informasi rekening, maupun data sensitif lainnya kepada orang yang mengaku dapat mengubah status DTSEN.
Terlebih jika permintaan tersebut disertai tekanan untuk segera melakukan transfer uang.
Warga yang menerima tawaran semacam itu dapat terlebih dahulu memastikan informasi melalui kanal resmi pemerintah.
Jangan menjadikan pesan WhatsApp, akun media sosial, atau pengakuan seseorang sebagai bukti bahwa layanan tersebut benar-benar berasal dari instansi pemerintah.
Desil Bukan Ukuran Mutlak Kaya atau Miskin
BPS juga menegaskan bahwa desil bukan ukuran absolut kemiskinan, pendapatan, atau kekayaan sebuah keluarga.
Satu indikator saja tidak otomatis menentukan posisi sebuah keluarga.
Kepemilikan satu jenis barang, pekerjaan tertentu, daya listrik, maupun besaran penghasilan tidak berdiri sendiri dalam menentukan pemeringkatan.
Penjelasan ini penting agar masyarakat tidak mudah percaya kepada pihak yang menawarkan jasa dengan alasan tertentu, misalnya menjanjikan perubahan desil hanya berdasarkan gaji, kepemilikan kendaraan, atau aset tertentu.
