SulawesiPos.com — Lebih dari 71 persen masyarakat Kawasan Timur Indonesia (KTI) belum pernah mendengar program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Temuan ini terungkap dalam rilis hasil penelitian Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin (Unhas) bertajuk Survei Suara Indonesia Timur: Dua Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Hotel Unhas, Makassar, Rabu (21/10/2026).
Kepala Pusat Penelitian Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan LPPM Unhas, Prof. Imam Mujahidin Fahmid, menyampaikan bahwa riset akademis ini dihadirkan sebagai ikhtiar Unhas dalam menyajikan data berbasis keilmuan (science-based) dan fakta lapangan (evidence-based).
“Kajian akademis ini memotret fakta kondisi masyarakat Kawasan Timur Indonesia tepat dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus mengarahkan pembentukan opini publik agar terhindar dari politik kebencian,” ujar Prof. Imam didampingi Dr Sawedi Muhammad, Direktur Komunikasi dan Sekretariat Rektor Universitas Hasanuddin saat memaparkan hasil riset.
Dalam pemaparannya, Prof. Imam menyoroti rendahnya pengenalan masyarakat KTI terhadap program strategis pemerintah pusat.
Sebanyak 71,50 persen masyarakat Indonesia Timur belum pernah mendengar keberadaan KDMP, sementara hanya 28,50 persen yang mengetahui dan menyatakan koperasi tersebut sudah beroperasi.
Rendahnya tingkat pengenalan ini berbanding lurus dengan pemanfaatan dan kepuasan publik, di mana 50,39 persen responden belum pernah menggunakan layanan KDMP. Dari keseluruhan jawaban, 29,78 persen menyatakan kurang puas dan hanya 19,83 persen yang merasa cukup puas.
Keraguan masyarakat terhadap dampak ekonomi KDMP juga tergolong tinggi. Sebanyak 48,45 persen responden menyatakan kurang yakin dan 14,50 persen tidak yakin sama sekali bahwa KDMP dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat, sehingga akumulasi keraguan mencapai 62,95 persen.
Sementara itu, responden yang merasa cukup yakin hanya 20,83 persen, sangat yakin 2,00 persen, belum mengetahui program 11,33 persen, dan sisanya tidak menjawab.
Saat dibandingkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebanyak 44,61 persen responden mengaku belum merasakan manfaat dari kedua program tersebut. Sebanyak 30,28 persen menilai MBG paling dirasakan manfaatnya, sedangkan KDMP hanya 10,39 persen.
Selain isu koperasi, survei ini juga memotret evaluasi kritis warga KTI terhadap penegakan hukum, lapangan kerja, dan hilirisasi.
Sebanyak 70,11 persen responden menilai penerapan hukum di Indonesia kurang adil atau tidak adil, 69,22 persen merasakan pekerjaan semakin sulit diperoleh, dan 69,33 persen menilai manfaat kebijakan hilirisasi masih sangat kecil atau bahkan nihil.
Prof. Imam menggarisbawahi secara khusus temuan di bidang hukum tersebut. “Temuan bahwa penerapan hukum dinilai kurang adil atau tidak adil ini sangat fatal dan strategis sekali,” tegas Prof. Imam.
Dinamika menarik lainnya adalah pergeseran media penyaluran aspirasi publik. Media sosial kini menjadi saluran yang paling dipercaya masyarakat dengan angka 34,39 persen, disusul kalangan intelektual atau perguruan tinggi sebesar 33,67 persen. Angka ini melampaui tingkat kepercayaan terhadap saluran formal seperti DPR RI sebesar 21,00 persen dan DPD RI sebesar 10,94 persen.
Prof. Imam menjelaskan penyebab utama mengapa publik lebih berpaling ke media sosial dan kampus ketimbang lembaga legislatif.
“Sebagian besar masyarakat kecewa pada lembaga formal. Sudah bicara ke DPR, sudah bicara ke Polisi, tapi tidak sampai ke penentu kebijakan. Namun dengan medsos, bisa viral dan langsung direspons oleh Presiden. Medsos menjadi magic baru cara baru komunikasi masyarakat, yang harusnya di-check and re-check oleh penentu kebijakan sebelum direspon,” jelasnya.
Guru Besar Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Unhas ini menambahkan bahwa kepercayaan tinggi pada perguruan tinggi ini turut menginspirasi Rektor Unhas untuk menjadikan kampus sebagai lembaga yang memiliki kesadaran evidence-based dalam mengawal percakapan demokrasi.
Terkait kondisi demokrasi pasca dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, sebanyak 46,17 persen responden menilai situasinya sama saja dibanding awal pemerintahan, 25,61 persen merasa lebih baik, 14,33 persen menilai lebih buruk, 7,50 persen jauh lebih buruk, dan 1,83 persen menilai jauh lebih baik.
Dalam hal kebebasan bersuara, sebanyak 44 persen masyarakat mengaku merasa kurang aman untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah karena respons terhadap kritik dinilai masih tinggi, sedangkan yang merasa cukup aman hanya 33 persen.
Survei ini menggunakan metode penarikan sampel acak bertingkat (multistage random sampling) yang terdistribusi secara proporsional di seluruh wilayah Indonesia Timur.
Porsi sampel terbesar berasal dari Sulawesi Selatan sebesar 16 persen, diikuti NTT 10 persen, NTB 9,4 persen, Kalbar 9,4 persen, Kaltim dan Kalsel masing-masing 7 persen, Sulteng 5,5 persen, hingga Kaltara 1,1 persen, dengan komposisi gender 51,20 persen perempuan dan 48,80 persen laki-laki. Prof. Imam memungkasi bahwa peta posisi partai politik sengaja tidak dipublikasikan.
“Posisi parpol tidak ditampilkan karena saya mengkhawatirkan lembaga ini diasosiasikan dengan lembaga politik tertentu, meski kita menemukan figur potensial yang menjadi representasi Indonesia Timur sebagai gambaran harapan masyarakat terhadap aktor-aktor tertentu,” tutupnya.
