Karena itu, pemerintah perlu mempunyai mekanisme deteksi dini apabila ditemukan makanan yang tidak memenuhi standar atau terjadi masalah dalam proses penyimpanan dan distribusi.
Dashboard yang diusulkannya juga diharapkan dapat memuat hasil uji sampel laboratorium, jumlah penerima manfaat, kondisi rantai pasok, waktu distribusi, serta catatan kejadian gangguan kesehatan.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat lebih cepat mengetahui apabila terdapat pola masalah pada suatu dapur atau wilayah tertentu.
Kasus Tana Toraja Jadi Bahan Evaluasi
Dugaan persoalan MBG di Tana Toraja menjadi momentum untuk mengevaluasi pelaksanaan program di Sulawesi Selatan.
Program MBG tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang berhasil disalurkan kepada siswa.
Aspek keamanan pangan, kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, penyimpanan, dan ketepatan waktu distribusi juga menjadi bagian penting yang harus diawasi.
Fadli berharap pemerintah daerah bersama pihak terkait segera memperkuat pengawasan agar kejadian serupa tidak kembali menjadi persoalan.
Ia menegaskan pemenuhan gizi anak harus berjalan seiring dengan jaminan keamanan makanan.
Di tengah besarnya cakupan program MBG, kasus di Tana Toraja menjadi pengingat bahwa setiap makanan yang diberikan kepada siswa harus melalui proses pengawasan yang ketat.
Bagi Fadli, pengawasan tidak seharusnya baru bergerak setelah muncul keluhan.
Sistem harus mampu menemukan potensi masalah lebih awal, sehingga keselamatan dan kesehatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.
