BGN Minta Program MBG Utamakan Telur dan Pangan dari Peternak Lokal

SulawesiPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, langkah tersebut dilakukan agar program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung perekonomian daerah.

“SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG,” ujar Dadan dikutip dari JawaPos, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, meskipun mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, penyerapan hasil produksi peternak lokal tetap harus menjadi prioritas di masing-masing wilayah.

Dadan mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kebutuhan telur untuk Program MBG berasal dari produksi dalam negeri.

“Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal,” katanya.

Selain itu, Presiden juga disebut mendorong agar telur lebih sering digunakan sebagai sumber protein dalam menu MBG.

BACA JUGA:  Ramai Isu MBG Kurangi Dana Pendidikan, Seskab Teddy: Ada Pihak Sampaikan Narasi yang Keliru

Meski demikian, BGN tidak menetapkan menu makanan secara nasional. Pemerintah hanya menentukan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara program.

Untuk memastikan kualitas makanan tetap sesuai standar, BGN menempatkan ahli gizi di setiap SPPG.

Tenaga ahli tersebut bertugas menyusun menu berdasarkan potensi pangan lokal sekaligus menyesuaikan dengan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat.

“BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal,” ucap Dadan.

MBG Diharapkan Perkuat Ekonomi Daerah

Selain mendukung ketahanan pangan nasional, penggunaan produk lokal dalam Program MBG diharapkan membantu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen.

Dadan menilai produksi telur nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan program apabila distribusi dan penyerapan dilakukan secara optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh pelaksana MBG memperkuat kemitraan dengan peternak lokal di daerah masing-masing.

BACA JUGA:  LPSK Nyatakan Siap Lindungi Saksi dan Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi MBG

“Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, maka itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang agar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.

SulawesiPos.com – Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menginstruksikan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan penggunaan bahan pangan dari peternak dan pelaku usaha lokal dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Dadan, langkah tersebut dilakukan agar program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu mendukung perekonomian daerah.

“SPPG diminta mengutamakan produk dan produksi lokal, termasuk untuk kebutuhan telur dalam Program MBG,” ujar Dadan dikutip dari JawaPos, Sabtu (16/5/2026).

Ia menjelaskan, meskipun mitra pelaksana MBG memiliki koperasi atau jaringan pemasok sendiri, penyerapan hasil produksi peternak lokal tetap harus menjadi prioritas di masing-masing wilayah.

Dadan mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kebutuhan telur untuk Program MBG berasal dari produksi dalam negeri.

“Sesuai keinginan Presiden, telur untuk Program MBG terutama wajib menggunakan produksi lokal,” katanya.

Selain itu, Presiden juga disebut mendorong agar telur lebih sering digunakan sebagai sumber protein dalam menu MBG.

BACA JUGA:  Anggota Komisi IX Desak BGN Segera Wujudkan MBG di Daerah 3T

Meski demikian, BGN tidak menetapkan menu makanan secara nasional. Pemerintah hanya menentukan standar komposisi gizi yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara program.

Untuk memastikan kualitas makanan tetap sesuai standar, BGN menempatkan ahli gizi di setiap SPPG.

Tenaga ahli tersebut bertugas menyusun menu berdasarkan potensi pangan lokal sekaligus menyesuaikan dengan kebiasaan konsumsi masyarakat setempat.

“BGN tidak menetapkan menu nasional, tapi membuat standar komposisi gizi. Oleh sebab itu, menempatkan pengawas gizi di setiap SPPG agar bisa membuat menu berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal,” ucap Dadan.

MBG Diharapkan Perkuat Ekonomi Daerah

Selain mendukung ketahanan pangan nasional, penggunaan produk lokal dalam Program MBG diharapkan membantu menjaga stabilitas harga hasil peternakan di tingkat produsen.

Dadan menilai produksi telur nasional saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan program apabila distribusi dan penyerapan dilakukan secara optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh pelaksana MBG memperkuat kemitraan dengan peternak lokal di daerah masing-masing.

BACA JUGA:  KPK Tak Duplikasi Kasus MBG di Kejagung, Fokus Kawal Perbaikan Tata Kelola

“Selama produksi lokal tersedia dan kualitasnya baik, maka itu yang harus diprioritaskan. Program MBG memang dirancang agar mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal,” ujarnya.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru