SulawesiPos.com – Diskusi publik dan Bedah Buku “Money Politics dan Demokrasi Elektoral” karya Mustamin Raga mendapat pandangan yang sangat tajam dari Mantan Aktivis era 80-an, Mulawarman, yang akrab disapa Mul.
Dalam pemaparannya, Mul menekankan bahwa politik uang tidak bisa dipersempit hanya pada praktik pemberian uang kepada pemilih.
Menurutnya, biaya terbesar dalam politik justru terjadi pada sektor lain seperti konsultan politik, lembaga survei, hingga jasa hukum.
“Yang terbanyak itu bukan ke masyarakat kecil, tetapi ke broker, konsultan, iklan, bahkan pengacara. Itu bisa sampai 80 persen,” ujarnya.
Kritik pada Narasi yang Menyalahkan Rakyat
Mul menilai selama ini banyak kajian politik uang yang cenderung menyalahkan masyarakat sebagai penerima uang.
Padahal, menurutnya, masyarakat hanya bagian kecil dari rantai praktik tersebut. Ia justru menyoroti peran elite politik dan industri politik yang lebih dominan dalam mendorong praktik tersebut.
Ia juga menyinggung berbagai karya tentang politik uang, seperti milik Burhanuddin Muhtadi dan Djayadi Hanan, yang dinilai belum sepenuhnya menempatkan masyarakat dalam konteks moral kolektif.
Dalam pandangannya, persoalan utama politik uang bukan terletak pada lemahnya hukum atau regulasi, melainkan pada aspek moralitas.
Mul menekankan bahwa kekuatan moral masyarakat seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga kualitas demokrasi.
“Mari kita tidak hanya menyalahkan hukum atau sistem, tetapi moral masyarakat itu sendiri,” katanya.
Ia menyebut organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, serta komunitas kampus sebagai representasi kekuatan moral yang seharusnya lebih aktif mengambil peran.
Kampus Dinilai Kurang Hadir
Mul juga melontarkan kritik terhadap peran perguruan tinggi, khususnya pada almamaternya sendiri, Universitas Hasanuddin, yang dinilai belum optimal dalam merespons persoalan sosial seperti politik uang.
Menurutnya, kampus seharusnya menjadi pusat produksi gagasan dan solusi bagi masyarakat, bukan sekadar institusi akademik formal.
Ia menilai ruang diskusi publik yang kritis dan reflektif semakin berkurang, padahal masyarakat membutuhkan narasi yang mampu menjawab keresahan sosial.
“Semua negara maju karena kampusnya. Tapi kita masih kurang menghadirkan ruang-ruang seperti ini,” ujarnya.
Budaya Literasi dan Peran Buku
Selain itu, Mul juga menyinggung pentingnya budaya membaca dan menulis dalam membangun kesadaran publik.
Ia membandingkan dengan tokoh-tokoh dunia seperti Barack Obama yang disebut masih menunjukkan kedekatan dengan buku.
Menurutnya, budaya literasi di Indonesia perlu diperkuat agar masyarakat lebih kritis terhadap isu-isu politik.
Mul menutup pandangannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antara kampus, media, dan organisasi masyarakat dalam membangun ekosistem pengetahuan yang sehat.
Ia menilai kehadiran forum diskusi seperti bedah buku di SulawesiPos.com ini menjadi ruang penting untuk menghadirkan solusi dan memperkuat kesadaran publik.
