SulawesiPos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros berpotensi menanggung tambahan beban anggaran hampir Rp200 miliar per tahun jika gaji 4.520 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang diusulkan menjadi PPPK penuh waktu harus dibiayai melalui APBD.
Bupati Maros, Chaidir Syam, berharap pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji tersebut agar peningkatan status ribuan pegawai tidak membebani keuangan daerah.
“Kita berharap gajinya bisa langsung dibayarkan oleh pemerintah pusat. Kalau memang harus dibebankan ke daerah, tentu kita akan berusaha menyesuaikan,” ujar Chaidir, Selasa (10/11/2026).
Menurut Chaidir, kebutuhan anggaran yang besar menjadi tantangan apabila seluruh pembiayaan dialihkan kepada pemerintah daerah.
Dengan jumlah pegawai mencapai ribuan orang, penyesuaian anggaran harus diperhitungkan secara matang.
Data 4.520 PPPK Sudah Diserahkan
Di sisi lain, Pemkab Maros telah merampungkan pendataan 4.520 PPPK paruh waktu dan menyerahkannya kepada pemerintah pusat.
Namun, pemerintah daerah masih menunggu petunjuk teknis maupun surat resmi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan peningkatan status tersebut.
Meski belum ada kepastian mengenai mekanisme pelaksanaannya, Chaidir menyambut positif peluang perubahan status itu.
Ia menilai, kebijakan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai, terutama melalui kenaikan penghasilan setelah menjadi PPPK penuh waktu.
“Sebagai pemerintah, kami mengapresiasi kebijakan itu karena artinya ada kenaikan gaji saat mereka menjadi PPPK penuh waktu,” katanya.
Mantan Ketua DPRD Maros itu berharap seluruh PPPK paruh waktu di daerahnya dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk beralih menjadi pegawai penuh waktu.
Namun, realisasi peningkatan status tersebut masih bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, termasuk kepastian mekanisme dan sumber pembiayaan gaji.
Pemkab Maros pun berharap perubahan status ribuan pegawai dapat berjalan tanpa mengabaikan kemampuan fiskal daerah.
