SulawesiPos.com – Peringatan psikiater Amerika Serikat Dr. Henry David Abraham mengenai dugaan memburuknya kondisi kognitif Presiden Donald Trump dan potensi risikonya terhadap pengambilan keputusan strategis, termasuk penggunaan senjata nuklir.
Hal ini kemudian mendapat perhatian serius dari pakar psikologi Universitas Hasanuddin, Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A. Ia menilai, pengamatan tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai diagnosis klinis, tetapi layak dibaca sebagai alarm psikologis dan keamanan karena menyangkut seorang pemimpin yang memegang otoritas militer sangat besar.
Laporan mengenai pernyataan Abraham diterbitkan The Independent pada 3 September 2026, setelah ia mengatakan dalam wawancara dengan Dean Obeidallah bahwa kondisi yang diamatinya pada Trump menurut penilaiannya menjadi “lebih buruk” dibanding beberapa bulan sebelumnya.
Abraham merupakan salah seorang dari 36 dokter yang sebelumnya menyerukan penggunaan mekanisme Amandemen ke-25 dengan alasan kekhawatiran terhadap fungsi kognitif, penilaian dan pengendalian impuls Trump, meskipun kelompok tersebut secara terbuka mengakui tidak pernah melakukan pemeriksaan klinis langsung terhadap presiden.
Menurut Dr. Ichlas Nanang Afandi, S.Psi., M.A., Ketua Program Studi Psikologi Universitas Hasanuddin, persoalan ini harus ditempatkan secara hati-hati di antara dua prinsip, yakni larangan membuat diagnosis tanpa pemeriksaan langsung dan kewajiban masyarakat untuk tidak mengabaikan tanda-tanda risiko pada seorang pengambil keputusan dengan kekuasaan luar biasa besar.
“Saya melihat pernyataan Dr. Henry David Abraham bukan sebagai diagnosis klinis terhadap Donald Trump, tetapi sebagai alarm psikologis yang tidak patut diabaikan, sebab ketika pola perilaku seorang pemimpin berulang kali menimbulkan kekhawatiran dari ahli, sementara pemimpin itu memegang kendali atas keputusan yang dapat memengaruhi keselamatan jutaan manusia, dunia mempunyai alasan yang sah untuk meminta transparansi dan mekanisme pengawasan yang lebih kuat,” ujar Ichlas kepada SulawesiPos.com, Sabtu (5/9/2026).
Ia menambahkan bahwa dalam psikologi, observasi perilaku memang dapat menghasilkan hipotesis mengenai fungsi seseorang, tetapi kesimpulan mengenai gangguan mental atau neurokognitif tetap membutuhkan asesmen klinis, riwayat kesehatan, wawancara, pengujian psikologis serta pemeriksaan medis yang memadai.
Posisi itu sejalan dengan Goldwater Rule dari American Psychiatric Association yang menyatakan bahwa psikiater boleh menjelaskan masalah kejiwaan secara umum kepada publik, tetapi tidak etis memberikan opini profesional mengenai kondisi psikiatris seseorang tanpa pemeriksaan dan otorisasi yang tepat.
Kesaksian Ahli Bukan Vonis Klinis
Ichlas menjelaskan, pengamatan seorang ahli berpengalaman dapat mempunyai nilai penting sebagai indikator risiko, sebagaimana pendapat ahli dalam persidangan membantu hakim memahami aspek tertentu, tetapi analogi tersebut tidak berarti seorang ahli yang hanya mengamati dari jauh dapat menetapkan “vonis medis” terhadap seseorang.
Menurutnya, kekuatan utama pernyataan Abraham justru bukan terletak pada klaim diagnosis, melainkan pada pertanyaan apakah sistem politik Amerika Serikat memiliki mekanisme memadai untuk menilai kemampuan seorang presiden secara objektif ketika muncul kekhawatiran serius mengenai kesehatan, perilaku atau kapasitas pengambilan keputusannya.
“Dalam psikologi kita membedakan antara observasi, indikasi, asesmen, dan diagnosis; observasi dapat menjadi tanda awal bahwa sesuatu perlu diperiksa lebih jauh, tetapi tidak boleh langsung meloncat menjadi diagnosis, sehingga persoalan Trump seharusnya mendorong evaluasi yang transparan dan kredibel, bukan sekadar saling memberi label politik,” kata Ichlas.
Ia menilai konsep high-risk dalam kasus pemimpin politik sebaiknya dipahami sebagai gabungan antara kondisi individu, tingkat tekanan yang dihadapi, besarnya konsekuensi keputusan, serta kekuatan sistem pengawasan yang mengelilinginya.
Semakin besar dampak potensial sebuah keputusan, menurutnya, semakin penting keberadaan sistem checks and balances yang dapat mengurangi kemungkinan keputusan fatal dipengaruhi kemarahan, kebingungan, kelelahan, impulsivitas atau tekanan psikologis sesaat.
Pendekatan semacam ini juga digunakan dalam berbagai bidang keselamatan berisiko tinggi seperti penerbangan, kedokteran, industri nuklir dan militer, di mana kemampuan individu tidak pernah semata-mata diasumsikan tetapi didukung oleh pemeriksaan, prosedur, verifikasi serta pengawasan berlapis.
Mengapa Senjata Nuklir Membuat Isunya Jauh Lebih Serius
Kekhawatiran Abraham menjadi sangat sensitif karena Presiden Amerika Serikat memiliki otoritas untuk mengesahkan penggunaan senjata nuklir dalam kapasitasnya sebagai Commander in Chief, meskipun pelaksanaan perintah melibatkan sistem komando, komunikasi dan prosedur militer.
Bagi Ichlas, hal tersebut membuat isu kesehatan seorang presiden tidak lagi hanya menjadi persoalan privat ketika kondisi itu berpotensi memengaruhi keputusan strategis yang dampaknya dapat melampaui batas negara.
“Dalam situasi biasa, kondisi psikologis seseorang merupakan wilayah privat, tetapi ketika seseorang memegang kekuasaan yang memungkinkan satu keputusan mengubah nasib jutaan manusia, persoalannya berkembang menjadi masalah etika publik dan desain institusi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa ilmu psikologi modern semakin menekankan pentingnya human factors, yaitu kajian tentang bagaimana stres, kelelahan, usia, tekanan sosial, emosi dan keterbatasan kognitif berinteraksi dengan sistem teknologi serta proses pengambilan keputusan.
Dalam konteks kepemimpinan, tekanan berkepanjangan dapat memengaruhi perhatian, pengendalian emosi, kemampuan menimbang risiko dan kualitas keputusan, tetapi dampaknya berbeda pada setiap individu sehingga tidak dapat disimpulkan hanya melalui pengamatan media.
Karena itu, penilaian mengenai seorang kepala negara menurut Ichlas idealnya dilakukan melalui mekanisme multidisipliner yang melibatkan pemeriksaan medis, neurologis dan psikologis dengan standar profesional serta perlindungan terhadap manipulasi politik.
Nobel 1985 dan Peringatan tentang Bahaya Nuklir
Kredibilitas moral Abraham dalam isu nuklir berkaitan dengan keterlibatannya dalam International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW), organisasi dokter internasional yang memperoleh Nobel Perdamaian 1985 karena menyebarkan informasi otoritatif dan meningkatkan kesadaran mengenai konsekuensi katastrofik perang nuklir.
Namun secara faktual, Nobel tersebut dianugerahkan kepada IPPNW sebagai organisasi, bukan kepada Abraham secara individual, sehingga penyebutan dirinya sebagai “peraih Nobel” sebaiknya dipahami sebagai anggota gerakan yang menerima penghargaan tersebut.
IPPNW sendiri lahir dari kerja sama dokter Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin dengan gagasan bahwa akibat perang nuklir begitu luas sehingga sistem kesehatan dunia tidak akan mampu menanganinya setelah perang terjadi.
Pesan historis itu menurut Ichlas tetap relevan karena persoalan utama senjata nuklir bukan hanya siapa yang memilikinya, tetapi bagaimana keputusan penggunaannya dibuat di bawah tekanan politik, militer dan psikologis yang ekstrem.
Gedung Putih Menolak Penilaian Abraham
Gedung Putih dengan keras menolak pernyataan Abraham dan mengatakan penilaian terhadap Trump merupakan diagnosis dari kejauhan yang bermotif politik, sembari mempertahankan bahwa presiden tetap sehat dan mampu menjalankan tugasnya.
Trump juga menyatakan dirinya berada dalam kondisi kesehatan yang sangat baik setelah pemeriksaan medis, sementara sejumlah persoalan fisik yang menjadi perhatian media telah diberi penjelasan medis oleh pemerintah.
Ichlas mengatakan bantahan tersebut juga harus mendapat ruang yang sama karena sebuah berita mengenai kesehatan mental tidak boleh berubah menjadi penghakiman terhadap seseorang berdasarkan afiliasi politik.
“Kita harus menghindari dua ekstrem, yaitu menganggap semua kekhawatiran ahli sebagai fitnah politik atau sebaliknya langsung menerima seluruh dugaan sebagai fakta medis, karena pendekatan ilmiah justru menuntut bukti, transparansi, verifikasi dan keterbukaan terhadap kemungkinan bahwa hipotesis awal dapat benar maupun salah,” katanya.
Amandemen ke-25 dan Pertanyaan tentang Sistem Pengawasan
Amandemen ke-25 Konstitusi Amerika Serikat menyediakan mekanisme ketika seorang presiden dinilai tidak mampu menjalankan kekuasaan dan kewajibannya, tetapi proses itu bukan keputusan dokter melainkan mekanisme konstitusional yang melibatkan wakil presiden, mayoritas pejabat utama kabinet dan, jika terjadi perselisihan, Kongres.
Apabila presiden membantah deklarasi ketidakmampuan tersebut dan perselisihan berlanjut, Kongres dapat menentukan hasilnya dengan dukungan dua pertiga dari kedua kamar sesuai ketentuan Amandemen ke-25.
Menurut Ichlas, keberadaan mekanisme seperti ini menunjukkan bahwa demokrasi tidak hanya bergantung pada kesehatan atau karakter seorang pemimpin, tetapi juga pada kekuatan lembaga untuk mengoreksi risiko manusiawi yang melekat pada setiap orang.
“Pemimpin mana pun dapat mengalami kelelahan, sakit, tekanan emosional atau penurunan kemampuan karena usia, sehingga pertanyaan ilmiah yang paling penting sebenarnya bukan apakah seorang pemimpin sempurna, melainkan apakah sistem memiliki prosedur yang cukup kuat untuk mendeteksi risiko sebelum risiko itu berubah menjadi bencana,” katanya.
Ia menilai polemik Trump dapat menjadi bahan pembelajaran bagi banyak negara mengenai pentingnya transparansi kesehatan pejabat publik tanpa menghilangkan hak atas privasi dan martabat pribadi.
Pelajaran Lebih Besar bagi Dunia
Bagi Ichlas, kasus ini seharusnya tidak direduksi menjadi pertentangan antara pendukung dan penentang Trump karena persoalan yang lebih fundamental adalah hubungan antara psikologi kepemimpinan, kekuasaan, teknologi penghancur massal dan tata kelola demokratis.
Kemajuan ilmu psikologi memungkinkan manusia memahami semakin banyak faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan, tetapi pengetahuan tersebut seharusnya digunakan untuk memperbaiki sistem keselamatan, bukan untuk memberi stigma atau mendiagnosis lawan politik dari kejauhan.
Ia menekankan bahwa dunia membutuhkan prosedur objektif untuk menilai kemampuan pemimpin dalam situasi berisiko tinggi, sebagaimana pilot, dokter bedah dan operator fasilitas nuklir menjalani standar kesehatan dan kompetensi yang ketat karena kesalahan kecil mereka dapat menimbulkan akibat besar.
“Peringatan paling penting dari perdebatan ini bukan bahwa kita harus takut kepada satu orang, tetapi bahwa umat manusia tidak seharusnya menggantungkan keselamatannya pada kestabilan psikologis seorang individu tanpa lapisan pengawasan institusional yang kuat,” ujar Ichlas.
Dalam perspektif tersebut, kontroversi mengenai Trump dan peringatan Abraham menjadi pengingat bahwa persoalan senjata nuklir pada akhirnya bukan hanya persoalan teknologi atau militer, tetapi juga persoalan psikologi manusia, desain institusi dan kemampuan peradaban membatasi kekuatan destruktifnya sendiri. (Ali)
