SulawesiPos.com – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan akan ada pelantikan pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan menyusul polemik lolosnya anggaran pengadaan motor operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Saat dikonfirmasi mengenai pencopotan pejabat terkait, Purbaya tidak membantah secara langsung dan hanya memberi sinyal akan ada pergantian jabatan.
“Kan besok dilantik,” kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (11/5/2026).
Pernyataan itu muncul setelah mencuat dugaan keterlibatan pejabat Direktorat Jenderal Anggaran dalam lolosnya anggaran pengadaan motor operasional Badan Gizi Nasional (BGN).
Nama Dirjen Anggaran, Luky Alfirman, disebut-sebut terkait polemik tersebut.
Saat ditanya apakah Luky merupakan pejabat yang dimaksud, Purbaya menjawab singkat, “mungkin”.
Purbaya sebelumnya mengakui Kementerian Keuangan kecolongan terkait pengadaan motor operasional MBG yang nilainya ditaksir mencapai Rp1,05 triliun.
Pengadaan tersebut mencakup sekitar 25 ribu unit kendaraan untuk mendukung mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah Badan Gizi Nasional.
Menurut Purbaya, rencana pengadaan sebenarnya telah ditolak pada tahun sebelumnya. Namun, anggaran tersebut tetap lolos akibat celah pada sistem perangkat lunak Direktorat Jenderal Anggaran.
“Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa.
Ia mengatakan sistem perangkat lunak penganggaran kini sedang diperbaiki total agar kasus serupa tidak kembali terjadi.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin,” katanya.
Pengadaan untuk Operasional Program MBG
Purbaya juga meluruskan bahwa kendaraan yang dipersoalkan bukan sekadar motor listrik biasa, melainkan kendaraan operasional untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
“Motor bukan motor listrik, motor MBG,” ujarnya.
Sebelumnya, pengadaan motor listrik tersebut menuai sorotan publik karena nilai anggarannya yang besar serta merek kendaraan yang dinilai kurang dikenal.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan pengadaan kendaraan memang telah direncanakan dalam anggaran 2025 untuk mendukung operasional program MBG, khususnya mobilitas Kepala SPPG.
“Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG,” jelas Dadan.
Dadan mengatakan realisasi pengadaan tidak berjalan sepenuhnya sesuai kontrak.
Dari total 25.644 unit yang direncanakan, penyedia hanya mampu menyelesaikan sekitar 21.801 unit atau 85,01 persen hingga tenggat waktu 20 Maret 2026.
Menurutnya, sisa dana yang belum terpakai telah dikembalikan ke kas negara melalui mekanisme penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA).
“Sisa dana yang telah ditampung dikembalikan ke kas negara,” ujar Dadan.
Ia menambahkan mekanisme pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 84 Tahun 2025.
Evaluasi Sistem Penganggaran
Purbaya menegaskan pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap sistem penganggaran, termasuk pada program-program prioritas nasional seperti MBG.
Ia menyebut evaluasi dilakukan baik dari sisi perangkat lunak maupun pengawasan belanja agar tidak ada lagi anggaran yang lolos tanpa persetujuan akhir Menteri Keuangan.
Pergantian pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dinilai menjadi bagian dari langkah pembenahan internal untuk menjaga integritas sistem fiskal pemerintah.
