SulawesiPos.com – Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seharusnya membantu petani meningkatkan produktivitas justru diduga menjadi sasaran praktik penyimpangan di Sulawesi Selatan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam menarik puluhan traktor yang terindikasi bermasalah dan meminta aparat penegak hukum menindak tegas pihak yang memperjualbelikan bantuan pemerintah tersebut.
Ancaman itu disampaikan Mentan Amran saat mengunjungi lahan pertanian warga di Desa Alatengae, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Jumat (20/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia mengungkap adanya traktor bantuan pemerintah yang diduga diperjualbelikan oleh oknum tertentu.
Mentan Amran menegaskan, bantuan alsintan merupakan hibah pemerintah yang diberikan secara gratis kepada petani. Oleh karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari fasilitas yang diperuntukkan bagi kelompok tani.
“Ini adalah hibah dari pemerintah, enggak ada biayanya. Hibah dari pemerintah. Yang bermain-main itu dihukum seberat-beratnya,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan jajaran TNI dan kepolisian dalam menelusuri dugaan penyimpangan tersebut. Menurutnya, pengawasan terhadap bantuan pertanian harus dilakukan secara serius agar fasilitas yang dibiayai negara benar-benar sampai kepada penerima yang berhak.
“Ini traktor diperjualbelikan. Dan saya terima kasih kepada Asintel Kodam dan kepolisian. Dulu mafia beras kami kejar, sekarang mafia alsintan,” katanya.
85 Traktor Diminta Ditarik, Tak Ada Pengecualian bagi Pelaku
Penelusuran dugaan penyimpangan bantuan alsintan tidak hanya menjadi perhatian di Maros. Mentan Amran menyebut laporan serupa juga diterima dari Kabupaten Sidrap dan Gowa, serta dugaan praktik yang terjadi di Kabupaten Takalar.
Ia secara khusus memerintahkan agar 85 unit traktor yang diduga bermasalah ditarik apabila terbukti terjadi penyimpangan. Penarikan tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan bantuan kepada masyarakat yang semestinya menerima dan memanfaatkannya.
“Kalau ada 85 unit sudah dikumpul, tarik. Ini bayar rakyat dikembalikan kepada rakyat. Itu perintah Bapak Presiden,” ujarnya.
Mentan Amran juga mengingatkan agar proses penindakan tidak terpengaruh hubungan kekeluargaan pelaku dengan pejabat tertentu. Menurutnya, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Ia menilai, praktik memperjualbelikan bantuan tersebut sama saja merugikan petani kecil yang membutuhkan dukungan pemerintah untuk mengelola lahan pertanian.
“Ini menzalimi orang kecil, menzalimi petani kita. Ini harus dihukum seberat-beratnya. Ini harus diberi efek jera,” katanya.
Mentan Amran mengungkapkan, pemerintah telah mengalokasikan anggaran hingga triliunan rupiah untuk pengadaan dan penyaluran alsintan kepada petani. Hingga saat ini, sekitar 10 ribu unit alsintan telah disalurkan di berbagai wilayah Indonesia.
Namun, Kementerian Pertanian juga menerima 271 laporan dugaan pelanggaran bantuan di seluruh Indonesia. Aduan tersebut tidak hanya berkaitan dengan traktor, tetapi juga mencakup komoditas beras dan pupuk.
“Laporan yang masuk seluruh Indonesia 271 yang melanggar tapi bukan traktor saja, ada beras, ada pupuk, ada traktor,” bebernya.
Modernisasi Pertanian Terancam Jika Bantuan Diselewengkan
Mentan Amran menekankan, penyaluran alsintan merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern.
Keberadaan traktor dan peralatan mekanis lainnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap tenaga kerja manual, menekan biaya produksi, serta mempercepat pengolahan lahan.
Manfaat tersebut dinilai penting, terutama ketika memasuki musim hujan. Dengan dukungan traktor, petani dapat mengolah lahan lebih cepat sehingga jadwal tanam tidak tertunda dan momentum musim tanam bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Tujuan alat mesin pertanian adalah supaya kita transformasi dari pertanian tradisional menuju pertanian modern. Ini menekan biaya produksi, mempermudah pengolahan, kemudian mempercepat pengolahan,” jelasnya.
Menurut Mentan Amran, penyimpangan bantuan bukan sekadar persoalan administrasi penyaluran barang milik pemerintah. Praktik tersebut juga berpotensi menghambat upaya peningkatan produktivitas pertanian karena petani kehilangan akses terhadap fasilitas yang seharusnya membantu pekerjaan mereka.
Mengenal Alsintan dan Aturan Pemanfaatannya
Alat dan mesin pertanian (alsintan) merupakan sarana mekanisasi yang digunakan untuk mendukung berbagai tahapan kegiatan pertanian, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen hingga pascapanen.
Jenisnya cukup beragam. Untuk kegiatan prapanen, alsintan mencakup traktor roda dua, traktor roda empat, pompa air, dan alat tanam. Sementara pada tahap panen dan pascapanen terdapat mesin pemanen gabah atau combine harvester, mesin pengering, serta peralatan pengolahan hasil pertanian.
Dalam mekanisme bantuan pemerintah, alsintan tidak diberikan untuk diperjualbelikan secara bebas, melainkan disalurkan kepada kelembagaan penerima seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), sesuai ketentuan program bantuan.
Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian juga menetapkan mekanisme pengajuan bantuan berdasarkan kebutuhan lapangan. Usulan kelompok tani diverifikasi melalui penyusunan Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL), sebelum diproses melalui sistem e-Banper.
Penerima bantuan juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola, menjaga, dan merawat mesin agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Petunjuk teknis Kementerian Pertanian mengatur kewajiban perawatan, termasuk membersihkan mesin setelah digunakan, mengganti oli sesuai petunjuk pabrik, serta memperbaiki komponen yang rusak.
Kementerian Pertanian sebelumnya juga menegaskan bahwa bantuan alsintan yang bersumber dari APBN diberikan secara gratis. Biaya yang menjadi tanggung jawab penerima berkaitan dengan operasional, seperti bahan bakar dan pemeliharaan, bukan biaya untuk memperoleh bantuan.


