SulawesiPos.com — Maraknya insiden keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah memicu perhatian serius dari parlemen daerah. Sekretaris Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, dr. Fadli Ananda Sp.OG M.Kes, mendesak pemerintah daerah segera membangun sistem pengawasan terpadu berbasis digital guna menjamin keamanan pangan para penerima manfaat.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis temuannya, sejak program tersebut berjalan pada 2025 hingga 2026, tercatat 43.838 orang mengalami keracunan MBG di 36 provinsi.
Fadli menilai, insiden gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan olahan massal tidak boleh dipandang sepele. Menurutnya, tata kelola penyediaan makanan mulai dari dapur produksi hingga sampai ke tangan siswa memerlukan pengawasan ketat dan transparan agar rantai risiko kontaminasi dapat ditekan sedini mungkin.
“Saya kira perlu dibentuk dashboard MBG Sulsel yang memantau seluruh proses operasional di lapangan secara terintegrasi dan berkala. Mulai dari jumlah Satuan Pelayanan Pangan Gizi aktif, status Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, hingga hasil inspeksi berkala pada dapur penyedia,” ujar dr. Fadli saat dikonfirmasi SPos, Sabtu (5/9/2026).
Lebih lanjut, legislator PDIP yang berlatar belakang dokter ini menegaskan bahwa sistem monitoring tersebut juga harus memuat data analitis yang komprehensif, meliputi jumlah penerima manfaat, kecepatan distribusi rantai pasok, hasil uji sampel pemeriksaan laboratorium makanan, hingga catatan rekam jejak kejadian keracunan. Langkah ini dinilai esensial agar pemerintah memiliki mekanisme deteksi dini serta respons cepat jika terjadi kendala di lapangan.
Fadli berharap integrasi data melalui dashboard ini dapat segera direalisasikan oleh dinas terkait bersama pemangku kepentingan program. Menurutnya, program pemenuhan gizi anak bangsa harus berjalan beriringan dengan standar higienitas tertinggi demi mencegah terulangnya kasus keracunan di wilayah Sulawesi Selatan.
