Nusron Wahid Mundur dari DPP Golkar, Pengamat Politik Unhas: Strategi Putus Rantai ke Elite Partai

SulawesiPos.com – Pengunduran diri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dari kepengurusan DPP Partai Golkar dinilai dapat membatasi penelusuran dugaan keterkaitan perkara yang menyeret sejumlah orang di lingkarannya ke struktur elite partai.

Pengamat politik Dr. Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si menilai posisi Nusron sebagai pihak yang berada di tengah dapat menjadi titik pembatas apabila pemeriksaan terhadap orang-orang yang disebut memiliki hubungan dengannya terus berkembang.

“Saya kira itu salah satu strategi yang memang pasti akan dilakukan, karena itu akan memutus atau peluang memutus pemeriksaan ke arah lebih luas (yakni) ke petinggi Golkar,” ujarnya kepada SulawesiPos.com, Minggu (20/9/2026).

Menurut Ali, pengunduran diri tersebut menjadi sorotan karena Nusron sebelumnya merupakan bagian dari struktur DPP Golkar periode 2024-2029.

Nusron tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian sebelum mengajukan pengunduran diri yang disebut telah disampaikan sejak lebih dari enam bulan lalu.

BACA JUGA:  IAS Kembalikan Formulir Musda Golkar Sulsel, Tokoh Nasional Sudah Berdatangan ke Makassar

Sekjen Golkar M Sarmuji sebelumnya mengatakan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Ali menilai kondisi tersebut dapat membuat dugaan keterkaitan perkara berhenti pada Nusron apabila pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain menemukan adanya persoalan.

“Sehingga saya kira kalaupun nanti ada temuan dari Rafiq atau Tiga R, dua orang lainnya, itu akan terputus di Nusron. Jadi, tidak akan mengganggu posisi ketua Golkar. Jadi, saya kira itu memang strategi yang dilakukan untuk memutus rantai persepsi terkait relasi kuasa di dalam partai,” jelas Dosen Ilmu Politik Unhas itu.

Ia kemudian menjelaskan kemungkinan dampak politik dari posisi Nusron yang tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan DPP Golkar.

“Kemudian tidak sampai jauh melibatkan elit-elit partai di dalam, tapi mungkin kalaupun terbukti ya, hanya terputus sampai ke Nusron, tidak sampai ke Bahlil dan dan lain-lainnya,” pungkasnya.

Nusron Mundur dari Kepengurusan Golkar

Nusron Wahid dipastikan telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar.

BACA JUGA:  Dorong Implementasi PLTS, Prabowo Tunjuk Bahlil Pimpin Satgas Percepatan Transisi Energi

Sarmuji menyebut keputusan tersebut sudah disampaikan Nusron kepada Bahlil lebih dari enam bulan lalu.

“Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu. Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ujar Sarmuji saat memberikan keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/9).

Dalam struktur kepengurusan periode 2024–2029, Nusron sebelumnya dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian yang masuk ke dalam bagian Fungsi Elektoral.

Pengunduran diri Nusron diumumkan ketika namanya menjadi sorotan setelah KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, KPK menyebut sejumlah tersangka memiliki hubungan dengan Nusron.

Meski tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus DPP, Nusron masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN membantah kabar yang menyebut Nusron mengundurkan diri dari jabatan Menteri ATR/Kepala BPN.

SulawesiPos.com – Pengunduran diri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dari kepengurusan DPP Partai Golkar dinilai dapat membatasi penelusuran dugaan keterkaitan perkara yang menyeret sejumlah orang di lingkarannya ke struktur elite partai.

Pengamat politik Dr. Andi Ali Armunanto, S.IP., M.Si menilai posisi Nusron sebagai pihak yang berada di tengah dapat menjadi titik pembatas apabila pemeriksaan terhadap orang-orang yang disebut memiliki hubungan dengannya terus berkembang.

“Saya kira itu salah satu strategi yang memang pasti akan dilakukan, karena itu akan memutus atau peluang memutus pemeriksaan ke arah lebih luas (yakni) ke petinggi Golkar,” ujarnya kepada SulawesiPos.com, Minggu (20/9/2026).

Menurut Ali, pengunduran diri tersebut menjadi sorotan karena Nusron sebelumnya merupakan bagian dari struktur DPP Golkar periode 2024-2029.

Nusron tercatat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian sebelum mengajukan pengunduran diri yang disebut telah disampaikan sejak lebih dari enam bulan lalu.

BACA JUGA:  Sekjen Golkar: Pilkada Lewat DPRD Bukan Sekadar Hemat Biaya, Tapi Pertimbangan Dampak Sosial

Sekjen Golkar M Sarmuji sebelumnya mengatakan pengunduran diri tersebut disampaikan langsung kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Ali menilai kondisi tersebut dapat membuat dugaan keterkaitan perkara berhenti pada Nusron apabila pemeriksaan terhadap pihak-pihak lain menemukan adanya persoalan.

“Sehingga saya kira kalaupun nanti ada temuan dari Rafiq atau Tiga R, dua orang lainnya, itu akan terputus di Nusron. Jadi, tidak akan mengganggu posisi ketua Golkar. Jadi, saya kira itu memang strategi yang dilakukan untuk memutus rantai persepsi terkait relasi kuasa di dalam partai,” jelas Dosen Ilmu Politik Unhas itu.

Ia kemudian menjelaskan kemungkinan dampak politik dari posisi Nusron yang tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan DPP Golkar.

“Kemudian tidak sampai jauh melibatkan elit-elit partai di dalam, tapi mungkin kalaupun terbukti ya, hanya terputus sampai ke Nusron, tidak sampai ke Bahlil dan dan lain-lainnya,” pungkasnya.

Nusron Mundur dari Kepengurusan Golkar

Nusron Wahid dipastikan telah mengundurkan diri dari kepengurusan DPP Partai Golkar.

BACA JUGA:  Sarmuji: Bahlil Nyaleg di Papua pada Pemilu 2029

Sarmuji menyebut keputusan tersebut sudah disampaikan Nusron kepada Bahlil lebih dari enam bulan lalu.

“Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu. Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ujar Sarmuji saat memberikan keterangannya di Jakarta, Sabtu (19/9).

Dalam struktur kepengurusan periode 2024–2029, Nusron sebelumnya dipercaya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian yang masuk ke dalam bagian Fungsi Elektoral.

Pengunduran diri Nusron diumumkan ketika namanya menjadi sorotan setelah KPK melakukan OTT terkait dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor.

Dalam perkara tersebut, KPK menyebut sejumlah tersangka memiliki hubungan dengan Nusron.

Meski tidak lagi masuk dalam jajaran pengurus DPP, Nusron masih berstatus sebagai kader Partai Golkar.

Sementara itu, Kementerian ATR/BPN membantah kabar yang menyebut Nusron mengundurkan diri dari jabatan Menteri ATR/Kepala BPN.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru