SulawesiPos.com – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau Appi merombak jajaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar dengan merotasi 29 pejabat eselon II, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, asisten sekretariat daerah hingga pejabat struktural lainnya. Pelantikan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026).
Perombakan tersebut menyentuh sejumlah sektor strategis pemerintahan, mulai dari pengelolaan keuangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga pelayanan administrasi kependudukan.
“Bapak-Ibu bukanlah raja-raja yang berada di dalam OPD (organisasi perangkat daerah) itu. Bapak-Ibu adalah yang dipercaya dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik, yang harusnya memberikan contoh, suri teladan kepada yang ada di bawah,” ujar Appi.
Sejumlah jabatan penting turut mengalami pergantian, di antaranya Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
Daftar Lengkap 29 Pejabat yang Bergeser
Berikut daftar pejabat Pemkot Makassar yang mengalami rotasi jabatan, beserta posisi lama dan jabatan barunya:
1. Evie Aprialti, S.E.
- Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi Kepala Dinas Perpustakaan.
2. Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si.
- Kepala Dinas Perpustakaan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP.
- Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
4. Ahmad Namsum, S.Ag., M.M.
- Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menjadi Kepala Dinas Kearsipan.
5. Wahyuddin, A.P., M.H.
- Kepala Dinas Kearsipan menjadi Sekretaris DPRD Kota Makassar.
6. Andi Rahmat, S.STP., M.Si.
- Sekretaris DPRD menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
7. Drs. Muh. Dakhlan, M.Si.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. Dahyal, S.Sos., M.Si.
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah.
9. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol.
- Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
10. Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si.
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
11. Syamsul Bahri
- Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.
12. Arlin Ariesta, S.STP., M.Si.
- Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13. Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M.
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
14. Achi Soleman, S.STP., M.Si.
- Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si.
- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah.
16. Drs. Zainal Ibrahim, M.Si.
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
17. Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si.
- Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
18. Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP.
- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Kepala Dinas Penataan Ruang.
19. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si.
- Kepala Dinas Penataan Ruang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
20. Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T.
- Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
21. Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M.
- Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
22. Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si.
- Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
23. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes.
- Direktur UPT RSUD Daya menjadi Kepala Dinas Kesehatan.
24. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes.
- Kepala Dinas Kesehatan menjadi Direktur UPT RSUD Daya.
25. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP.
- Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
26. Aulia Arsyad, S.STP., M.Si.
- Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Pertanahan.
27. Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si.
- Kepala Dinas Pertanahan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
28. Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P.
- Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
29. Fathur Rahim
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Mutasi Pejabat Harus Memperhatikan Kompetensi
Perpindahan jabatan dalam birokrasi pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan pengisian posisi yang kosong. Ketentuan manajemen aparatur sipil negara juga mengatur agar mutasi mempertimbangkan kesesuaian kompetensi pegawai dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan, pola karier, serta kebutuhan organisasi.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 190 mengatur bahwa mutasi dilakukan berdasarkan kesesuaian kompetensi dan kebutuhan organisasi, sekaligus memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.


