SulawesiPos.com – Seruan “Free Palestine” Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada peringatan 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu, 19 September 2026, mendapat perhatian akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar sekaligus penggiat kemanusiaan Palestina, Awal Wahyudi, S.S., M.A., yang menilai solidaritas Indonesia terhadap Palestina harus bergerak melampaui simbol dan ditopang kekuatan pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, diplomasi, serta kemandirian nasional.
Pernyataan itu disampaikan Awal Wahyudi ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Ahad, 20 September 2026, sehari setelah Prabowo menyerukan kemerdekaan Palestina di hadapan ribuan santri, alumni, dan tamu undangan di Gontor.
“Sebagai akademisi, saya memaknai seruan ‘Free Palestine’ dari Presiden Prabowo di Gontor bukan sebatas orasi politik, melainkan panggilan nurani yang menyentuh sisi paling manusiawi dari kita semua,” kata Awal Wahyudi kepada Sulawesi Pos.
Menurut dia, penderitaan masyarakat Palestina harus dipandang sebagai persoalan kemanusiaan yang melampaui batas agama, etnis, dan negara karena keselamatan penduduk sipil merupakan salah satu prinsip fundamental kemanusiaan universal.
“Momen ini mengingatkan bahwa penderitaan bangsa lain adalah luka kemanusiaan yang harus kita rasakan bersama,” ujarnya.
Keffiyeh dan Pekikan “Free Palestine”
Seruan Presiden terjadi ketika Prabowo menyapa Duta Besar Palestina untuk Indonesia Abdalfatah A.K. Alsattari dalam Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor pada Sabtu.
“Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine!” seru Prabowo dari mimbar, yang kemudian dijawab secara serentak oleh ribuan peserta yang memenuhi lokasi acara.
Duta Besar Palestina kemudian menuju panggung dan menghadiahkan keffiyeh kepada Prabowo sebelum keduanya berpelukan, sementara Presiden selanjutnya mengenakan kain simbolik Palestina tersebut hingga rangkaian pidatonya berakhir.
Prabowo bahkan terlihat mengusap matanya menggunakan keffiyeh setelah momen tersebut, kemudian kembali menyuarakan “Free Palestine” yang disambut peserta acara.
Dubes Palestina Abdalfatah A.K. Alsattari mengatakan dirinya terharu melihat dukungan Presiden dan masyarakat Indonesia terhadap Palestina, serta menyebut bahwa dukungan tersebut telah ia rasakan sejak berada di Indonesia.
Awal Wahyudi: Solidaritas Memerlukan Kekuatan
Awal Wahyudi melihat bagian terpenting dari pidato Prabowo justru terletak pada hubungan antara solidaritas kemanusiaan dan kemampuan nyata sebuah negara untuk memberikan pertolongan.
“Pesan penting dari peristiwa ini juga sangat mendalam: simpati dan niat tulus untuk melindungi mereka yang tertindas hanya akan berdampak jika ditopang oleh kekuatan bangsa sendiri,” kata Awal.
Pandangan tersebut sejalan dengan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia membutuhkan kekuatan agar mempunyai kapasitas lebih besar membantu masyarakat yang mengalami penindasan.
“Karena dengan kekuatan, kalau kita kuat, kita bisa membantu saudara-saudara kita yang tertindas dan yang ditindas oleh bangsa-bangsa lain,” kata Prabowo.
Dalam perspektif Awal, konsep Indonesia kuat seharusnya tidak dipersempit menjadi kekuatan militer, tetapi dipahami sebagai kapasitas nasional yang mencakup kualitas manusia, ilmu pengetahuan, ekonomi, kemandirian pangan dan energi, diplomasi, serta kemampuan memberikan bantuan kemanusiaan secara berkelanjutan.
Dengan kapasitas tersebut, menurut analisisnya, solidaritas Indonesia dapat diterjemahkan menjadi diplomasi internasional yang lebih efektif, pendidikan tentang kemanusiaan, pengiriman bantuan, penguatan lembaga kemanusiaan, hingga dukungan terhadap penyelesaian konflik berdasarkan hukum internasional.
“Untuk dapat benar-benar mengulurkan tangan bagi perdamaian dunia, Indonesia harus terlebih dahulu berdiri tegak sebagai bangsa yang cerdas, mandiri, dan berdaulat,” tegas Awal.
Palestina sebagai Pendidikan Kemanusiaan
Sebagai akademisi dan penggiat kemanusiaan untuk Palestina, Awal juga memandang perguruan tinggi, pesantren, sekolah, organisasi masyarakat, dan generasi muda mempunyai ruang penting untuk mengubah solidaritas emosional menjadi pengetahuan dan gerakan kemanusiaan yang terukur.
Dalam konteks pendidikan, isu Palestina dapat menjadi pintu masuk untuk memperkenalkan hukum humaniter internasional, diplomasi perdamaian, sejarah kolonialisme, hak asasi manusia, resolusi konflik, serta pentingnya perlindungan masyarakat sipil ketika peperangan terjadi.
Karena itu, solidaritas menurutnya tidak seharusnya berhenti setelah sebuah demonstrasi, unggahan media sosial, pengibaran bendera, atau seruan “Free Palestine”, melainkan perlu diteruskan melalui pendidikan, riset, diplomasi masyarakat, bantuan kemanusiaan, dan penguatan kesadaran publik.
Pesan tersebut memperoleh relevansi tambahan karena Gontor merupakan institusi pendidikan, sehingga seruan Palestina disampaikan Presiden di tengah lingkungan yang selama satu abad berorientasi pada pembentukan generasi melalui pendidikan.
Prabowo sendiri secara khusus meminta kalangan kiai, ulama, dan pendidik menjadikan penderitaan Palestina sebagai salah satu dorongan untuk belajar dan membangun bangsa yang lebih kuat.
Gaza Masih Bergulat dengan Krisis Kemanusiaan
Pandangan Awal muncul ketika Gaza masih menghadapi konsekuensi kemanusiaan berat akibat perang dan kerusakan infrastruktur yang berlangsung sejak 2023.
Reuters melaporkan pada 19 September 2026 bahwa serangan Israel menewaskan sedikitnya tiga warga Palestina di Gaza, sementara lebih dari 73.000 warga Palestina dilaporkan meninggal sejak perang pecah setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023.
Israel melancarkan operasi militernya setelah serangan yang dipimpin Hamas pada 7 Oktober 2023 menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel, sementara perang berikutnya menghancurkan sebagian besar infrastruktur Gaza dan menyebabkan perpindahan penduduk dalam skala besar.
Meskipun gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat berlaku sejak Oktober 2025, Reuters melaporkan lebih dari 1.300 warga Palestina dan empat tentara Israel telah meninggal dalam kekerasan sejak kesepakatan tersebut berlaku, sementara Israel dan Hamas saling menuduh melakukan pelanggaran.
Krisis bahkan tidak lagi hanya berasal dari serangan langsung karena masyarakat Gaza menghadapi bahaya bangunan yang rusak akibat perang dan belum direkonstruksi.
Pada 17 September, Reuters melaporkan operasi pencarian setelah runtuhnya sebuah bangunan yang sebelumnya rusak akibat perang berakhir dengan 21 orang meninggal dan 45 orang berhasil diselamatkan, sementara banyak keluarga terpaksa menghuni bangunan yang secara struktural tidak aman akibat keterbatasan tempat tinggal.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa tantangan kemanusiaan Palestina memasuki fase panjang yang mencakup bukan hanya penghentian kekerasan, tetapi juga rekonstruksi, pemulihan fasilitas kesehatan dan pendidikan, penyediaan tempat tinggal, pemulihan ekonomi, serta perlindungan penduduk sipil.
Kekuatan Nasional sebagai Modal Diplomasi Kemanusiaan
Awal menilai gagasan tentang Indonesia yang kuat menjadi relevan apabila kekuatan tersebut diarahkan untuk memperbesar kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan kemanusiaan internasional.
Dalam kerangka itu, kemandirian ekonomi memberikan ruang fiskal untuk bantuan kemanusiaan, pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang memahami persoalan global, dan diplomasi yang kredibel memperbesar kemampuan Indonesia mendorong penyelesaian konflik melalui forum internasional.
Kekuatan nasional, dengan demikian, bukan tujuan akhir, melainkan instrumen yang dapat digunakan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia sekaligus meningkatkan kapasitas negara dalam menjalankan tanggung jawab kemanusiaan internasional.
Pesan tersebut mempunyai kaitan dengan pernyataan Prabowo bahwa Indonesia harus mampu mengelola, menjaga, dan memperkuat dirinya sendiri agar tidak bergantung sepenuhnya kepada negara lain.
Presiden juga menghubungkan gagasan tersebut dengan pengalaman kolonial Indonesia.
“Dan kita harus bertekad tidak boleh lagi kita dijajah oleh siapa pun juga, kita harus kuat,” kata Prabowo dalam pidatonya di Gontor.
Dari Pekikan Menjadi Gerakan Kemanusiaan
Bagi Awal Wahyudi, tantangan setelah seruan “Free Palestine” justru terletak pada bagaimana energi solidaritas masyarakat Indonesia dapat diterjemahkan menjadi tindakan kemanusiaan yang konsisten, rasional, damai, dan berkelanjutan.
Perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui penelitian mengenai Palestina dan perdamaian, diskusi akademik, pendidikan hukum humaniter, program pertukaran akademik, serta pengembangan diplomasi masyarakat yang mempertemukan ilmuwan dan kelompok masyarakat dari berbagai negara.
Masyarakat sipil dapat memperkuat bantuan kemanusiaan melalui lembaga yang kredibel dan transparan, sementara pemerintah dapat menggunakan jalur diplomatik untuk mendorong perlindungan penduduk sipil, akses bantuan kemanusiaan, rekonstruksi Gaza, serta penyelesaian politik yang berkelanjutan.
Dengan pendekatan tersebut, dukungan Palestina tidak hanya hidup ketika konflik menjadi berita utama dunia, tetapi berkembang menjadi kesadaran kemanusiaan jangka panjang.
“Kita tentu ingin Palestina merdeka, tetapi solidaritas itu harus melahirkan kerja nyata bagi kemanusiaan, perdamaian, dan masa depan manusia yang lebih bermartabat,” demikian inti pemikiran Awal berdasarkan penjelasannya kepada Sulawesi Pos.
Seruan “Free Palestine” di Gontor akhirnya mempertemukan dua pesan dalam satu panggung: solidaritas kepada masyarakat yang menderita dan kebutuhan membangun Indonesia yang memiliki kapasitas nyata untuk berkontribusi terhadap perdamaian dunia.
Bagi Awal Wahyudi, keduanya tidak perlu dipertentangkan karena semakin kuat Indonesia dalam pendidikan, ekonomi, kemanusiaan, dan diplomasi, semakin besar pula ruang yang dimilikinya untuk membantu Palestina dan masyarakat lain yang menjadi korban konflik. (Ali)
