Dugaan Keracunan MBG Tana Toraja Disorot, Ucapan ‘Sudah Tahu Basi’ Picu Kritik

SulawesiPos.com – Dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan.

Pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tana Toraja pada Jumat (4/9/2026) turut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan makanan yang diterima para siswa.

Sorotan semakin ramai setelah pernyataan salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam forum tersebut beredar di media sosial.

Pernyataan, “Kalau sudah tahu basi, kenapa masih dimakan, Adek?”, menuai kritik dari masyarakat.

Ucapan tersebut dipersoalkan karena menyangkut makanan yang diberikan kepada siswa melalui program MBG.

Publik mempertanyakan apakah penerima manfaat, khususnya anak sekolah, memang memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi makanan sebelum mengonsumsinya.

RDP tersebut disebut turut dihadiri sejumlah orang tua siswa.

Forum itu menjadi ruang untuk membahas persoalan yang muncul sekaligus mencari penjelasan mengenai pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Fadli Ananda Soroti Sistem Pengawasan

Kasus di Tana Toraja mendapat perhatian dari Sekretaris Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, dr. Fadli Ananda Sp.OG M.Kes.

BACA JUGA:  Anggota DPR Minta Tata Kelola MBG Direvisi Usai Presiden Prabowo Sebut Orang Kaya Tak Wajib Ikut

Fadli menilai persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak boleh hanya ditangani setelah muncul keluhan atau kejadian yang diduga berkaitan dengan makanan.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak makanan diproduksi di dapur penyedia, proses pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

“Saya kira perlu dibentuk dashboard MBG Sulsel yang memantau seluruh proses operasional di lapangan secara terintegrasi dan berkala. Mulai dari jumlah Satuan Pelayanan Pangan Gizi aktif, status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, hingga hasil inspeksi berkala pada dapur penyedia,” ujar Fadli saat dikonfirmasi SPos, Sabtu (5/9/2026).

Ia menilai sistem pengawasan digital dapat membantu pemerintah melihat kondisi setiap dapur penyedia secara lebih terukur.

Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengetahui dapur mana yang telah memenuhi standar, kapan inspeksi terakhir dilakukan, serta bagaimana hasil pemeriksaan terhadap makanan yang diproduksi.

Jangan Tunggu Ada Korban Baru Bertindak

Menurut Fadli, persoalan keamanan makanan harus menjadi perhatian serius karena penerima manfaat MBG sebagian besar merupakan anak-anak sekolah.

BACA JUGA:  BGN Minta Program MBG Utamakan Telur dan Pangan dari Peternak Lokal

SulawesiPos.com – Dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan.

Pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tana Toraja pada Jumat (4/9/2026) turut memunculkan pertanyaan mengenai keamanan makanan yang diterima para siswa.

Sorotan semakin ramai setelah pernyataan salah satu mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam forum tersebut beredar di media sosial.

Pernyataan, “Kalau sudah tahu basi, kenapa masih dimakan, Adek?”, menuai kritik dari masyarakat.

Ucapan tersebut dipersoalkan karena menyangkut makanan yang diberikan kepada siswa melalui program MBG.

Publik mempertanyakan apakah penerima manfaat, khususnya anak sekolah, memang memiliki kemampuan untuk mengetahui kondisi makanan sebelum mengonsumsinya.

RDP tersebut disebut turut dihadiri sejumlah orang tua siswa.

Forum itu menjadi ruang untuk membahas persoalan yang muncul sekaligus mencari penjelasan mengenai pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.

Fadli Ananda Soroti Sistem Pengawasan

Kasus di Tana Toraja mendapat perhatian dari Sekretaris Komisi E DPRD Sulawesi Selatan, dr. Fadli Ananda Sp.OG M.Kes.

BACA JUGA:  MBG Serap 1,28 Juta Tenaga Kerja, BGN Catat Ribuan UMKM hingga Petani Terdampak

Fadli menilai persoalan keamanan pangan dalam program MBG tidak boleh hanya ditangani setelah muncul keluhan atau kejadian yang diduga berkaitan dengan makanan.

Menurutnya, pengawasan harus dilakukan sejak makanan diproduksi di dapur penyedia, proses pengemasan, distribusi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.

“Saya kira perlu dibentuk dashboard MBG Sulsel yang memantau seluruh proses operasional di lapangan secara terintegrasi dan berkala. Mulai dari jumlah Satuan Pelayanan Pangan Gizi aktif, status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, hingga hasil inspeksi berkala pada dapur penyedia,” ujar Fadli saat dikonfirmasi SPos, Sabtu (5/9/2026).

Ia menilai sistem pengawasan digital dapat membantu pemerintah melihat kondisi setiap dapur penyedia secara lebih terukur.

Data tersebut nantinya dapat digunakan untuk mengetahui dapur mana yang telah memenuhi standar, kapan inspeksi terakhir dilakukan, serta bagaimana hasil pemeriksaan terhadap makanan yang diproduksi.

Jangan Tunggu Ada Korban Baru Bertindak

Menurut Fadli, persoalan keamanan makanan harus menjadi perhatian serius karena penerima manfaat MBG sebagian besar merupakan anak-anak sekolah.

BACA JUGA:  BGN Luncurkan Aplikasi Pengawas MBG, 99 Persen Laporan Sebut Makanan Layak Konsumsi

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru