SulawesiPos.com – Pemerintah Indonesia mengamankan kerja sama strategis dengan pemerintah Rusia untuk memperkuat ketahanan energi nasional, terutama dalam pasokan minyak mentah dan pembangunan infrastruktur energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
“Kabarnya alhamdulillah cukup menggembirakan, bahwa kita akan mendapat pasokan, crude dari Rusia, dan juga dari pihak Rusia akan siap membangun beberapa infrastruktur yang penting, dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi nasional kita,” jelas Bahlil, dikutip dari unggahan resmi akun Sekretariat Kabinet, Jumat (17/4/2026).
Bahlil mengungkapkan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari.
Sementara itu, produksi dalam negeri baru berada di kisaran 600–610 ribu barel per hari.
Kondisi tersebut membuat Indonesia masih harus mengimpor sekitar 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan domestik.
“Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber. Tidak hanya di satu negara, tapi di hampir semua negara,” ungkapnya.
Pasokan Crude Dijamin Aman hingga Akhir Tahun
Untuk menjaga stabilitas energi jangka pendek, pemerintah memastikan pasokan minyak mentah telah diamankan hingga akhir 2026.
Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk mengantisipasi ketidakpastian global sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.
“Untuk crude satu tahun dari mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember, insyaallah sudah aman. Jadi kita nggak perlu risau, tinggal kita meningkatkan produksi daripada kilang kita,” jelas Bahlil.
Selain minyak mentah, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan Rusia dalam pemenuhan kebutuhan LPG nasional yang saat ini masih bergantung pada impor sekitar 7 juta ton per tahun.
Namun, Bahlil menyebut kerja sama di sektor LPG masih dalam tahap negosiasi lanjutan.
“Sekarang kita lakukan diversifikasi, dan insyaallah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap,” ujarnya.
“Tapi kalau crude-nya saya pikir sudah hampir final,” tegasnya.
Bahlil menegaskan bahwa dalam menjalin kerja sama energi, pemerintah akan tetap mengutamakan kepentingan nasional, termasuk dalam relasi dengan negara lain seperti Amerika Serikat.
“Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan,” pungkasnya.
Arah Baru Kebijakan Energi
Kerja sama ini menandai langkah pemerintah dalam membangun kebijakan energi yang lebih adaptif dan terbuka, sekaligus memperkuat kedaulatan energi nasional.
Diversifikasi sumber pasokan dinilai menjadi kunci untuk memastikan energi tetap tersedia, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
