Golkar

Ketua DPD II Golkar Makassar Munafri "Appi" Arifuddin, menegaskan dirinya masih kader Golkar dan akan menghargai hasil dan keputusan Musda Golkar Sulsel

IAS menggelar konsolidasi perdana jelang Musda Golkar Sulsel dan mengklaim telah mengantongi dukungan 18 DPD II kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, membantah keras wacana yang menyebut Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, bakal maju dalam bursa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029.

Lagu “MBG Mas Bahlil Ganteng” viral di media sosial dan ramai digunakan di TikTok. Partai Golkar menilai tren tersebut sebagai bentuk kreativitas netizen.

Golkar menilai ekonomi Indonesia tidak mengarah pada krisis seperti 1998 dan mengajak masyarakat tetap optimistis terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo.

Bahlil Lahadalia menyatakan Golkar tidak keberatan dengan usulan KPK soal pembatasan masa jabatan ketua umum, namun menegaskan tiap partai punya mekanisme sendiri.

Partai Golkar menyatakan tidak keberatan dengan usulan KPK soal batas jabatan ketua umum, namun menilai demokrasi internal lebih penting.

Mantan Senator yang juga tokoh Golkar asal Sulawesi Selatan (Sulsel), Ajeip Padindang berharap kandidat calon Ketua DPD Golkar Sulsel yang akan maju di Musyawarah Daerah (Musda) XI nanti tidak mengikuti kegagalan ketua sebelumnya, Taufan Pawe.

Dinamika politik di Sulawesi Selatan kini memasuki babak baru. Tiga kekuatan besar—Golkar, Nasdem, dan Gerindra—resmi mengukuhkan dominasi mereka di berbagai daerah melalui kemenangan para kader terbaiknya.

Golkar menilai komunikasi pemerintah masih lemah, sehingga kebijakan strategis kerap disalahpahami publik.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mendorong agar beasiswa LPDP dialokasikan lebih proporsional bagi lulusan pesantren agar santri memiliki kesempatan pendidikan yang sama.

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dipastikan akan ikut maju dalam pesta demokrasi sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2029.

Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menegaskan siap mengganti kader yang tak bekerja optimal, dengan mengibaratkan mereka seperti striker futsal yang harus selalu siap dievaluasi demi target partai.

Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menegaskan sistem multipartai sederhana menjadi kunci efektivitas pemerintahan presidensial dan menilai parliamentary threshold sebagai instrumen konstitusional untuk mencegah fragmentasi politik.

Bamsoet menilai tekanan politik dan kebijakan ekonomi ikut memengaruhi kepercayaan investor setelah IHSG anjlok 16 persen, sementara pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas dan independensi bursa.

Partai Golkar menegaskan penggantian antar waktu (PAW) Adies Kadir di DPR akan dilakukan sesuai aturan undang-undang, tanpa menyebut nama calon pengganti secara spesifik.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebut Adies Kadir telah resmi mengundurkan diri dari seluruh kepengurusan dan keanggotaan partai seiring penugasannya sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi.

Sari Yuliati resmi mengemban jabatan baru sebagai Wakil Ketua DPR RI setelah ditunjuk Partai Golkar untuk menggantikan Adies Kadir. Berikut profilnya

DPR RI secara resmi mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi, Selasa, 27 Januari 2026. Berikut profilnya.

DPR RI resmi melantik Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan melalui mekanisme PAW, menggantikan Adies Kadir yang ditetapkan sebagai hakim MK.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Muhiddin Said memimpin rapat koordinasi perdana bersama jajaran pengurus transisi di Makassar, Kamis (22/1/2026).

Agenda Musyawarah Daerah (Musda) DPD I Golkar Sulsel resmi mengalami pergeseran jadwal.

Sarmuji mengakui bahwa biaya politik dalam sistem pemilihan langsung saat ini memang sangat membebani negara dan pasangan calon. Namun, poin krusial yang perlu diperhatikan adalah residu negatif yang ditinggalkan pasca-kontestasi di akar rumput.

Tahun 2026 diprediksi menjadi fase krusial bagi politik nasional dan Sulawesi Selatan. Pengamat menilai kekuatan partai, kinerja pemerintah, serta respons terhadap kebutuhan publik menjadi penentu arah politik ke depan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menolak usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).