SulawesiPos.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta kepolisian mengusut dugaan jual beli alat dan mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah di Sulawesi Selatan serta menghukum berat pihak yang terbukti terlibat.
Dari sekitar 85 unit traktor yang dikumpulkan untuk ditelusuri, empat unit disebut terungkap dalam praktik jual beli, sementara pemerintah masih memverifikasi bentuk pelanggaran dan pihak yang terlibat.
Mentan Amran menyampaikan perintah itu saat meninjau lahan pertanian dan bantuan alsintan di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026). Ia juga meminta traktor yang terbukti diselewengkan ditarik agar kembali digunakan petani sesuai peruntukannya.
“Jangan merugikan petani. Ini adalah hibah dari pemerintah, tidak ada biayanya. Ini bantuan pemerintah untuk petani. Yang bermain-main harus dihukum seberat-beratnya. Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya, harus diberi efek jera,” kata Mentan Amran.
Indikasi penyimpangan alsintan disebut muncul di sejumlah daerah, antara lain Sidrap, Gowa, dan Takalar. Traktor bantuan dari pengadaan 2025–2026 itu diduga ditawarkan melalui media sosial, marketplace, hingga penawaran dari mulut ke mulut dengan harga yang berbeda sesuai jenis unit dan kesepakatan transaksi.
Mentan Amran mengapresiasi dukungan aparat intelijen Kodam dan kepolisian dalam menelusuri dugaan tersebut. Ia meminta pengusutan dilakukan di tingkat kepolisian resor maupun kepolisian daerah dan tidak berhenti pada pihak yang pertama kali ditemukan.
“Kami juga mendapat informasi ada di Takalar. Kami minta tarik traktor itu. Ada 85 unit yang sudah dikumpulkan. Tarik! Kalau ada yang bermain-main, dihukum juga. Ini tidak boleh. Ini pajak rakyat, dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya.
Asintel Kasdam XIV/Hasanuddin Kolonel Inf Asyraf Aziz sebelumnya menyebut dua orang telah diamankan dan diproses di Polda Sulawesi Selatan dalam penelusuran kasus tersebut. Polisi belum mengumumkan identitas, pasal yang disangkakan, nilai transaksi, maupun status hukum formal kedua orang itu.
Penarikan Menunggu Hasil Verifikasi
Angka 85 unit dalam pernyataan Mentan Amran merupakan jumlah traktor yang diminta dikumpulkan dan ditarik apabila terbukti bermasalah. Pemerintah belum menyatakan seluruh unit itu telah disita atau seluruh pengelolanya terlibat tindak pidana.
Penyidik perlu mencocokkan data pengadaan, berita acara serah terima, kelompok penerima, lokasi alat, pengelola, serta jejak komunikasi dan transaksi yang berkaitan dengan penawaran di media sosial atau marketplace.
Pemeriksaan tersebut penting untuk membedakan alat yang benar-benar diperjualbelikan dari alat yang hanya dipindahkan untuk kebutuhan operasional kelompok tani.
Amran juga menegaskan penindakan tidak boleh dipengaruhi hubungan keluarga dengan pejabat.
“Kalau ada yang mengatakan ada kerabatnya menteri, memang saya keluarga semua dari Nabi Adam. Tidak ada kerabat-kerabat. Kalau ada yang salah di sektor pertanian, tindak. Siapa pun yang bermain-main harus dihukum. Tidak boleh ada pengecualian,” tegas Mentan Amran.
Alsintan Merupakan Aset Kelompok Tani
Penelusuran di Sulsel menjadi penting karena alsintan bantuan pemerintah tidak diberikan sebagai milik pribadi. Di Maros, Pemkab sebelumnya menyalurkan 11 unit bantuan Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di enam kecamatan, yakni Lau, Tanralili, Simbang, Tompobulu, Maros Baru, dan Bantimurung.
Bantuan tersebut terdiri atas tujuh unit combine harvester dan empat unit rotavator. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros menjelaskan alat itu diserahkan sebagai aset kelompok dan dikelola bergantian di bawah pengawasan penanggung jawab yang ditunjuk.
Kelompok tani dapat menyepakati iuran operasional untuk bahan bakar dan perawatan rutin. Skema iuran tersebut berbeda dari menjual, mengalihkan kepemilikan, atau menggunakan alat bantuan untuk kepentingan pribadi.
Karena itu, pemeriksaan terhadap traktor yang diduga ditawarkan perlu melihat dokumen penyerahan dan aturan pengelolaan kelompok. Jika terjadi pengalihan tanpa dasar, dampaknya bukan hanya pada aset program, tetapi juga pada petani anggota kelompok yang kehilangan akses terhadap alat produksi.
Bantuan untuk Modernisasi Pertanian
Mentan Amran mengatakan pengadaan alsintan merupakan investasi pemerintah untuk mengubah pola pertanian tradisional menjadi pertanian modern. Traktor dan peralatan lain diharapkan menekan biaya produksi, mempercepat pengolahan tanah, serta membantu petani mengejar waktu tanam ketika musim hujan tiba.
“Tujuan alat dan mesin pertanian adalah supaya kita bertransformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Apa tujuannya? Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan. Begitu turun musim hujan, langsung mengolah. Jadi petani dimanjakan. Itu perintah Bapak Presiden,” jelasnya.
Kementerian Pertanian pada 2026 menyalurkan 4.277 unit traktor roda empat dan 10.011 unit traktor roda dua serta alsintan lainnya dengan anggaran mencapai triliunan rupiah. Seluruh bantuan itu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi usaha tani dan mempercepat mekanisasi pertanian.
Skala program tersebut membuat pengawasan perlu dilakukan sejak tahap verifikasi penerima, pengadaan, distribusi, penggunaan, perawatan, hingga pelaporan. Pemerintah juga mencatat adanya laporan dugaan penyimpangan bantuan pertanian yang mencakup traktor, beras, dan pupuk.
Amran menilai memperjualbelikan alsintan bukan sekadar pelanggaran distribusi barang. Praktik itu, jika terbukti, dapat menghambat tujuan bantuan karena alat yang seharusnya menekan biaya dan mempercepat pekerjaan petani berubah menjadi komoditas untuk keuntungan pihak tertentu.
Sampai Jumat (20/11/2026), penanganan dugaan jual beli alsintan di Sulsel masih berada pada tahap penelusuran dan proses hukum. Dua orang disebut telah diproses di Polda Sulsel, sekitar 85 unit traktor dikumpulkan untuk diverifikasi, dan empat unit disebut terungkap dalam praktik jual beli.
Identitas pihak yang diperiksa, pasal yang digunakan, jumlah traktor yang resmi disita, serta hasil akhir verifikasi belum diumumkan. Karena itu, dugaan penyalahgunaan bantuan alsintan dan istilah “mafia alsintan” masih harus diuji melalui pemeriksaan kepolisian dan proses hukum yang berlaku.*


