SulawesiPos.com – Pakar politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Armin, M.Si, menegaskan Presiden Prabowo Subianto perlu mempersiapkan komunikasi politiknya secara matang agar tidak asal bicara saat menyampaikan pernyataan di hadapan publik.
“Komunikasi publik harus dipersiapkan dengan matang dan tertulis. Dan tidak boleh tidak ditulis, itu komunikasi politiknya Prabowo, apalagi pidatonya,” ujarnya dalam Diskusi Publik SulawesiPos.com di Kedai Ayah UQ, Jalan Boulevard, Ruko Cempaka, Makassar, Sabtu (31/10/2026).
Ia mengatakan, komunikasi publik presiden harus dipersiapkan dengan matang karena akan menjadi pedoman menteri, birokrat, serta seluruh rakyat Indonesia.
“Jadi jangan asal ngomong saja, harus tertulis. Dan kalau lupa, jangan dulu pidato,” kata Prof Armin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan komunikasi politik presiden harus menyentuh dan menyenangkan hati publik yang mendengarkan.
Kalimat yang dilontarkan seorang pemimpin negara, menurut Armin, tidak boleh membuat rakyatnya terluka atau sakit hati melainkan harus memuaskan.
“Karena itu dalam teori politik dikatakan begini. Menurut Pancasila. Kalau kau menyakiti hatinya rakyat, jangan lakukan. Tapi kalau kau menyenangkan hatinya rakyat, lakukanlah dengan cepat,” tuturnya.
Akademisi Unhas ini menyarankan, presiden seharusnya mengurangi bicara di depan publik, kecuali sudah dipersiapkan dengan matang oleh tim pemikirnya.
“Sebaiknya presiden mengurangi bicara dengan publik, kecuali telah direncanakan dengan matang. Jadi ini orang-orang tim pemikirnya Prabowo ini harus bicarakan apa-apa yang mau dibicarakan Pak Prabowo besok,” saran dia.
Ia menganalogikan, seorang presiden diibaratkan dewa yang tidak boleh melakukan kesalahan dalam berdiskusi di depan publik. Pembicaraannya harus menguntungkan publik.
“Karena disebarkan kepada dunia luar, seluruh omongannya Prabowo tidak boleh ada yang merugikan publik, yang menguntungkan saja. Kalau tidak menguntungkan, suruh bicara juru bicara saja,” imbaunya.
Komunikasi Publik Jadi Faktor Membesarkan Aktor Politik
Lebih jauh, Prof Armin mengatakan kemampuan komunikasi publik menjadi salah satu faktor yang dapat membesarkan seorang aktor politik.
Karena itu, seorang pemimpin perlu menyampaikan hal-hal yang memberikan manfaat dan menyenangkan masyarakat.
Ia juga menyinggung pentingnya menjaga reputasi melalui tindakan dan komunikasi.
Menurutnya, kebaikan perlu disampaikan kepada publik, sementara kesalahan seharusnya dihindari agar tidak merusak kepercayaan masyarakat.
“Tapi kalau melakukan kesalahan, tutup serapat-rapatnya. Kata itu kalau kebaikan kita lakukan, disebarkan ke seluruh rakyat Indonesia, bahkan luar negeri,” tuturnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kesalahan sulit untuk terus ditutupi. Karena itu, seorang aktor politik harus berupaya menghindari tindakan yang dapat merugikan citranya di hadapan masyarakat.
Prof Armin menegaskan presiden merupakan milik seluruh rakyat Indonesia, baik mereka yang mendukung maupun tidak mendukungnya.
Dengan demikian, setiap komunikasi yang disampaikan harus mempertimbangkan kepentingan seluruh masyarakat.
“Presiden sebagai penanggung jawab publik adalah milik seluruh rakyat Indonesia, baik pendukung maupun bukan pendukung. Berhubung presiden adalah milik seluruh rakyat Indonesia, sehingga presiden harus berhati-hati menyampaikan komunikasi publiknya kepada publik atau kepada seluruh rakyat,” paparnya.
Adapun, kegiatan ini bertajuk “Komunikasi Publik Presiden, Bagaimana Seharusnya?” yang turut mengundang pakar komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Dr. Attock Suharto, S.Sos.I., M.Si.
Acara ini dihadiri kurang lebih 30 peserta yang terdiri dari Dewan Pembaca SulawesiPos, akademisi, dan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
