Data ekonomi memperlihatkan argumen tersebut, karena pada triwulan III-2025 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang sekitar 14,35 persen PDB, sedangkan pada triwulan I-2026 pertanian masih menjadi tiga besar lapangan usaha dengan kontribusi 12,67 persen terhadap PDB dan menyumbang sekitar 0,55 poin persentase terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Bagi Mursalim, kekuatan kebijakan pertanian karena itu tidak cukup dibaca dari bertambahnya produksi, tetapi juga perlu diuji melalui pertanyaan sederhana yang jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari: apakah petani ikut menjadi lebih sejahtera?
Salah satu jawabannya dapat dibaca dari Nilai Tukar Petani, sebab BPS mencatat NTP nasional pada Mei 2026 berada di 127,73, naik 1,99 persen dibanding April, kemudian mencapai 129,19 pada Agustus 2026, atau meningkat 1,05 persen dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan Agustus terjadi karena indeks harga yang diterima petani meningkat 1,14 persen, lebih tinggi daripada kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,09 persen, sedangkan Nilai Tukar Usaha Pertanian pada bulan yang sama mencapai 133,33.
Mursalim menilai perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya menjaga kebijakan agar peningkatan produksi berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan petani, efisiensi biaya usaha tani, akses pasar, modernisasi produksi dan penciptaan nilai tambah.
Dari sudut ekonomi kelembagaan, ia juga menyoroti reformasi tata kelola sarana produksi, pengawasan pupuk bersubsidi, digitalisasi pemantauan, modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi serta agenda hilirisasi sebagai bagian penting untuk membuat pertanian bergerak dari aktivitas produksi primer menuju ekosistem bisnis bernilai tambah.
Bagi Mursalim, masa depan pertanian Indonesia karena itu berada pada kemampuan pemerintah menghubungkan petani dengan teknologi, industri pengolahan, pembiayaan, logistik dan pasar sehingga nilai ekonomi tidak berhenti ketika gabah meninggalkan sawah.
“Secara keseluruhan, rangkaian data ekonomi dan kelembagaan tersebut menggambarkan bahwa kebijakan pertanian pada periode kepemimpinan Andi Amran Sulaiman berkontribusi pada penguatan sejumlah indikator kunci,” kata Mursalim.
Ia melihat kontribusi sektor terhadap PDB, penguatan NTP, efisiensi biaya produksi, cadangan pangan dan hilirisasi sebagai rangkaian yang harus dibaca secara terhubung untuk menilai seberapa jauh pertanian dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi nasional.
Skor 91 Bukan Garis Akhir
Pada akhirnya, tiga akademisi tersebut bertemu pada satu titik pemikiran yang sama: angka 91 patut diapresiasi, tetapi justru membuat standar terhadap Kementerian Pertanian menjadi semakin tinggi.
Sukri melihatnya sebagai pengakuan terhadap kerja pemerintahan yang berorientasi manfaat publik, Nurliah membacanya sebagai momentum untuk melompat dari swasembada beras menuju tata kelola pangan yang beragam dan berkelanjutan, sementara Mursalim menempatkannya dalam kerangka transformasi pertanian menjadi mesin kesejahteraan dan nilai tambah ekonomi.
Di titik inilah penghargaan IndexPolitica memperoleh makna yang lebih luas, karena sebuah kementerian pada akhirnya tidak dinilai dari seberapa nyaring keberhasilannya diumumkan, tetapi dari seberapa jauh kebijakan dapat ditelusuri jejaknya pada sawah yang produktif, pangan yang tersedia, petani yang meningkat daya belinya, serta ekonomi yang memperoleh nilai tambah.
Dan bagi Andi Amran Sulaiman, skor 91 itu mungkin menjadi angka tertinggi dalam Government Performance Assessment kali ini, tetapi tiga akademisi tersebut mengingatkan bahwa ujian sesungguhnya berada sesudah angka itu: menjadikan keberhasilan produksi pangan sebagai fondasi sistem pertanian Indonesia yang mandiri, modern, berdaya saing, beragam, dan berkelanjutan. (ali)
