SulawesiPos.com – BPH Migas mengklaim berhasil menyelamatkan uang negara sekitar Rp470 miliar setelah memperketat pengawasan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi, termasuk dengan memblokir lebih dari 307 ribu QR code bermasalah serta menjatuhkan sanksi kepada 2.694 SPBU di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi sorotan karena menunjukkan besarnya potensi kebocoran anggaran negara dari penyaluran energi bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Angka penghematan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI pada Kamis (17/7/2026).
Ketua Komite BPH Migas, Erika Retnowati, menjelaskan temuan penyalahgunaan terus ditindak lewat verifikasi data dan pengawasan transaksi pembelian BBM subsidi.
“BPH Migas juga telah berhasil melakukan penghematan kompensasi BBM sebesar Rp470 miliar, melalui berbagai pengawasan distribusi BBM subsidi dan kompensasi,” kata Erika dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI.
Menurut dia, salah satu langkah besar yang sudah ditempuh ialah memblokir 307.209 QR code yang terindikasi bermasalah.
Pemblokiran itu dilakukan karena ditemukan data kendaraan, dokumen, dan pola transaksi yang dinilai tidak sesuai ketentuan program subsidi.
Ribuan SPBU Juga Kena Sanksi
Selain pemblokiran QR code, BPH Migas juga menjatuhkan sanksi kepada 2.694 SPBU yang terindikasi melanggar ketentuan penyaluran BBM subsidi.
Erika menyebut sebagian temuan mengarah pada dugaan penyalahgunaan data kendaraan yang dipakai untuk memperoleh QR code subsidi.
“Pemblokiran 307.209 QR Code. Kemudian, pemberian sanksi kepada 2.694 SPBU yang menyalurkan BBM subsidi dan kompensasi tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam penjelasannya, BPH Migas juga menyoroti modus penyalahgunaan berupa satu dokumen kendaraan yang dipakai untuk beberapa QR code berbeda.
Temuan lain disebut mengarah pada dugaan kerja sama antara operator SPBU dan pihak tertentu untuk menyalurkan BBM subsidi secara tidak semestinya.
BPH Migas menegaskan pengawasan akan terus diperketat agar anggaran subsidi energi benar-benar dinikmati kelompok yang berhak dan tidak bocor ke praktik penyimpangan di lapangan.
