Pemerintah Siapkan Dua Juta Hektare Lahan Rawa untuk Swasembada Pangan

SulawesiPos.com – Pemerintah menyiapkan peta pengembangan dua juta hektare lahan rawa mineral untuk memperkuat produksi pangan nasional dan memenuhi kebutuhan penduduk dalam jangka panjang.

Pada tahap awal, pemerintah akan berkoordinasi untuk menentukan pengembangan lahan seluas 500 ribu hektare.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Sidang Kabinet Paripurna bertema “2 Tahun Pertama Pemerintahan: Kerja Nyata untuk Negeri”, Rabu (21/10/2026).

“Dua juta hektare kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, penentuan lahan tahap awal dilakukan melalui koordinasi bersama TNI dan Kementerian Pertahanan.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan strategis tanpa membuka hutan primer.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas kapasitas produksi dalam negeri agar Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Dalam sidang kabinet yang sama, Mentan Amran juga melaporkan perkembangan kinerja sektor pertanian.

BACA JUGA:  Kementan Tegaskan Komitmen Lindungi Peternak Nasional di Tengah Dinamika Perdagangan Global

Ia menyebut ekspor meningkat Rp166 triliun, sedangkan impor turun Rp41 triliun. Menurutnya, capaian tersebut menghasilkan nilai tambah sekitar Rp208 triliun bagi sektor pertanian.

“Totalnya Rp208 triliun itu nilai tambah yang didapatkan petani karena harga pupuk turun 20 persen, HPP dinaikkan oleh Bapak Presiden,” tambahnya.

Ia mengaitkan capaian tersebut dengan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Kementerian Pertanian juga terus mendorong peningkatan produksi padi dan jagung melalui optimalisasi lahan, modernisasi pertanian, perluasan areal tanam, penguatan sarana produksi, serta pengembangan lahan potensial.

Prabowo Tegaskan Swasembada sebagai Agenda Kedaulatan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Saudara-saudara, apa yang kita lakukan ini untuk keselamatan kita. Swasembada pangan, Danantara, ekspor satu pintu, begitu banyak keberhasilan kita,” ujar Prabowo.

BACA JUGA:  Beras Fortifikasi Tak Sesuai Klaim, Mentan: Ini Bukan Keuntungan, tapi Penipuan

Selain memperkuat produksi pangan, Presiden menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola perdagangan nasional. Pemerintah merencanakan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan arus ekspor dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara.

Prabowo menekankan bahwa berbagai kebijakan strategis tersebut harus diarahkan untuk mengamankan kepentingan nasional.

Ia juga meminta jajarannya tidak merasa rendah diri terhadap kemampuan bangsa sendiri dalam menjalankan agenda pembangunan.

“Jadi saya minta jangan kita minder lagi. Jangan kita, we are on the right track,” tegasnya.

Melalui pengembangan lahan, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan tata kelola perdagangan, pemerintah berupaya menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

SulawesiPos.com – Pemerintah menyiapkan peta pengembangan dua juta hektare lahan rawa mineral untuk memperkuat produksi pangan nasional dan memenuhi kebutuhan penduduk dalam jangka panjang.

Pada tahap awal, pemerintah akan berkoordinasi untuk menentukan pengembangan lahan seluas 500 ribu hektare.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Sidang Kabinet Paripurna bertema “2 Tahun Pertama Pemerintahan: Kerja Nyata untuk Negeri”, Rabu (21/10/2026).

“Dua juta hektare kami sudah siapkan petanya untuk mencukupi pangan kita untuk penduduk 500 juta orang ke depan,” ujar Mentan Amran.

Menurut Mentan Amran, penentuan lahan tahap awal dilakukan melalui koordinasi bersama TNI dan Kementerian Pertahanan.

Pengembangan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produksi komoditas pangan strategis tanpa membuka hutan primer.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperluas kapasitas produksi dalam negeri agar Indonesia semakin mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.

Dalam sidang kabinet yang sama, Mentan Amran juga melaporkan perkembangan kinerja sektor pertanian.

BACA JUGA:  Soroti Beras Fortifikasi Rp56 Ribu, Mentan Amran Ajak Mahasiswa UGM Ikut Awasi Praktik Mafia Pangan

Ia menyebut ekspor meningkat Rp166 triliun, sedangkan impor turun Rp41 triliun. Menurutnya, capaian tersebut menghasilkan nilai tambah sekitar Rp208 triliun bagi sektor pertanian.

“Totalnya Rp208 triliun itu nilai tambah yang didapatkan petani karena harga pupuk turun 20 persen, HPP dinaikkan oleh Bapak Presiden,” tambahnya.

Ia mengaitkan capaian tersebut dengan kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen dan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Kementerian Pertanian juga terus mendorong peningkatan produksi padi dan jagung melalui optimalisasi lahan, modernisasi pertanian, perluasan areal tanam, penguatan sarana produksi, serta pengembangan lahan potensial.

Prabowo Tegaskan Swasembada sebagai Agenda Kedaulatan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa swasembada pangan merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa.

Ia meminta seluruh jajaran pemerintah memastikan kekayaan nasional dikelola untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Saudara-saudara, apa yang kita lakukan ini untuk keselamatan kita. Swasembada pangan, Danantara, ekspor satu pintu, begitu banyak keberhasilan kita,” ujar Prabowo.

BACA JUGA:  Raih WTP, Mentan Amran Tegaskan Tata Kelola Kementan Terus Diperkuat

Selain memperkuat produksi pangan, Presiden menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola perdagangan nasional. Pemerintah merencanakan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) untuk memperkuat pengawasan arus ekspor dan mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara.

Prabowo menekankan bahwa berbagai kebijakan strategis tersebut harus diarahkan untuk mengamankan kepentingan nasional.

Ia juga meminta jajarannya tidak merasa rendah diri terhadap kemampuan bangsa sendiri dalam menjalankan agenda pembangunan.

“Jadi saya minta jangan kita minder lagi. Jangan kita, we are on the right track,” tegasnya.

Melalui pengembangan lahan, peningkatan produktivitas pertanian, dan penguatan tata kelola perdagangan, pemerintah berupaya menjadikan swasembada pangan sebagai bagian dari strategi memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru