“Dalam situasi biasa, kondisi psikologis seseorang merupakan wilayah privat, tetapi ketika seseorang memegang kekuasaan yang memungkinkan satu keputusan mengubah nasib jutaan manusia, persoalannya berkembang menjadi masalah etika publik dan desain institusi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ilmu psikologi modern semakin menekankan pentingnya human factors, yaitu kajian tentang bagaimana stres, kelelahan, usia, tekanan sosial, emosi dan keterbatasan kognitif berinteraksi dengan sistem teknologi serta proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks kepemimpinan, tekanan berkepanjangan dapat memengaruhi perhatian, pengendalian emosi, kemampuan menimbang risiko dan kualitas keputusan, tetapi dampaknya berbeda pada setiap individu sehingga tidak dapat disimpulkan hanya melalui pengamatan media.
Karena itu, penilaian mengenai seorang kepala negara menurut Ichlas idealnya dilakukan melalui mekanisme multidisipliner yang melibatkan pemeriksaan medis, neurologis dan psikologis dengan standar profesional serta perlindungan terhadap manipulasi politik.
Nobel 1985 dan Peringatan tentang Bahaya Nuklir
Kredibilitas moral Abraham dalam isu nuklir berkaitan dengan keterlibatannya dalam International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), organisasi dokter internasional yang memperoleh Nobel Perdamaian 1985 karena menyebarkan informasi otoritatif dan meningkatkan kesadaran mengenai konsekuensi katastrofik perang nuklir.
Namun secara faktual, Nobel tersebut dianugerahkan kepada IPPNW sebagai organisasi, bukan kepada Abraham secara individual, sehingga penyebutan dirinya sebagai “peraih Nobel” sebaiknya dipahami sebagai anggota gerakan yang menerima penghargaan tersebut.
IPPNW sendiri lahir dari kerja sama dokter Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin dengan gagasan bahwa akibat perang nuklir begitu luas sehingga sistem kesehatan dunia tidak akan mampu menanganinya setelah perang terjadi.
Pesan historis itu menurut Ichlas tetap relevan karena persoalan utama senjata nuklir bukan hanya siapa yang memilikinya, tetapi bagaimana keputusan penggunaannya dibuat di bawah tekanan politik, militer dan psikologis yang ekstrem.
Gedung Putih Menolak Penilaian Abraham
Gedung Putih dengan keras menolak pernyataan Abraham dan mengatakan penilaian terhadap Trump merupakan diagnosis dari kejauhan yang bermotif politik, sembari mempertahankan bahwa presiden tetap sehat dan mampu menjalankan tugasnya.
Trump juga menyatakan dirinya berada dalam kondisi kesehatan yang sangat baik setelah pemeriksaan medis, sementara sejumlah persoalan fisik yang menjadi perhatian media telah diberi penjelasan medis oleh pemerintah.
Ichlas mengatakan bantahan tersebut juga harus mendapat ruang yang sama karena sebuah berita mengenai kesehatan mental tidak boleh berubah menjadi penghakiman terhadap seseorang berdasarkan afiliasi politik.
“Kita harus menghindari dua ekstrem, yaitu menganggap semua kekhawatiran ahli sebagai fitnah politik atau sebaliknya langsung menerima seluruh dugaan sebagai fakta medis, karena pendekatan ilmiah justru menuntut bukti, transparansi, verifikasi dan keterbukaan terhadap kemungkinan bahwa hipotesis awal dapat benar maupun salah,” katanya.
Amandemen ke-25 dan Pertanyaan tentang Sistem Pengawasan
Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat menyediakan mekanisme ketika seorang presiden dinilai tidak mampu menjalankan kekuasaan dan kewajibannya, tetapi proses itu bukan keputusan dokter melainkan mekanisme konstitusional yang melibatkan wakil presiden, mayoritas pejabat utama kabinet dan, jika terjadi perselisihan, Kongres.
Apabila presiden membantah deklarasi ketidakmampuan tersebut dan perselisihan berlanjut, Kongres dapat menentukan hasilnya dengan dukungan dua pertiga dari kedua kamar sesuai ketentuan Amandemen ke-25.
Menurut Ichlas, keberadaan mekanisme seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada kesehatan atau karakter seorang pemimpin, tetapi juga pada kekuatan lembaga untuk mengoreksi risiko manusiawi yang melekat pada setiap orang.
“Pemimpin mana pun dapat mengalami kelelahan, sakit, tekanan emosional atau penurunan kemampuan karena usia, sehingga pertanyaan ilmiah yang paling penting sebenarnya bukan apakah seorang pemimpin sempurna, melainkan apakah sistem memiliki prosedur yang cukup kuat untuk mendeteksi risiko sebelum risiko itu berubah menjadi bencana,” katanya.
Ia menilai polemik Trump dapat menjadi bahan pembelajaran bagi banyak negara mengenai pentingnya transparansi kesehatan pejabat publik tanpa menghilangkan hak atas privasi dan martabat pribadi.
Pelajaran Lebih Besar bagi Dunia
Bagi Ichlas, kasus ini seharusnya tidak direduksi menjadi pertentangan antara pendukung dan penentang Trump karena persoalan yang lebih fundamental adalah hubungan antara psikologi kepemimpinan, kekuasaan, teknologi penghancur massal dan tata kelola demokratis.
Kemajuan ilmu psikologi memungkinkan manusia memahami semakin banyak faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, tetapi pengetahuan tersebut seharusnya digunakan untuk memperbaiki sistem keselamatan, bukan untuk memberi stigma atau mendiagnosis lawan politik dari kejauhan.
