SulawesiPos.com – PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) menegaskan sertifikat kepemilikan lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Makassar, tetap utuh dan tidak dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar.
GMTD juga membantah klaim pihak PT Hadji Kalla yang menyatakan memenangkan perkara sengketa lahan tersebut.
Direktur Utama GMTD, Ali Said, mengatakan Putusan PN Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026 tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik tanah yang menjadi objek perkara.
Pernyataan tersebut disampaikan Ali melalui keterangan resmi di Makassar, Kamis (19/11/2026). Ia menyebut landasan hukum kepemilikan GMTD didukung sejarah pertanahan lebih dari lima dekade, sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh pengadilan.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” tegas Ali dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/11/2026).
Ali mengatakan GMTD akan terus menempuh seluruh proses hukum atas berbagai dugaan tindakan melawan hukum, penyerobotan, dan penguasaan lahan secara paksa oleh pihak Kalla di kawasan Tanjung Bunga.
Pengadilan Tidak Menetapkan Kalla sebagai Pemilik Tanah
Ali menegaskan tidak satu pun amar putusan PN Makassar menyatakan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas tanah seluas 16,3 hektare yang menjadi objek perkara.
Namun, dalam konferensi pers pada 19 November 2026, kuasa hukum PT Hadji Kalla secara terbuka menyatakan pihaknya dimenangkan.
“Kita mampu menunjukkan bahwa objek itu adalah benar milik PT Hadji Kalla,” ujar Ali menirukan pernyataan kuasa hukum PT Hadji Kalla.
Menurut Ali, pernyataan tersebut memberikan kesan kepada masyarakat seolah-olah pengadilan telah menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah tersebut.
Padahal, dalam amar putusan halaman 105, gugatan balik PT Hadji Kalla justru dinyatakan tidak dapat diterima.
Amar putusan tersebut berbunyi: “Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).”
Ali menilai pernyataan pihak Kalla yang seolah-olah telah dimenangkan pengadilan atas kepemilikan tanah tersebut merupakan penggiringan opini publik yang menyesatkan.
“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan,” jelas Ali.
Sertifikat dan Landasan Hukum Kepemilikan GMTD Tetap Utuh
Ali menyebut GMTD memiliki landasan hukum kepemilikan yang kuat dengan sejarah hukum pertanahan selama lebih dari lima dekade. Landasan tersebut meliputi:
Riwayat sertifikat tanah yang telah tercatat dalam sistem pertanahan nasional sejak 1971.
Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama GMTD seluas 163.262 meter persegi.
Serangkaian putusan pengadilan hingga tingkat Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025.
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia pada 15 Oktober 2025.
Ia menegaskan tidak satu pun amar dalam putusan terakhir membatalkan sertifikat GMTD, putusan-putusan pengadilan terdahulu, maupun pelaksanaan eksekusi tersebut.
GMTD Tempuh Proses Hukum atas Tindakan Pihak Kalla
Ali menjelaskan, perkara tersebut bermula dari tindakan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla. Tindakan yang dimaksud antara lain masuknya kendaraan dan alat berat, serta kegiatan penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim telah bersertifikat atas nama GMTD.
Ia mengatakan putusan PN Makassar pada 12 November 2026 menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima atas pertimbangan aspek formil gugatan.
Menurut Ali, putusan tersebut bukan merupakan keputusan yang membatalkan hak kepemilikan GMTD ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.
Ali menegaskan GMTD terus menempuh seluruh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas berbagai dugaan tindakan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, dan perbuatan melawan hukum tersebut.
GMTD Tolak Tuduhan dan Penggiringan Opini Publik
Ali menyayangkan berbagai pernyataan pihak Kalla yang dinilai mendiskreditkan GMTD. Pernyataan tersebut termasuk tuduhan mengenai mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, dan dugaan tindak pidana.
Ia menilai tuduhan serius tersebut tidak dapat dilontarkan secara sembarangan, terlebih dengan menggunakan putusan pengadilan yang tidak menetapkan hal-hal tersebut dalam amar putusannya.
Ali juga menyebut GMTD tengah mengkaji langkah-langkah hukum terhadap berbagai pernyataan dan tuduhan yang dinilai merugikan nama baik, reputasi, serta kepentingan perseroan dan seluruh pemegang sahamnya.
GMTD Lahir atas Prakarsa Pemerintah
Ali menjelaskan GMTD bukan perusahaan swasta biasa. Perseroan tersebut lahir lebih dari tiga dekade lalu atas prakarsa, dorongan, dan dukungan Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah.
Mandat pendiriannya adalah menarik investasi, membangun infrastruktur, serta mengembangkan kawasan baru sebagai bagian dari visi menjadikan Makassar sebagai gerbang pembangunan Indonesia Timur.
Hingga saat ini, GMTD merupakan perusahaan terbuka dengan partisipasi kepemilikan saham tiga pemerintah daerah, yakni:
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Pemerintah Kabupaten Gowa; dan
- Pemerintah Kota Makassar.
Ali menyebut keberadaan investor swasta di dalam GMTD merupakan hasil prakarsa dan upaya resmi pemerintah dalam mengundang investasi untuk mempercepat pembangunan ekonomi Sulawesi Selatan.
Selama lebih dari tiga dekade, GMTD telah berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, serta pengembangan kawasan Tanjung Bunga sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi baru di Makassar.
Karena itu, Ali menilai upaya GMTD mempertahankan aset dan hak-hak hukumnya bukan semata-mata menyangkut kepentingan korporasi.
Persoalan tersebut juga berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah, masyarakat, kepastian hukum berinvestasi, dan kesinambungan pembangunan Sulawesi Selatan.
GMTD Tegaskan Tidak Akan Mundur
Ali menegaskan GMTD tidak akan mundur dalam mempertahankan aset dan hak-hak perusahaan.
“Dalam mempertahankan aset perseroan, kami juga mempertahankan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, kepentingan para pemegang saham publik, serta misi pembangunan yang dipercayakan kepada GMTD sejak awal pendiriannya,” kata Ali.
“Ini adalah tanggung jawab institusional yang tidak dapat kami abaikan. Kami tidak akan mundur dan tidak akan tunduk terhadap tekanan dari pihak mana pun,” lanjut dia.
Ali mengatakan GMTD berkomitmen menjaga kepastian hukum, melindungi kepentingan seluruh pemegang saham, serta melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga untuk kemajuan Makassar dan Sulawesi Selatan.
Ia menegaskan, konferensi pers tidak dapat menggantikan putusan pengadilan, klaim sepihak tidak dapat menggantikan sertifikat, dan penggiringan opini publik tidak dapat menghapus hak hukum perseroan.
Sebelumnya diberitakan, gugatan PT GMTD terhadap PT Hadji Kalla dalam sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di Kelurahan Maccini Sombala, Kota Makassar, berakhir dengan putusan tidak dapat diterima.


