SulawesiPos.com — Politisi Partai Golkar sekaligus Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengapresiasi langkah pengurus DPD I Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) yang menggelar program Pasar Rakyat di sela-sela momentum pelantikan kepengurusan baru.
Hal tersebut disampaikan Maman usai menghadiri Pelantikan Ketua dan Pengurus DPD I Golkar Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, Minggu (25/10/2026).
Menurut Maman, hadirnya Pasar Rakyat yang digelar di halaman Mall Pipo, Tanjung Bunga, bakal memberikan dampak ekonomi positif yang signifikan, baik bagi masyarakat umum maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulawesi Selatan.
“Saya mengapresiasi teman-teman Golkar Sulsel, khususnya Pak Ketua DPD I, karena di awal momentum pelantikan langsung menyelenggarakan program Pasar Rakyat. Dampak positifnya jelas: masyarakat bisa membeli kebutuhan dengan harga terjangkau, sementara barang dagangan UMKM laku dibeli sehingga menggerakkan ekonomi daerah,” ujar Maman.
Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar serta instruksi Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen partai koalisi pemerintahan memberikan perhatian besar terhadap penguatan ekonomi kerakyatan.
Penundaan Kewajiban Sertifikasi Halal Hingga 2028
Selain membahas peranan partai dalam ekonomi kerakyatan, Maman memberikan penjelasan resmi terkait penundaan batas waktu (deadline) kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM yang semula ditargetkan pada 18 Oktober 2026.
Maman meluruskan bahwa aturan kewajiban sertifikasi halal tersebut merupakan mandat undang-undang yang disahkan sejak tahun 2014, bukan regulasi baru di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, melihat kondisi riil di lapangan, Presiden memutuskan untuk menunda implementasinya hingga tahun 2028.
“Berdasarkan perintah Pak Presiden, penundaan dilakukan hingga tahun 2028. Beliau memahami aspirasi UMKM yang merasa pemenuhan dokumen administrasi dan prosesnya masih menjadi beban yang cukup berat saat ini,” jelasnya.
Selama masa penundaan ini, pemerintah tengah mengkaji mekanisme jalan tengah (win-win solution) untuk menjembatani kewajiban undang-undang dengan kemampuan riil para pelaku usaha kecil.
“Kita sedang mencari formulasi terbaik agar aturan sertifikasi halal tetap berjalan sesuai undang-undang, namun di sisi lain tidak melumpuhkan atau menjadi beban berat bagi pelaku UMKM,” tambah Maman.
Mendorong Partisipasi UMKM dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Terkait dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Maman menyampaikan bahwa Kementerian UMKM terus berkoordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin oleh Sudaryono.
Saat ini, pemerintah telah mengantongi data puluhan ribu UMKM yang siap menyokong pasokan bahan pangan untuk program nasional tersebut.
“Sampai hari ini sudah terdata sekitar 68.000 UMKM yang bergerak sebagai supplier makanan, telur, dan bahan pokok lainnya di daerah masing-masing. Namun angka ini akan terus kita tingkatkan agar partisipasi UMKM bisa semaksimal mungkin,” paparnya.
Pemerintah optimistis penataan formulasi kerja sama antara BGN dan Kementerian UMKM dapat menyerap lebih banyak pelaku usaha lokal sebagai rantai pasok utama program MBG di seluruh Indonesia.
