BNPB Catat 2.397 Bencana Terjadi hingga November 2026, Karhutla Masih Mendominasi

SulawesiPos.com – Pergantian musim sebenarnya memberikan petunjuk bagi Indonesia untuk mengantisipasi ancaman bencana. Namun, pola cuaca yang berulang setiap tahun belum membuat risiko bencana hidrometeorologi sepenuhnya terkendali.

Hingga dasarian kedua November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.397 kejadian bencana di seluruh Indonesia, dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai penyumbang terbesar.

Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam, tetapi juga kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam membaca perubahan musim.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, dari total kejadian bencana sepanjang 2026, karhutla menempati urutan pertama dengan 1.096 kejadian. Sementara banjir berada di posisi berikutnya dengan 647 kejadian.

“Sepanjang tahun 2026 ini, walaupun belum berakhir, kita sudah ada kurang lebih 2.397 bencana di seluruh Indonesia, didominasi oleh delapan jenis bencana yang enam di antaranya bencana hidrometeorologi dan dua bencana geologi,” kata Kristomei dalam diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, dilansir Jumat (20/11/2026).

Menurut Kristomei, ancaman bencana hidrometeorologi sebenarnya memiliki karakteristik berbeda dengan bencana geologi. Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan karhutla berkaitan erat dengan siklus musim sehingga pola kemunculannya dapat diperkirakan melalui data cuaca dan curah hujan.

Kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan sebelum bencana terjadi. Sebab, kesiapsiagaan tidak seharusnya baru dibangun setelah banjir melanda atau kebakaran meluas.

BACA JUGA:  Pemerintah-DPR Setujui Rp100 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana Sumatra hingga 2028

“Padahal musim di Indonesia itu sudah bisa kita tebak kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Artinya tidak ada yang tidak bisa diprediksi dengan dua musim yang ada di Indonesia, tinggal bagaimana cara kita bersiap diri,” cetusnya.

Kristomei yang baru sekitar satu bulan empat hari menjabat sebagai Kepala BNPB itu menilai, kemampuan membaca pola musim perlu diikuti kesiapan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi sesuai karakteristik ancaman di setiap wilayah.

Memasuki November 2026, perbedaan kondisi musim di Indonesia kembali terlihat. Wilayah utara khatulistiwa, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai memasuki musim hujan dan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sebaliknya, sejumlah wilayah di selatan khatulistiwa, termasuk Papua Selatan, masih menghadapi kondisi kemarau. Ancaman kekeringan dan kebakaran lahan pun masih ditemukan di wilayah tersebut.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak bisa menggunakan satu pola yang sama untuk seluruh daerah. Setiap wilayah membutuhkan langkah antisipasi berdasarkan kondisi cuaca, karakteristik geografis, serta potensi ancaman masing-masing.

Menghadapi situasi tersebut, Kristomei menekankan tiga prinsip yang perlu diperkuat dalam penanggulangan bencana. Pertama, kecepatan respons karena keterlambatan penanganan dapat memperbesar risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda.

BACA JUGA:  Komisi VI DPR Evaluasi PLN Soal Penanganan Listrik di Lokasi Bencana

Kedua, integrasi kekuatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat. Ketiga, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah agar langkah penanggulangan berjalan selaras.

Dengan penguatan ketiga aspek tersebut, upaya penanggulangan bencana diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga mampu menekan risiko melalui kesiapsiagaan dan mitigasi sejak dini.

Ancaman Bencana di Sulsel, Kekeringan hingga Angin Kencang

Pola ancaman bencana yang berbeda antarwilayah juga terlihat di Sulawesi Selatan. Sepanjang November 2026, sejumlah daerah di provinsi ini menghadapi kejadian bencana dengan karakteristik berbeda, mulai dari kekeringan hingga kebakaran lahan dan angin kencang.

Di Kabupaten Takalar, misalnya, kekeringan yang berlangsung selama beberapa bulan menyebabkan 114 warga dari 31 kepala keluarga mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Berdasarkan laporan BPBD Sulsel melalui sistem Si-Andalan, kondisi tersebut terjadi di Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Mangarabombang.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Takalar menyalurkan total 10.000 liter air bersih ke dua wilayah terdampak pada 3 November 2026.

Ancaman kebakaran lahan juga tercatat di Kota Palopo. Pada 6 November 2026, kebakaran terjadi di lahan yang dipenuhi rumput kering di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur. Api dipicu aktivitas pembakaran sampah untuk membuka lahan yang kemudian menyebar akibat kondisi angin cukup kencang.

BACA JUGA:  Mentan Amran Gerak Cepat Pulihkan Pertanian Aceh, Gubernur Mualem Apresiasi dan Sampaikan Terima Kasih

Sementara itu, pada 13 November 2026, angin kencang menyebabkan tiga pohon tumbang di dua kecamatan di Palopo. Salah satunya menimpa pagar SMA Negeri 3 Palopo hingga mengalami kerusakan ringan, sedangkan pohon lainnya menghalangi akses jalan warga.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan bencana di Sulsel perlu memperhitungkan berbagai potensi ancaman, tidak hanya banjir ketika musim hujan, tetapi juga kekeringan, kebakaran lahan, dan cuaca ekstrem.

BMKG dalam prediksi curah hujan Dasarian III November 2026 juga memperkirakan sejumlah wilayah Sulsel masih mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0–50 milimeter per dasarian.

Wilayah tersebut meliputi Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Sidenreng Rappang, Bone, Soppeng, Wajo, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar.

Adapun wilayah lainnya, termasuk Makassar, Gowa, Maros, Takalar, dan sejumlah daerah lain di Sulsel, diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 50–150 milimeter per dasarian.

Perbedaan prakiraan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan langkah antisipasi. Pemantauan kondisi cuaca, pemenuhan kebutuhan air bersih, pencegahan pembakaran lahan, serta kesiapan menghadapi angin kencang perlu dilakukan sesuai potensi ancaman masing-masing daerah.

SulawesiPos.com – Pergantian musim sebenarnya memberikan petunjuk bagi Indonesia untuk mengantisipasi ancaman bencana. Namun, pola cuaca yang berulang setiap tahun belum membuat risiko bencana hidrometeorologi sepenuhnya terkendali.

Hingga dasarian kedua November 2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.397 kejadian bencana di seluruh Indonesia, dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai penyumbang terbesar.

Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman bencana tidak hanya berkaitan dengan kondisi alam, tetapi juga kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam membaca perubahan musim.

Kepala BNPB Kristomei Sianturi mengatakan, dari total kejadian bencana sepanjang 2026, karhutla menempati urutan pertama dengan 1.096 kejadian. Sementara banjir berada di posisi berikutnya dengan 647 kejadian.

“Sepanjang tahun 2026 ini, walaupun belum berakhir, kita sudah ada kurang lebih 2.397 bencana di seluruh Indonesia, didominasi oleh delapan jenis bencana yang enam di antaranya bencana hidrometeorologi dan dua bencana geologi,” kata Kristomei dalam diskusi bertajuk Traces of Resilience di Jakarta, dilansir Jumat (20/11/2026).

Menurut Kristomei, ancaman bencana hidrometeorologi sebenarnya memiliki karakteristik berbeda dengan bencana geologi. Banjir, tanah longsor, kekeringan, dan karhutla berkaitan erat dengan siklus musim sehingga pola kemunculannya dapat diperkirakan melalui data cuaca dan curah hujan.

Kondisi tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat langkah pencegahan sebelum bencana terjadi. Sebab, kesiapsiagaan tidak seharusnya baru dibangun setelah banjir melanda atau kebakaran meluas.

BACA JUGA:  Komisi VI DPR Evaluasi PLN Soal Penanganan Listrik di Lokasi Bencana

“Padahal musim di Indonesia itu sudah bisa kita tebak kapan musim hujan, kapan musim kemarau. Artinya tidak ada yang tidak bisa diprediksi dengan dua musim yang ada di Indonesia, tinggal bagaimana cara kita bersiap diri,” cetusnya.

Kristomei yang baru sekitar satu bulan empat hari menjabat sebagai Kepala BNPB itu menilai, kemampuan membaca pola musim perlu diikuti kesiapan di lapangan. Dengan demikian, pemerintah dapat menyiapkan langkah antisipasi sesuai karakteristik ancaman di setiap wilayah.

Memasuki November 2026, perbedaan kondisi musim di Indonesia kembali terlihat. Wilayah utara khatulistiwa, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mulai memasuki musim hujan dan menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi basah, terutama banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Sebaliknya, sejumlah wilayah di selatan khatulistiwa, termasuk Papua Selatan, masih menghadapi kondisi kemarau. Ancaman kekeringan dan kebakaran lahan pun masih ditemukan di wilayah tersebut.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa penanganan bencana tidak bisa menggunakan satu pola yang sama untuk seluruh daerah. Setiap wilayah membutuhkan langkah antisipasi berdasarkan kondisi cuaca, karakteristik geografis, serta potensi ancaman masing-masing.

Menghadapi situasi tersebut, Kristomei menekankan tiga prinsip yang perlu diperkuat dalam penanggulangan bencana. Pertama, kecepatan respons karena keterlambatan penanganan dapat memperbesar risiko korban jiwa maupun kerugian harta benda.

BACA JUGA:  Pemerintah-DPR Setujui Rp100 Triliun untuk Rehabilitasi Pascabencana Sumatra hingga 2028

Kedua, integrasi kekuatan seluruh unsur, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat hingga lembaga swadaya masyarakat. Ketiga, sinkronisasi perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah agar langkah penanggulangan berjalan selaras.

Dengan penguatan ketiga aspek tersebut, upaya penanggulangan bencana diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanganan setelah kejadian, tetapi juga mampu menekan risiko melalui kesiapsiagaan dan mitigasi sejak dini.

Ancaman Bencana di Sulsel, Kekeringan hingga Angin Kencang

Pola ancaman bencana yang berbeda antarwilayah juga terlihat di Sulawesi Selatan. Sepanjang November 2026, sejumlah daerah di provinsi ini menghadapi kejadian bencana dengan karakteristik berbeda, mulai dari kekeringan hingga kebakaran lahan dan angin kencang.

Di Kabupaten Takalar, misalnya, kekeringan yang berlangsung selama beberapa bulan menyebabkan 114 warga dari 31 kepala keluarga mengalami keterbatasan pasokan air bersih. Berdasarkan laporan BPBD Sulsel melalui sistem Si-Andalan, kondisi tersebut terjadi di Kecamatan Polombangkeng Selatan dan Mangarabombang.

Untuk memenuhi kebutuhan warga, BPBD Kabupaten Takalar menyalurkan total 10.000 liter air bersih ke dua wilayah terdampak pada 3 November 2026.

Ancaman kebakaran lahan juga tercatat di Kota Palopo. Pada 6 November 2026, kebakaran terjadi di lahan yang dipenuhi rumput kering di Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur. Api dipicu aktivitas pembakaran sampah untuk membuka lahan yang kemudian menyebar akibat kondisi angin cukup kencang.

BACA JUGA:  Mentan Amran Gerak Cepat Pulihkan Pertanian Aceh, Gubernur Mualem Apresiasi dan Sampaikan Terima Kasih

Sementara itu, pada 13 November 2026, angin kencang menyebabkan tiga pohon tumbang di dua kecamatan di Palopo. Salah satunya menimpa pagar SMA Negeri 3 Palopo hingga mengalami kerusakan ringan, sedangkan pohon lainnya menghalangi akses jalan warga.

Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa kesiapsiagaan bencana di Sulsel perlu memperhitungkan berbagai potensi ancaman, tidak hanya banjir ketika musim hujan, tetapi juga kekeringan, kebakaran lahan, dan cuaca ekstrem.

BMKG dalam prediksi curah hujan Dasarian III November 2026 juga memperkirakan sejumlah wilayah Sulsel masih mengalami curah hujan kategori rendah, yakni 0–50 milimeter per dasarian.

Wilayah tersebut meliputi Pangkajene dan Kepulauan, Jeneponto, Sidenreng Rappang, Bone, Soppeng, Wajo, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar.

Adapun wilayah lainnya, termasuk Makassar, Gowa, Maros, Takalar, dan sejumlah daerah lain di Sulsel, diprediksi mengalami curah hujan kategori menengah, yakni 50–150 milimeter per dasarian.

Perbedaan prakiraan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan langkah antisipasi. Pemantauan kondisi cuaca, pemenuhan kebutuhan air bersih, pencegahan pembakaran lahan, serta kesiapan menghadapi angin kencang perlu dilakukan sesuai potensi ancaman masing-masing daerah.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru