OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini pada 20 Juli 2026. OTT ini diduga terkait benturan kepentingan dalam pengadaan proyek, suap, dan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lombok Barat.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menangkap satu orang pihak swasta di Jakarta, menambah daftar pihak yang diperiksa intensif menjadi delapan orang terkait operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menaikkan status penanganan perkara Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ke tahap penyidikan setelah operasi tangkap tangan (OTT). Delapan orang, termasuk Bupati, masih menjalani pemeriksaan intensif terkait dugaan suap dan gratifikasi.

Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini tiba di Gedung KPK, Jakarta, Senin malam, 20 Juli 2026, usai diamankan dalam operasi tangkap tangan di rumah dinasnya. Dalam operasi itu, total 19 orang ikut terjaring dan tujuh di antaranya, termasuk bupati, dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lanjutan.

Sekda Kabupaten Lombok Barat Saikhu mengatakan, Ahmad Zaini masih sempat nobar final Piala Dunia 2026 bersama jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat di halaman Kantor Bupati pada Senin subuh (20/7/2026).

KPK OTT Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Ahmad Zaini. Sejumlah ruangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, termasuk ruang kerja bupati, tampak disegel pada Senin (20/7/2026).

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan kronologi pertemuannya dengan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby dan menegaskan amplop yang ditinggalkan usai audiensi telah dikembalikan pada 12 Juni 2026, atau 17 hari sebelum OTT KPK di Kuansing.

Bupati Pekalongan Fadia A Rafiq resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi. Status tersangka itu diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Semarang dan mengamankan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq bersama ajudan serta orang kepercayaannya. OTT ini diduga terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan.

KPK melakukan OTT di Kantor Pelayanan Pajak Banjarmasin terkait dugaan kasus restitusi pajak. Sejumlah pihak diamankan dan masih berstatus terperiksa.