SulawesiPos.com — Kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah mulai mengubah kondisi ekonomi petani di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, hingga sebagian petani disebut mulai mampu menabung dalam bentuk emas. Bupati Kolaka Amri menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam audiensi kepala daerah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (24/8/2026).
“Dengan harga gabah hari ini di Kabupaten Kolaka, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat. Dampaknya terasa ke petani,” kata Amri saat bertemu Mentan Amran dalam audiensi kepala daerah di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (24/8).
Amri mengatakan peningkatan kesejahteraan petani terlihat dari perubahan pola ekonomi masyarakat.
Menurutnya, petani kini memiliki kemampuan lebih baik untuk menyimpan hasil pendapatannya, salah satunya melalui emas.
“Petani kami punya kebiasaan menabung dengan emas. Ini salah satu tanda bahwa kesejahteraan mereka meningkat,” katanya.
Produksi Padi Kolaka Ikut Melonjak
Selain berdampak terhadap pendapatan petani, Amri melaporkan produksi padi di Kolaka juga mengalami peningkatan setelah berbagai kebijakan dan dukungan pemerintah pusat berjalan.
Produksi padi Kolaka yang pada periode 2020-2024 berada di kisaran 47 ribu ton meningkat menjadi sekitar 73 ribu ton pada 2025 atau bertambah sekitar 26 ribu ton.
Peningkatan produksi tersebut turut memperkuat ketersediaan pangan di daerah.
Bupati menyebut stok beras yang terserap Bulog mencapai sekitar 20 ribu ton pada 2025.
“Kami punya existing sekitar 9 ribu hektare persawahan. Bahkan di beberapa wilayah bisa sampai lima sampai enam kali panen dalam dua tahun,” ujarnya.
Menurut Amri, kebijakan harga gabah juga memberi dampak penting terhadap posisi petani ketika menjual hasil panen.
Harga yang lebih baik membuat petani memiliki pilihan lebih kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada tengkulak.
“Ini fakta di lapangan, kebijakan harga gabah dari pemerintah pusat membantu menekan tengkulak,” katanya.
Amri menilai peningkatan harga dan produksi tersebut perlu diikuti dengan penguatan ekosistem pascapanen agar manfaat yang diterima petani semakin besar.
Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah rantai pasokan gabah yang panjang karena sebagian hasil pertanian harus dibawa ke luar daerah seperti Sidrap, Sulawesi Selatan, sebelum kembali masuk ke Kolaka.
Kolaka Usulkan RMU dan Lumbung Pangan
Untuk memperpendek rantai pasokan sekaligus memperkuat pengolahan hasil pertanian, Pemkab Kolaka mengusulkan pembangunan Rice Milling Unit (RMU) yang terintegrasi dengan lumbung pangan.
Pemkab Kolaka telah menyiapkan lahan bersertifikat seluas 4 hektare untuk pembangunan fasilitas tersebut.
“Kami sudah siapkan tanah, sudah ada sertifikat. Kalau berkenan, kami minta dukungan RMU, lumbung pangan dan RMU yang terintegrasi. Lahannya kami siapkan 4 hektare,” ujarnya.
Permintaan tersebut langsung mendapat respons Mentan Amran yang meminta Pemkab Kolaka segera berkoordinasi dengan Perum Bulog.
Mentan juga menekankan kesiapan lahan sebagai salah satu syarat pembangunan fasilitas tersebut.
“Segera koordinasi dengan Bulog. Yang penting tanahnya ada untuk tahun 2027,” kata Mentan Amran.
Mentan Amran mengatakan pemerintah akan terus memperkuat dukungan mulai dari produksi hingga pascapanen.
Upaya tersebut ditujukan agar peningkatan produksi tidak berhenti pada hasil panen, tetapi juga memberikan nilai tambah dan pendapatan yang lebih besar bagi petani.
Sebelumnya, Kolaka juga menerima dukungan Kementan berupa combine harvester, pompa air, traktor roda empat (TR4), dan traktor roda dua (TR2).
Dukungan sarana produksi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga momentum kenaikan produksi pertanian di Kolaka.
Bagi Pemkab Kolaka, pembangunan ekonomi daerah diarahkan pada dua sektor yang berjalan bersamaan, yakni mempertahankan pertambangan sebagai salah satu penggerak ekonomi sekaligus memperkuat pertanian sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.
