SulawesiPos.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).
Purbaya menegaskan stabilitas kurs merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
Meski demikian, pemerintah disebut akan mulai membantu BI dalam meredam tekanan terhadap rupiah melalui intervensi di pasar obligasi.
“Kita akan mulai membantu (BI) besok, mungkin (pemerintah) akan masuk ke bond market,” ujar Purbaya usai pelantikan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Purbaya menjelaskan langkah tersebut dilakukan dengan mengaktifkan skema Bond Stabilization Fund (BSF).
Menurutnya, pemerintah akan memanfaatkan sejumlah instrumen keuangan domestik yang telah dimiliki untuk menjaga stabilitas pasar surat utang.
“Dengan masuk ke bond market, itu yang Bond Stabilization Fund. Kita aktifkan di instrumen yang kita punya di sini. Besok mulai jalan,” katanya.
Ia menyebut intervensi diperlukan agar imbal hasil atau yield obligasi pemerintah tidak melonjak terlalu tinggi.
Yield Tinggi Dinilai Bisa Picu Capital Outflow
Purbaya mengatakan kenaikan yield yang terlalu tinggi berpotensi memicu capital loss bagi investor asing yang memegang obligasi domestik.
Jika kondisi tersebut terjadi, investor asing dikhawatirkan akan menarik dananya dari Indonesia sehingga menambah tekanan terhadap rupiah.
“Kita intervensi bond market supaya yield-nya enggak naik terlalu tinggi. Kalau yield-nya naik terlalu tinggi, asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar,” jelasnya.
Karena itu, pemerintah berupaya menjaga daya tarik pasar obligasi agar investor asing tetap bertahan atau bahkan kembali masuk ke pasar domestik.
Menurut Purbaya, mekanisme intervensi tersebut kurang lebih menyerupai buyback obligasi.
“Jadi kita kendalikan itu supaya asing nggak keluar atau masuk malah kalau yield-nya membaik. Sehingga rupiah akan menguat,” ujarnya.
Purbaya Klaim APBN Masih Aman
Terkait dampaknya terhadap kondisi fiskal, Purbaya memastikan APBN 2026 masih dalam kondisi relatif aman.
Ia mengungkapkan pemerintah sebenarnya telah menggunakan asumsi nilai tukar yang lebih tinggi dibanding target resmi APBN saat proses penyusunan anggaran.
“Pada waktu kita hitung itu, kita asumsinya sudah di atas asumsi APBN rupiahnya. Jadi APBN-nya masih relatif aman,” kata Purbaya.
