Bedah Buku Money Politics, Mantan Komisioner KPU Ungkap Fenomena Golput di Makassar: Ekspektasi Tak Terpenuhi

SulawesiPos.com – Fenomena tingginya angka golput yang dipicu praktik politik uang di Makassar terungkap dalam diskusi bedah buku “Money Politics dan Demokrasi Elektoral” karya Mustamin Raga yang digelar di ruang redaksi SulawesiPos.com, Sabtu (18/4/2026).

Bedah buku ini dimoderatori Dosen FIB Unhas Supratman, dan juga dihadiri sejumlah tokoh di Sulsel, seperti wartawan senior Dahlan Abubakar, pengamat sosial Mulawarman, Dosen Fisip Unhas sekaligus mantan Komisioner KPU Makassar Endang Sari, praktisi survei politik Suwadi Idris Amir, serta Dekan Fisip Unhas Prof. Sukri dan Pemred Tribun Timur, Thamzil Thahir sebagai peresensi buku.

Dalam kesempatannya, Endang Sari, mengungkap pengalaman lapangannya pada 2018 dan 2023 saat terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Makassar.

Ia menyebut, tingkat partisipasi pemilih di Makassar tidak pernah menembus angka 60 persen. Artinya, sekitar 40 persen pemilih memilih tidak menggunakan hak suaranya.

“Golput-nya itu selalu 40 persenan,” kata Endang.

Untuk mencari akar persoalan, pihaknya kala itu melakukan forum diskusi kelompok (FGD) dengan melibatkan penyelenggara di tingkat bawah, seperti PPK dan PPS. Hasilnya, ditemukan pola yang cukup mengejutkan.

BACA JUGA: 
Bedah Buku Money Politics dan Demokrasi Elektoral, Ruang Redaksi SulawesiPos Jadi Forum Diskusi

Menurut Endang, sejumlah wilayah di Makassar menunjukkan kecenderungan masyarakat yang permisif terhadap praktik politik uang.

Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat secara sengaja memilih tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Namun, keputusan itu bukan dilandasi sikap apatis atau idealisme politik.

“Katanya sebelum pemilu pada saat itu, ada tim kampanye yang hulu-hilir di setiap kecamatan me-list nama mereka, yang rencananya akan dibagikan money politics,” ungkapnya.

Ekspektasi terhadap pembagian uang itu kemudian tidak terpenuhi.

“Sampai pada hari-H, money politics yang ditunggu itu tidak datang-datang. Akhirnya mereka mengonsolidasikan diri untuk ngambek dan tidak datang ke TPS,” tambah Endang.

Ia menegaskan, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu atau dua wilayah, melainkan ditemukan di sejumlah kecamatan besar di Makassar.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik politik uang tidak hanya memengaruhi pilihan pemilih, tetapi juga dapat menurunkan partisipasi secara signifikan.

SulawesiPos.com – Fenomena tingginya angka golput yang dipicu praktik politik uang di Makassar terungkap dalam diskusi bedah buku “Money Politics dan Demokrasi Elektoral” karya Mustamin Raga yang digelar di ruang redaksi SulawesiPos.com, Sabtu (18/4/2026).

Bedah buku ini dimoderatori Dosen FIB Unhas Supratman, dan juga dihadiri sejumlah tokoh di Sulsel, seperti wartawan senior Dahlan Abubakar, pengamat sosial Mulawarman, Dosen Fisip Unhas sekaligus mantan Komisioner KPU Makassar Endang Sari, praktisi survei politik Suwadi Idris Amir, serta Dekan Fisip Unhas Prof. Sukri dan Pemred Tribun Timur, Thamzil Thahir sebagai peresensi buku.

Dalam kesempatannya, Endang Sari, mengungkap pengalaman lapangannya pada 2018 dan 2023 saat terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada di Makassar.

Ia menyebut, tingkat partisipasi pemilih di Makassar tidak pernah menembus angka 60 persen. Artinya, sekitar 40 persen pemilih memilih tidak menggunakan hak suaranya.

“Golput-nya itu selalu 40 persenan,” kata Endang.

Untuk mencari akar persoalan, pihaknya kala itu melakukan forum diskusi kelompok (FGD) dengan melibatkan penyelenggara di tingkat bawah, seperti PPK dan PPS. Hasilnya, ditemukan pola yang cukup mengejutkan.

BACA JUGA: 
Dari Meja Makan ke Isu Demokrasi: Awal Hangat Bedah Buku yang Bikin Penasaran

Menurut Endang, sejumlah wilayah di Makassar menunjukkan kecenderungan masyarakat yang permisif terhadap praktik politik uang.

Bahkan, dalam beberapa kasus, masyarakat secara sengaja memilih tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Namun, keputusan itu bukan dilandasi sikap apatis atau idealisme politik.

“Katanya sebelum pemilu pada saat itu, ada tim kampanye yang hulu-hilir di setiap kecamatan me-list nama mereka, yang rencananya akan dibagikan money politics,” ungkapnya.

Ekspektasi terhadap pembagian uang itu kemudian tidak terpenuhi.

“Sampai pada hari-H, money politics yang ditunggu itu tidak datang-datang. Akhirnya mereka mengonsolidasikan diri untuk ngambek dan tidak datang ke TPS,” tambah Endang.

Ia menegaskan, fenomena tersebut tidak hanya terjadi di satu atau dua wilayah, melainkan ditemukan di sejumlah kecamatan besar di Makassar.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa praktik politik uang tidak hanya memengaruhi pilihan pemilih, tetapi juga dapat menurunkan partisipasi secara signifikan.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru