SulawesiPos.com — Direktur Eksekutif Albanian Center for Oriental Studies (ACFOS Albania), Tirana, Albania, Ermal Bega, menilai perbedaan sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron terhadap kerusuhan Prancis mencerminkan perbedaan kepentingan politik, sebagaimana disampaikannya ketika dihubungi jurnalis Sulawesi Pos pada Jumat, 23 Oktober 2026, dengan menyoroti bagaimana isu migrasi dan Islam digunakan untuk membangun pembenaran kebijakan maupun meraih simpati publik.
“Perbedaan sikap para pemimpin politik tidak selalu mencerminkan perbedaan prinsip, tetapi dapat pula mencerminkan perbedaan kepentingan,” ujar orientalis dan peneliti kebudayaan tersebut.
Menurut Ermal, Trump menggunakan gejolak Prancis untuk memperkuat narasi politik mengenai ancaman migrasi, sedangkan Macron memanfaatkan bantahan terhadap tuduhan tersebut untuk menjaga citra dan mempertahankan dukungan terhadap kubu politiknya.
“Itu semua, menurut saya, terletak pada perbedaan kepentingan politik masing-masing,” katanya.
Analisis itu merespons kecaman Macron di Doha, Qatar, Rabu, 21 Oktober 2026, terhadap komentar pemimpin asing yang menyalahkan migran Muslim atas kerusuhan setelah demonstrasi menentang kenaikan biaya hidup di Prancis.
Associated Press (AP), melalui laporan Samuel Petrequin pada 22 Oktober 2026, menyebut Trump mengemukakan tuduhan tanpa dasar mengenai tanggung jawab migran Muslim, sementara Macron menyebut komentar tersebut “tidak dapat diterima” dan “bodoh”.
Ketika ditanya apakah kritiknya mengarah kepada Trump, Macron menjawab, “Termasuk dia.”
Kerusuhan Prancis sebagai Bahan Kampanye
Ermal menilai pengaitan kerusuhan dengan identitas Muslim mengalihkan perhatian dari persoalan yang melatarbelakangi demonstrasi, terutama tekanan biaya hidup dan keluhan mengenai pendidikan serta pelayanan publik.
Menurutnya, penyederhanaan tersebut memungkinkan krisis sosial di sebuah negara digunakan sebagai bahan pembenaran bagi agenda politik di negara lain.
“Bagi Donald Trump, demonstrasi di Prancis dianggap sebagai momentum yang dapat dimanfaatkan untuk membenarkan kebijakan politik dan militernya terhadap negara-negara serta kelompok-kelompok Muslim,” ujarnya.
Ermal juga mengaitkan narasi itu dengan upaya membangun pembenaran atas kebijakan Amerika Serikat terkait Iran, Yaman, dan Palestina, tetapi hubungan tersebut merupakan interpretasinya dan bukan motif yang telah dibuktikan melalui pernyataan resmi Trump mengenai demonstrasi Prancis.
Dalam pemberitaan terpisah pada 21 Oktober 2026, Le Monde melaporkan bahwa Trump dan sekutunya menggunakan gambaran kerusuhan Prancis untuk menggerakkan pendukung menjelang pemilu paruh waktu Amerika Serikat, dengan menghubungkannya pada imigrasi, Islam, dan peringatan mengenai kemungkinan kekacauan serupa apabila Demokrat menang.
Laporan tersebut memberikan konteks bagi penilaian mengenai pemanfaatan elektoral, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh dugaan Ermal mengenai tujuan kebijakan luar negeri Trump.
Ermal selanjutnya menilai retorika tersebut berpotensi memperbesar tekanan politik terhadap kelompok Muslim Amerika yang berseberangan dengan agenda Trump.
Dalam konteks ini, identitas Muslim, status migran, dan keterlibatan dalam tindak kekerasan merupakan kategori berbeda yang tidak dapat disamakan tanpa bukti mengenai pelaku dan perbuatannya.
Bantahan Macron dan Kepentingan Kubunya
Terhadap Macron, Ermal mengingatkan agar bantahan atas tuduhan Trump tidak langsung dipahami sebagai bukti perubahan menyeluruh dalam pandangan maupun kebijakannya terhadap umat Islam.
“Macron memanfaatkan pernyataan Trump sebagai kesempatan untuk memperlihatkan sikap simpatik terhadap umat Islam,” katanya.
Menurut Ermal, sikap tersebut dapat dibaca sebagai usaha memperoleh simpati masyarakat, termasuk warga Muslim, ketika pemerintah menghadapi tekanan sosial dan persaingan politik.
Ia menilai kedua pemimpin memiliki rekam sikap yang kurang bersahabat terhadap Islam dan umat Islam, tetapi penilaian itu merupakan pandangan kritis narasumber dan bukan kesimpulan bahwa seluruh kebijakan keduanya memiliki tujuan yang sama.
Kepentingan elektoral Macron juga perlu ditempatkan secara tepat karena Pasal 6 Konstitusi Prancis membatasi jabatan presiden paling banyak dua masa jabatan berturut-turut, sehingga ia tidak dapat langsung maju untuk masa jabatan ketiga pada pemilu 2027.
Dengan demikian, kepentingan yang dibicarakan Ermal lebih tepat berkaitan dengan keberlanjutan pengaruh, warisan pemerintahan, serta masa depan partai dan kubu pendukung Macron daripada pencalonan kembali dirinya.
Komunitas Muslim Prancis pun perlu dipahami sebagai masyarakat yang beragam, sehingga sikap satu pemimpin terhadap sebuah isu tidak otomatis menentukan pilihan politik seluruh anggotanya.
Informasi Palsu Memperkeruh Krisis
Dalam laporan Euronews pada 21 Oktober 2026, Macron membedakan dugaan campur tangan asing dalam munculnya demonstrasi dari manipulasi informasi setelah kekerasan, dengan menolak tudingan pertama sekaligus mengecam praktik kedua.
Macron menyatakan beredar gambar buatan kecerdasan artifisial yang memperlihatkan kejadian seolah berlangsung di Prancis dan membantah narasi bahwa negaranya sedang diserbu migran serta Islamis.
Namun, AP mencatat bahwa ia tidak menunjukkan gambar yang dimaksud ataupun menjelaskan dasar pemeriksaannya, sehingga pernyataan mengenai konten tersebut tetap harus diatribusikan kepadanya.
Persoalan itu mempertegas perlunya memeriksa asal, waktu, lokasi, dan konteks sebuah gambar sebelum menggunakannya untuk menyimpulkan identitas maupun motif orang yang terlibat dalam kerusuhan.
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan kementeriannya siap memberikan klarifikasi kepada negara terkait untuk mencegah penyebaran informasi keliru dan tuduhan tanpa dasar.
Keamanan dan Tuntutan Sosial
Perkembangan terbaru menunjukkan pemerintah Prancis memperketat responsnya menjelang demonstrasi berikutnya pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Reuters pada 22 Oktober 2026 melaporkan bahwa Macron mengumumkan pembatasan terhadap demonstrasi yang disebutnya “tidak sah”, sementara aksi serikat pekerja tetap diperbolehkan dengan kemungkinan perubahan rute untuk melindungi tempat usaha. reuters.com
Le Monde pada 23 Oktober 2026 juga melaporkan bahwa pemerintah menghadapi desakan untuk menjawab tuntutan sosial, di tengah penekanan Macron pada pemulihan ketertiban dan persiapan pengamanan aksi berikutnya.
Konteks tersebut memperlihatkan bahwa bantahan terhadap stigmatisasi migran berjalan bersamaan dengan kebijakan keamanan yang lebih ketat, sementara persoalan biaya hidup dan pendidikan tetap memerlukan jawaban pemerintah.
Ermal menegaskan bahwa publik perlu membedakan analisis mengenai kemungkinan keuntungan politik dari bukti yang memastikan niat seorang pemimpin.
“Ini merupakan analisis dan penilaian politik saya, bukan bukti yang dengan sendirinya memastikan motif pribadi Trump maupun Macron,” ujarnya.
Menurutnya, kesimpulan mengenai motif harus ditopang pernyataan resmi, kebijakan yang relevan, konteks demonstrasi, dan data politik yang dapat diverifikasi.
“Satu peristiwa yang sama dapat ditafsirkan dan dimanfaatkan secara berbeda oleh dua pemimpin, bergantung pada keuntungan politik yang ingin mereka peroleh,” kata Ermal.
