Mentan Amran Bongkar Jual Beli Traktor: Dulu Kami Kejar Mafia Beras, Sekarang Kejar Mafia Alsintan

SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan saat meninjau lahan pertanian warga di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026). Ia meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang diduga memperjualbelikan traktor bantuan melalui media sosial, marketplace, dan penawaran dari mulut ke mulut.

Penelusuran dugaan penyimpangan itu mencakup Sidrap, Gowa, dan Takalar. Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Asyraf Aziz menyebut dua orang telah diamankan dan diproses di Polda Sulawesi Selatan, sementara Amran memerintahkan penarikan 85 unit traktor apabila terbukti bermasalah.

Temuan tersebut muncul ketika bantuan alsintan seharusnya digunakan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan mempercepat pengolahan lahan. Penjualan alat bantuan, jika terbukti, bukan hanya mengubah peruntukan fasilitas negara, tetapi juga berpotensi mengurangi akses petani terhadap sarana produksi.

Amran menyampaikan apresiasi kepada Asintel Kodam dan kepolisian yang menindaklanjuti informasi mengenai dugaan praktik tersebut. Ia menyamakan penelusuran alsintan dengan upaya pemerintah mengejar mafia beras.

“Itu traktor diperjualbelikan. Dan saya terima kasih kepada Asintel Kodam dan kepolisian. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan,” ujar Amran.

Mentan menegaskan traktor bantuan merupakan hibah negara yang diberikan secara cuma-cuma kepada kelompok penerima. Karena itu, ia meminta pihak yang mengambil keuntungan dari alat tersebut diproses tanpa pandang bulu.

BACA JUGA:  Kejari Gowa Selidiki Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Sebesar Rp3 Miliar

“Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

Amran juga mengingatkan agar hubungan keluarga dengan pejabat tidak menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan. Menurut dia, mempermainkan bantuan alsintan sama dengan merugikan petani yang menjadi sasaran program.

“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini harus diberi efek jera,” katanya.

85 Traktor Diinstruksikan untuk Ditarik

Amran mengatakan indikasi penyimpangan tidak hanya ditemukan di satu daerah. Selain Sidrap dan Gowa, laporan serupa disebut masuk dari Takalar.

Ia meminta traktor yang terindikasi bermasalah dikumpulkan dan ditarik apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan.

“Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik. Ini bayar rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” tegas Amran.

Angka 85 unit tersebut masih berkaitan dengan instruksi penarikan apabila terbukti menyimpang. Belum ada keterangan bahwa seluruh unit telah disita atau bahwa semua pihak yang mengelolanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Asyraf menjelaskan, penelusuran bermula dari informasi yang diterima Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti di sejumlah wilayah, termasuk Sidrap dan Gowa.

“Dua yang diamankan, kemudian pelakunya dua. Dan sekarang pelaku sudah diproses di Polda,” kata Asyraf.

Ia menyebut alsintan yang ditelusuri berasal dari pengadaan 2025–2026. Berdasarkan penelusuran sementara, traktor diduga ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda sesuai jenis unit dan kesepakatan transaksi.

BACA JUGA:  Mentan Amran: Presiden Perintahkan Kirim Pompa, 200 Unit Langsung Dikerahkan untuk Tangani Karhutla

Polda Sulsel belum memaparkan secara lengkap identitas dua orang tersebut, pasal yang digunakan, status hukum formal, jumlah unit yang telah diamankan, atau nilai transaksi yang sedang diperiksa. Karena itu, keduanya dalam naskah ini disebut sebagai pihak yang diamankan dan diproses, bukan sebagai pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Bantuan Alsintan Bukan Milik Pribadi

Konteks distribusi di Maros memperlihatkan bahwa alsintan bantuan pemerintah diarahkan untuk menjadi aset kelompok tani. Pada September 2026, Pemkab Maros menyalurkan 11 unit bantuan Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di Lau, Tanralili, Simbang, Tompobulu, Maros Baru, dan Bantimurung.

Bantuan tersebut terdiri atas tujuh unit combine harvester dan empat unit rotavator. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros menyatakan alat itu bukan milik pribadi, melainkan dikelola bergantian untuk kepentingan anggota kelompok di bawah pengawasan penanggung jawab.

Kelompok tani diperbolehkan menyepakati iuran operasional untuk bahan bakar dan perawatan rutin. Skema biaya operasional itu berbeda dari menjual atau mengalihkan kepemilikan alat bantuan kepada pihak lain.

Perbedaan tersebut penting dalam pemeriksaan kasus yang diungkap Amran. Penyidik perlu mencocokkan data pengadaan, berita acara serah terima, kelompok penerima, lokasi alat, pengelola, serta jejak transaksi apabila traktor diduga ditawarkan atau berpindah tangan.

Alsintan untuk Modernisasi Pertanian

Amran mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan alsintan sebagai bagian dari peralihan pertanian tradisional menuju pertanian modern. Traktor ditujukan untuk menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan lahan, dan mempercepat jadwal tanam, terutama menjelang musim hujan.

BACA JUGA:  Hemat Air hingga 20%, Kementan Dorong Pengelolaan Air Sawah Hadapi Kemarau

“Tujuan alat mesin pertanian adalah supaya kita transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan,” jelasnya.

Secara nasional, sekitar 10 ribu unit alsintan disebut telah disalurkan ke berbagai daerah. Kementerian Pertanian juga mencatat 271 laporan dugaan penyimpangan bantuan yang mencakup traktor, beras, dan pupuk.

Data tersebut menunjukkan pengawasan tidak hanya diperlukan setelah alat disalurkan, tetapi juga sejak tahap pengadaan, verifikasi penerima, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan pelaporan. Bagi kelompok tani, pencatatan penggunaan dan perawatan menjadi bagian penting untuk memastikan alat tetap tersedia bagi anggota yang berhak.

Sampai Jumat (20/11/2026), pengungkapan di Sulsel masih berada pada tahap penelusuran dan proses hukum. Dua orang disebut telah diamankan, laporan dugaan penyimpangan muncul di tiga kabupaten, dan penarikan 85 unit masih bergantung pada hasil pembuktian.

Nama pihak yang diduga menjual, detail transaksi, status hukum dua orang yang diproses, serta jumlah traktor yang terbukti dialihkan belum diumumkan secara lengkap. Dugaan jual beli alsintan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan kepolisian dan proses hukum yang berlaku.*enteri Pertanianengeckementerian Pertanian

SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap dugaan praktik jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan saat meninjau lahan pertanian warga di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026). Ia meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang diduga memperjualbelikan traktor bantuan melalui media sosial, marketplace, dan penawaran dari mulut ke mulut.

Penelusuran dugaan penyimpangan itu mencakup Sidrap, Gowa, dan Takalar. Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Asyraf Aziz menyebut dua orang telah diamankan dan diproses di Polda Sulawesi Selatan, sementara Amran memerintahkan penarikan 85 unit traktor apabila terbukti bermasalah.

Temuan tersebut muncul ketika bantuan alsintan seharusnya digunakan kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan mempercepat pengolahan lahan. Penjualan alat bantuan, jika terbukti, bukan hanya mengubah peruntukan fasilitas negara, tetapi juga berpotensi mengurangi akses petani terhadap sarana produksi.

Amran menyampaikan apresiasi kepada Asintel Kodam dan kepolisian yang menindaklanjuti informasi mengenai dugaan praktik tersebut. Ia menyamakan penelusuran alsintan dengan upaya pemerintah mengejar mafia beras.

“Itu traktor diperjualbelikan. Dan saya terima kasih kepada Asintel Kodam dan kepolisian. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan,” ujar Amran.

Mentan menegaskan traktor bantuan merupakan hibah negara yang diberikan secara cuma-cuma kepada kelompok penerima. Karena itu, ia meminta pihak yang mengambil keuntungan dari alat tersebut diproses tanpa pandang bulu.

BACA JUGA:  Pukul 06.00 Mentan Amran Terbang ke Jatim, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi hingga Alat Panjat Kelapa

“Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.

Amran juga mengingatkan agar hubungan keluarga dengan pejabat tidak menjadi alasan untuk menghindari pemeriksaan. Menurut dia, mempermainkan bantuan alsintan sama dengan merugikan petani yang menjadi sasaran program.

“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini harus diberi efek jera,” katanya.

85 Traktor Diinstruksikan untuk Ditarik

Amran mengatakan indikasi penyimpangan tidak hanya ditemukan di satu daerah. Selain Sidrap dan Gowa, laporan serupa disebut masuk dari Takalar.

Ia meminta traktor yang terindikasi bermasalah dikumpulkan dan ditarik apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya penyimpangan.

“Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik. Ini bayar rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” tegas Amran.

Angka 85 unit tersebut masih berkaitan dengan instruksi penarikan apabila terbukti menyimpang. Belum ada keterangan bahwa seluruh unit telah disita atau bahwa semua pihak yang mengelolanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Asyraf menjelaskan, penelusuran bermula dari informasi yang diterima Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti di sejumlah wilayah, termasuk Sidrap dan Gowa.

“Dua yang diamankan, kemudian pelakunya dua. Dan sekarang pelaku sudah diproses di Polda,” kata Asyraf.

Ia menyebut alsintan yang ditelusuri berasal dari pengadaan 2025–2026. Berdasarkan penelusuran sementara, traktor diduga ditawarkan dengan harga yang berbeda-beda sesuai jenis unit dan kesepakatan transaksi.

BACA JUGA:  Kejari Gowa Selidiki Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Sebesar Rp3 Miliar

Polda Sulsel belum memaparkan secara lengkap identitas dua orang tersebut, pasal yang digunakan, status hukum formal, jumlah unit yang telah diamankan, atau nilai transaksi yang sedang diperiksa. Karena itu, keduanya dalam naskah ini disebut sebagai pihak yang diamankan dan diproses, bukan sebagai pihak yang telah terbukti melakukan tindak pidana.

Bantuan Alsintan Bukan Milik Pribadi

Konteks distribusi di Maros memperlihatkan bahwa alsintan bantuan pemerintah diarahkan untuk menjadi aset kelompok tani. Pada September 2026, Pemkab Maros menyalurkan 11 unit bantuan Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di Lau, Tanralili, Simbang, Tompobulu, Maros Baru, dan Bantimurung.

Bantuan tersebut terdiri atas tujuh unit combine harvester dan empat unit rotavator. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros menyatakan alat itu bukan milik pribadi, melainkan dikelola bergantian untuk kepentingan anggota kelompok di bawah pengawasan penanggung jawab.

Kelompok tani diperbolehkan menyepakati iuran operasional untuk bahan bakar dan perawatan rutin. Skema biaya operasional itu berbeda dari menjual atau mengalihkan kepemilikan alat bantuan kepada pihak lain.

Perbedaan tersebut penting dalam pemeriksaan kasus yang diungkap Amran. Penyidik perlu mencocokkan data pengadaan, berita acara serah terima, kelompok penerima, lokasi alat, pengelola, serta jejak transaksi apabila traktor diduga ditawarkan atau berpindah tangan.

Alsintan untuk Modernisasi Pertanian

Amran mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan alsintan sebagai bagian dari peralihan pertanian tradisional menuju pertanian modern. Traktor ditujukan untuk menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan lahan, dan mempercepat jadwal tanam, terutama menjelang musim hujan.

BACA JUGA:  Nikmati Pesona Raja Ampat Ala Puncak Bollangi di Gowa

“Tujuan alat mesin pertanian adalah supaya kita transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan,” jelasnya.

Secara nasional, sekitar 10 ribu unit alsintan disebut telah disalurkan ke berbagai daerah. Kementerian Pertanian juga mencatat 271 laporan dugaan penyimpangan bantuan yang mencakup traktor, beras, dan pupuk.

Data tersebut menunjukkan pengawasan tidak hanya diperlukan setelah alat disalurkan, tetapi juga sejak tahap pengadaan, verifikasi penerima, distribusi, penggunaan, pemeliharaan, dan pelaporan. Bagi kelompok tani, pencatatan penggunaan dan perawatan menjadi bagian penting untuk memastikan alat tetap tersedia bagi anggota yang berhak.

Sampai Jumat (20/11/2026), pengungkapan di Sulsel masih berada pada tahap penelusuran dan proses hukum. Dua orang disebut telah diamankan, laporan dugaan penyimpangan muncul di tiga kabupaten, dan penarikan 85 unit masih bergantung pada hasil pembuktian.

Nama pihak yang diduga menjual, detail transaksi, status hukum dua orang yang diproses, serta jumlah traktor yang terbukti dialihkan belum diumumkan secara lengkap. Dugaan jual beli alsintan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan kepolisian dan proses hukum yang berlaku.*enteri Pertanianengeckementerian Pertanian

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru