SulawesiPos.com – Partai Partai Golkar membela Presiden Prabowo Subianto terkait kondisi ekonomi nasional yang belakangan dikaitkan dengan potensi krisis.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan keyakinannya bahwa situasi ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi krisis ekonomi 1998.
Menurutnya, pesimisme yang berkembang belakangan terlalu dipengaruhi pola pikir neoliberalisme yang menempatkan mekanisme pasar bebas sebagai faktor utama penentu ekonomi.
“Ideologi Pancasila itu bukan liberalisme dan bukan sosialisme. Pancasila adalah ideologi Wasathiyah-jalan tengah. Di satu sisi mengakui hak-hak individual, tetapi di sisi lain juga mengakui hak komunitas dan kepentingan sosial masyarakat,” kata Idrus kepada wartawan, Minggu (24/5/2026).
Idrus menilai kritik terhadap proyek strategis nasional yang disebut sebagai proyek prestise lahir dari pendekatan ekonomi yang terlalu menekankan keuntungan pasar jangka pendek.
Menurutnya, banyak proyek strategis membutuhkan investasi besar dengan masa pengembalian yang panjang sehingga tidak seluruhnya dapat dijalankan sektor swasta.
Karena itu, negara disebut perlu hadir melalui badan usaha milik negara (BUMN) untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan pemerataan pembangunan.
“BUMN jangan dipandang sekadar entitas bisnis. BUMN adalah alat negara untuk menjaga stabilitas harga, mendistribusikan energi, menciptakan lapangan kerja, dan memastikan rakyat mendapat akses pembangunan secara merata,” ujarnya.
Idrus juga mengingatkan bahwa negara tidak dapat sepenuhnya menyerahkan pengelolaan ekonomi kepada mekanisme pasar.
“Kalau semuanya dilepas ke pasar, maka yang kuat akan semakin menguasai. Negara harus hadir menjadi penyeimbang agar kesejahteraan tidak hanya dinikmati kelompok tertentu,” tuturnya.
Minta Publik Jaga Optimisme
Menurut Idrus, Indonesia saat ini tidak sedang menuju jurang krisis, melainkan membangun model ekonomi nasional yang lebih mandiri, berdaulat, dan berkeadilan sosial sesuai semangat Pancasila.
Ia juga mengajak masyarakat melihat arah pemikiran dan kebijakan Presiden Prabowo secara lebih menyeluruh, mulai dari aspek ideologis hingga implementasi program pemerintah.
“Mari kita semua berpikir positif. Indonesia rumah besar kita yang harus dirawat bersama. Bangsa ini jangan terus-menerus disuguhi narasi kegelapan. Kritik boleh, bahkan penting dalam demokrasi. Prabowo sama sekali tidak anti kritik. Tapi kritik harus menghadirkan sikap optimisme, solusi, dan semangat persatuan,” pungkasnya.
